NERACA

Jakarta - Kementerian ESDM akan memprioritaskan pembangunan energi baru dan terbarukan dengan mengusulkan dana dalam RAPBN 2016 sebesar Rp10 triliun.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, APBN 2016 tidak lagi mengacu baik jumlah maupun proporsi dengan anggaran sebelumnya. "APBN 2016 ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kami tidak lagi gunakan APBN lalu sebagai acuan baik jumlah maupun proporsi," katanya di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, pada 2016, Kementerian ESDM akan mengusulkan anggaran RAPBN sebesar Rp25 triliun. "Dari Rp25 triliun tersebut, Rp10 triliun atau 40 persen di antaranya untuk energi baru. Jadi, energi baru mendapat alokasi anggaran terbesar,"  ujarnya.

Prioritas lainnya adalah produksi gas dan batubara untuk domestik melalui pengenaan kewajiban pasok domestik (domestic market obligation/DMO) yang signifikan.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah memiliki program pembangunan pembangkit berkapasitas 35 ribu MW selama 2015-2019 yang membutuhkan batubara dan gas dalam jumlah besar.

"Prioritas lainnya adalah mendorong investor melakukan kegiatan eksplorasi dan mengajak masyarakat melakukan gerakan konservasi energi," katanya.

Dari alokasi energi baru Rp10 triliun itu, lanjutnya, konservasi energi akan mendapat porsi Rp1 triliun.

Terkait itu, Sudirman juga mengatakan, pihaknya akan mengusulkan pembentukan Ditjen Konservasi Energi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Ditjen baru tersebut merupakan pecahan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Dengan struktur baru, maka Kementerian ESDM mempunyai delapan eselon satu yakni Ditjen Energi Baru, Ditjen Konservasi Energi, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Badan Geologi, Badan Litbang, dan Badan Diklat.

Menurut dia, konservasi merupakan hal penting. "Kalau mayarakat mengurangi pemakaian lampu selama enam jam per hari, maka sudah menghemat pemakaian listrik sebesar 10 persen. Itu bisa diartikan, menghemat BBM hingga 150 ribu barel per hari dengan asumsi pemakaian 1,5 juta barel per hari," ujarnya.

Sudirman mengatakan, selain konservasi, dana Rp10 triliun sebagian besar akan dialokasikan untuk melistriki wilayah terpencil dan perbatasan dengan energi setempat seperti surya dan air. "Jadi, prioritas pembangunan energi baru disesuaikan dengan kondisi setempat," katanya.

Lalu, memberi stimulus ke BUMN untuk investasi energi baru seperti halnya pembangunan jaringan gas kota.

Sekretaris Pusat Studi Energi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Ridho Hantoro, menuturkan pemerintah dan masyarakat sudah saatnya merubah mindset dari ketergantungan terhadap energi yang bersumber dari fosil seperti bahan bakar minyak (BBM), dengan beralih memanfaatkan energi baru terbarukan.  "Kita punya energi panas bumi, energi matahari, tenaga angin, tenaga air, hingga bioenergi yang bersumber dari tanaman atau biji-bijian. Semua ada, tinggal komitmen untuk benar-benar memanfaatkan," tuturnya.

Secara regulasi, kata Ridho, pemerintah sudah cukup baik dengan adanya Peraturan Presiden Nomer 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Hanya saja pelaksanaan dilapangan cenderung masih menemui kendala, seperti problem intensif pajak hingga problem bea masuk impor ketika mendatangkan komponen-komponen pengembangan energi terbarukan. 

"Ini penting, karena investor pasti akan menanyakan, apa yang akan mereka dapatkan ketika invest untuk pengembangan energi terbarukan. Kita saja mendatangkan komponen-komponen penelitian dari luar masih dengan bea impor yg sama dengan barang lain," ungkapnya. 

Ridho menegaskan, biaya produksi energi terbarukan sebenarnya sangat murah, namun investasi awal untuk pengembangan memang membutuhkan dana yang cukup besar. Karena itu, komitmen pemerintah soal energi terbarukan harus kuat, termasuk soal pendanaan. [agus]