Pemerintah Kelimpungan Atasi Kemiskinan

Senin, 20/04/2015

NERACA

Jakarta - Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rahma Irianti, mengakui bila menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 10,3% dari 10,96% membutuhkan upaya keras pemerintah pusat dan daerah terutama karena upaya pengentasan kini telah berhadapan dengan masalah-masalah fundamental.

"Kita telah sentuh masalah kronis. Artinya, kita menghadapi sasaran dimana lokasi orang-orang miskin itu tinggal di daerah sulit, daerah tertinggal, daerah perbatasan," katanya di Jakarta, Jumat (17/4), pekan lalu.

Rahma mengklaim selama bertahun-tahun, pemerintah telah sukses menurunkan angka kemiskinan hingga pada 2015 berada di 10,96%. Angka kemiskinan tersisa inilah, kata dia, yang memang membutuhkan upaya ekstra, terutama dari pemerintah daerah.

Pemerintah, dalam rencana jangka pendek, kata dia, telah memetakan untuk membangun sarana prasarana dasar di kabupaten, atau desa tertinggal. Sarana dan prasarana dasar itu seperti akses air bersih, sanitasi, dan fasilitas pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan sarana konektivitas. "Jika pendekatan dari sasaran lokasi. Kita tuju daerah dengan indeks kesejahteraannya yang rendah. Kita bangun akses dasar dan konektivitas. Kenapa konektivitas, agar usaha mikro berkembang," ujarnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik, hingga November 2014, angka kemiskinan Indonesia sebesar 10,96% dari total penduduk Indonesia atau 27,7 juta jiwa.Jika dilihat dari persentase, provinsi yang memiliki penduduk miskin terbanyak adalah Papua sebesar 27,8%, dengan garis kemiskinan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp358 ribu.

Klasifikasi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Menurut data BPS November 2014, standar kemiskinan tertinggi terdapat di DKI Jakarta, dan Bangka Belitung, masing-masing pengeluaran perkapita perbulan Rp469 ribu dan Rp459 ribu. Sedangkan, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan adalah pengeluaran perkapita perhari dua dolar AS.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan meminta agar posting anggaran dari APBN 2015 pemerintahharus memasukan uoaya untuk kesejahteraan yang merata, hal ini dilakukan untuk menangani kemiskinan dan pengangguran nasional. "Rumusan APBN baik di masa SBY hingga sekarang Jokowi masih belum banyak menyentuh kesejahteraan. Itulah pentingnya memasukan target pengurangan dan pengurangan kemiskinan dalam APBN " ujarnya.

Untuk itu setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yaitu pertumbuhan secara sektoral menunjukkan pergerakan fluktuatif baik dari sektor tradeable dan non-tradeable. Secara umum, sektortradeablemakin ketinggalan dibanding yangnon-tradeable. Kemudian pada sisi fiskal. Selama ini anggaran nasional bergantung pada utang yang membebani ruang fiskal. "Selama ini ruang fiskal banyak dari utang, dan celakanya pengelolaannya kurang produktif. Sehingga efeknya sangat minim terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran," pungkasnya. [agus]