Jumlah Penduduk Jadi Penopang Industri Mamin

Sejumlah Problem Jadi Tantangan

Senin, 20/04/2015

NERACA

Jakarta - Industri makanan dan minuman (mamin) nasional menikmati pertumbuhan karena ditopang jumlah penduduk yang mencapai 250 juta orang sebagai pasar domestik. Selain itu, pasar ekspor ke regional dan global yang terus berkembang mendongkrak pengembangan industri ini. Meski demikian, industri tersebut masih dihimpit beberapa tantangan yang mendesak diselesaikan. Antara lain adanya kekurangan bahan baku, infrastruktur yang terbatas, kurangnya pasokan listrik, energi gas, dan suku bunga yang tinggi untuk investasi.

"Penyediaan bahan baku harus diperbanyak, terutama dari lokal. Jika tidak, bisa menghambat peningkatan kapasitas produksi. Sedangkan keterbatasan infrastuktur membuat ekspansi terkendala, seperti ketika ingin memperluas dan mendekatkan pabrik ke lokasi sumber bahan baku," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin lewat siaran pers yang diterima redaksi Neraca, akhir pekan lalu.

Produksi bahan baku dari lokal, lanjut Menperin, sekaligus menjamin kelangsungan produksi karena menghindari ketergantungan dari pasokan bahan baku impor dan menguatkan daya saing. "Artinya, kita mesti memperkuat struktur industri makanan minuman," ujarnya.

Sejauh ini, pemerintah pusat dan daerah terus mengupayakan berbagai perbaikan di bidang iklim usaha baik fiskal maupun non-fiskal seperti penyediaan bahan baku dari lokal, dan penyediaan bunga bank yang bersaing sebagai fasilitas pembiayaan mendongkrak kapasitas dan ekspansi.

Berdasarkan data BPS, kontribusi Industri Makanan dan Minuman (termasuk tembakau) terhadap PDB industri non-migas pada tahun 2014 sebesar 30%. Sedangkan laju pertumbuhan kumulatif Industri Makanan dan Minuman pada tahun 2014 sebesar 9,54 % meningkat dari tahun 2013 yang sebesar 4,07%.

"Penguatan industri ini menjadi andalan ketika kita ingin meningkatkan nilai tambah produk primer hasil pertanian," tutur Menperin. Keberadaan industri olahan ini juga sebagai penggerak utama ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia dan mendorong tumbuhnya industri-industri terkait.

Khusus untuk pelaku industri, Saleh Husin mendorong agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri di era pasar global dan menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean 2015. "Jika industri kita kuat, maka tidak perlu takut menghadapi MEA. Justru kita bisa memperluas pasar ekspor," kata Menperin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al Fauzi menegaskan pihaknya juga punya komitmen kuat menjaga iklim investasi dan industri tetap kondusif. Dia juga menyinggung soal kebutuhan gula rafinasi untuk industri. "Pada dasarnya, gula rafinasi memang dibutuhkan industri tetapi DPR tetap tegas bahwa jangan sampai merembes keluar dari pelaku industri dan masuk ke pasaran," jelas Farid.

Turut mendampingi Menperin ialah Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto dan hadir pula Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim.

Sementara itu, Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), mengklaim belum siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Pasalnya, industri kecil makanan dan minuman Indonesia masih berada di level dua. Jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Jadi, persaingannya akan sangat berat.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S Lukman, mengatakan, industri kecil jenis makanan dan minuman Indonesia masih sulit untuk bersaing dengan produk luar. Terutama, dari Singapura dan Malaysia yang levelnya sudah di atas Indonesia. “Makanya, kami sangat berat menghadapi MEA mendatang,”ujarnya.

Penyebab kesulitan ini, banyak faktor. Salah satunya, soal kehigienisan dan keamanan makanan dan minuman tersebut. Serta, masih minimnya pra saranan dan sarana yang disiapkan pemerintah. Kehigienisan makanan minuman Indonesia masih satu level dibawah Singapura dan Malaysia. Salah satunya, makanan dan minuman di Indonesia masih banyak yang menggunakan bahan berbahaya. Seperti formalin.

Selain itu, kehigienisannya masih belum terjaga. Salah satunya, di Indonesia sanitasi yang bagus masih sangat jarang. Akibatnya, air untuk mencuci bahan makanan dan minuman ataupun alat memasaknya tidak terjamin kehigienisannya.

Karena itu, pihaknya meminta supaya pemerintah juga bisa membantu pelaku industri kecil ini. Seperti, dengan memberikan edukasi mengenai keamanan dan kehigienisan bahan makanan serta minuman. Serta, membangun infrastruktur sanitasi yang memadai dan sesuai dengan standar internasional. “Jika pra sarana dan sarananya sudah memadai, maka pelaku industri kecil ini bisa termotivasi untuk meningkatkan kualitas,” ujarnya.

Pihaknya ingin, dalam menghadapi MEA nanti ada harmonisasi antara pemerintah dan pelaku industri kecil. Harmonisasi ini, diharapkan bisa menjadi dasar untuk menghadapi pasar tunggal ASEAN.