Menperin Desak Keringanan Pajak Industri Kapal

Senin, 20/04/2015

NERACA

Jakarta - Keluhan pelaku industri galangan kapal mulai mendapat solusi. Selama ini, pelaku bisnis perkapalan mengaku terbebani aturan perpajakan dalam produksi kapal. Menurut Direktur Utama PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, Yance Gunawan, pihaknya terjepit pada kondisi dilematis. "Pertama, bea masuk untuk perlengkapan dan mesin mencapai 5-15 persen. Ini membuat kami susah bersaing dengan negara lain," ujarnya.

Masalah yang kedua, perseroan tidak bisa berharap banyak pada produksi komponen kapal dalam negeri. Lantaran hampir sebagian besar komponen kapal mesti didatangkan dari luar negeri alias impor."Yang dari kita sendiri, dari dalam negeri, ya hanya plat dan cat," ujarnya prihatin.

Menanggapi hal itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengungkapkan pihaknya tengah mendesak realisasi fasilitas keringanan fiskal berupa PPN tidak dipungut bagi industri galangan. "Ini sedang kami perjuangkan agar secepatnya berlaku karena rekan-rekan industri galangan sangat membutuhkan," tegas Menperin.

Selain itu, imbuhnya, pemerintah juga mendorong rangsangan lainnya seperti kemudahan perizinan dan investasi. Soal produksi komponen, Saleh Husin juga menyatakan pihaknya terus mempromosikan peluang investasi industri komponen kapal di dalam negeri. "Selain memperkuat industri perkapalan, juga agar bisa menekan biaya produksi," ujarnya.

Di tengah himpitan kendala usaha, Dumas terus berkembang dari jasa reparasi hingga membangun kapal. Pesanan berasal dari kalangan swasta hingga BUMN. "Saat ini tengah dibangun galangan kami di Sreseh, Madura seluas 10 hektare," tutur Yance. Dumas juga memiliki pengalaman bekerja sama dengan perusahaan asing, Damen Shipyard asal Belanda.

Jumlah kapal yang telah dibangun mencapai 132 unit. Sedangkan untuk reparasi, Dumas sudah dipercaya menangani perbaikan 399 unit kapal berbagai jenis.

Sebelumnya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku sedang menyiapkan pelbagai insentif untuk industri galangan kapal. Di antaranya, pemotongan Bea Masuk, kemudahan PPN, menyederhanakan proses prosedur PNBPT dan fasilitas PPh melalui tax allowance untuk industri galangan kapal. "Bisa dipungut, bebas, bisa seperti lainnya. Nanti kita cari cara yang paling bagus sesuai peraturan perundangan," ujarnya.

Pemerintah menjanjikan melindungi industri galangan dalam negeri. Pemberian insentif diklaim sebagai salah satu caranya. "Kita sedang cari upaya supaya PPN tidak memberatkan. Silakan di-nol-kan kalau memang tidak ada industri dalam negeri yang dirugikan," tegasnya.

Perusahaan galangan kapal milik pemerintah antusias dengan rencana pemberian insentif untuk industri galangan kapal di luar Batam. Pemerintah memiliki empat perusahaan galangan kapal diantaranya, PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, PT PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Industri Kapal Indonesia (IKI), dan PT Dok & Perkapalan Surabaya (DPS).

Dengan berbagai insentif yang bakal diberikan pemerintah, industri galangan kapal terutama di wilayah Indonesia Timur diyakini bakal makin maju. Sebab, jumlah kapal yang melintas Indonesia Timur lebih banyak dibanding Indonesia Barat.

Sampai saat ini, kapasitas produksi per tahun mencapai 3 unit kapal dengan ukuran 50,000 DWT dan 2 unit kapal dengan ukuran 20,000 DWT per tahun.

Namun masih ada persoalan di balik itu semua. industri galangan kapal masih melakukan impor komponen. Industri pelayaran Indonesia kesulitan menggunakan produk dalam negeri karena galangan kapalnya belum kompetitif. "Saat ini bahan dasar yang diproduksi dalam negeri baru pelat, di luar itu semuanya impor," kata Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Firmansyah Arifin.