Pemerintah Butuh Percepat Industrialisasi Agribisnis

NERACA

Jakarta – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bungaran Saragih menyatakan pemerintah perlu mempercepat industrialisasi agribisnis untuk meningkatkan daya saing sektor itu. Ketika membacakan orasi dalam Peringatan 70 Tahun Prof Dr Ir Bungaran Saragih, MEc, di Bogor, Sabtu, dikutip dari Antara di Jakarta, dia mengatakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat ini melalui program Nawa Cita ingin menciptakan kemandirian ekonomi.

Kemandirian ekonomi itu meliputi berbagai dimensi seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, stabilitas nilai tukar rupiah, struktur industri nasional, pengurangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan/daerah pinggiran.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjutnya, perlu adanya paradigma pembangunan ekonomi yakni pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, bekerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

"Dengan paradigma pembangunan tersebut, kita membangun sistem dan usaha agribisnis agar berdaya saing. Strategi dan kebijakan untuk meningkatkan daya saing agribisnis adalah melalui percepatan industrialisasi agrisbisnis," kata mantan Menteri Pertanian itu dalam orasi berjudul Kristalisasi Paradigma Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan Tinggi.

Upaya percepatan industrialisasi agribisnis, tambahnya, dilakukan melalui penguatan subsistem agribisnis hulu serta hilirisasi agribisnis. Hilirisasi, menurut dia, yakni mengolah komoditas pertanian menjadi produduk olahan agar nilai tambah makin besar dinikmati di dalam negeri dan ekspor berubah menjadi produk olahan atau jadi.

Upaya lain yakni perubahan teknologi agribisnis dari teknologi "factor driven" yang berbasis sumberdaya alam dan tenaga kerja tak terampil kepada teknologi "capital driven" (modal dan tenaga kerja terampil) kemudian ke teknologi "innovation driven" (berbasis pengetahuan dan tenaga kerja kreatif).

Bungaran menyatakan selain berdaya saing, sistem usaha agribisnis yang dibangun harus berkerakyatan, untuk itu strategi dan kebijakan yang diperlukan adalah pengembangan koperasi agribinis rakyat sebagai organisasi kolektif petani sehamparan.

Kemudian sistem usaha agribisnis harus berkelanjutan, lanjutnya, untuk itu diperlukan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan sehingga menjega kelestarian lingkungan dan agribisnis secara lintas genarasi.

Sistem dan usaha agribisnis harus dikembangkan secara terdesentralisasi karena sumberdaya agribisnis tersebar di seluruh daerah, selain itu agribisnis di setiap daerah juga beragam baik jenis maupun tahapan pengembangannya sehingga pengelolaannyapun berbeda-beda antardaerah. "Melalui percepatan industrialisasi sisten dan usaha agribisnis tersebut akan lebih mewujudkan Nawacita ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla," katanya.

Bungaran menyatakan mengingat sektor agribisnis berada dan memiliki basis sumberdaya di setiap daerah, maka percepatan industrialisasi agribisnis akan menarik pertumbuhan ekonomi daerah pedesaan. "Dan 'kue ekonomi' yang dihasilkan dinikmati oleh masyarakat di sektor daerah sampai ke pelosok pedesaan," katanya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menemui Presiden RI Joko Widodo untuk membahas dukungan terhadap rencana pemerintah dalam membangun ketahanan pangan Indonesia di Kantor Presiden, pekan lalu.

"Khususnya langkah-langkah tujuan prioritas Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kami juga memberikan laporan dan masalah yang ada di lapangan. Untuk mempermudah ketahanan pangan," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Agribisnis dan Pangan Franky O Widjaja.

Dalam kesempatan itu, Franky juga mengutarakan skema pembiyaan inovatif (Innovative Financing) yang diawali dengan meremajakan dua juta hektar lahan untuk petani sawit dan memberikan pinjaman dengan bunga yg murah. "Sektor ini adalah contoh sukses kemitraan lintas pihak dan penyediaan pembiyaan saat diinisiasi awal dekade 80-an," ujar Franky.

Related posts