Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Perkuat Ekosistem yang Berkarakter

Oleh: Sasman, Pendidik pada Pondok Pesantren di Bengkulu

Jumat, 17/04/2015

Tanggal 29-31 Maret 2015, yang lalu, di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Bojong Sari Depok, dalam rangka memperbaiki mutu dunia pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK), Memperkuat Pelaku dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Yang Berkarakter Dilandasi Semangat Gotong Royong.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK),saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2015 di Pusat Pengembangan dan Tenaga Pendidikan, Sawangan Depok, 30 Maret 2015, menyatakan guru bertugas mencetak pribadi berkualitas, hasilnya memang tidak dapat langsung dirasakan. Mengukur pendidikan tidak bisa dinilai sekarang, karena yang diajarkan guru sekarang akan bisa dirasakan 10 tahun yang akan datang. Mulai sekarang kita harus bisa mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik yang profesional, kalau tidak, maka sekolah akan menjadi industri pengangguran.

Rembuk Nasional (Rembuknas) Pendidikan dan Kebudayaan 2015 telah menghasilkan sejumlah materi mengenai masalah pendidikan di Indonesia.Peserta yang terdiri dari 916 orang, diikuti mulai dari kepala dinas, praktisi pendidikan, Kemdikbud, dan para pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah, dibagi menjadi tujuh komisi yang berfokus pada permasalahan pada masalah pendidikan masing-masing.

Seperti Komisi I, membahas tentang pendidikan anak-anak, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Perlu ada website yang menarik, e-book, dan materi-materi yang ramah untuk gadget, agar ada ketertarikan dari anak-anak.

Komisi II, membahas tentang program Indonesia Pintar yang mendukung wajib belajar selama 12 tahun. Selain itu juga dibahas mengenai Standar Pelayanan Minimal, Program Indonesia Pintar (PIP), Transparansi bantuan operasional sekolah, penerimaan peserta didik baru, pendidikan karakter, revitalisasi Komite sekolah, dan pengembangan sekolah menengah kejuruan vokasi.

Komisi III, membahas masalah kelebihan guru serta pendistribusian guru yang tidak merata. Ada tiga hal pokok yang dibahas, Pertama, ada kelebihan guru di semua jenjang. Kedua, ada 252.843 guru yang akan pensiun pada 2015-2019. Ketiga, guru yang belum terdistribusi dengan baik kesulitan dalam pemenuhan jam mengajar.

Komisi IV, tentang ujian nasional (UN) 2015 dan Kurikulum 2013 yang akan dijalankan bertahap, Isu terhadap UN mencakup kejujuran, menjaga semangat siswa, dan kualitas.

Komisi V, membicarakan soal pengembangan, pembinaan serta pelestarian bahasa. Bahwa bahasa itu bisa sebagai kekuatan untuk mengukuhkan identitas Indonesia.

Komisi VI, bicara tentang kebijakan dalam pelestarian serta diplomasi budaya. Di mana terdapat 12 isu yang dibahas, di antaranya penetapan warisan budaya tak benda, hak kekayaan intelektual, pembinaan perfilman, serta kerjasama dalam bidang budaya.Komisi VII, membahas tentang keterlibatan publik dalam birokrasi pendidikan. Diungkapkan bahwa banyaknya dana yang ditransfer ke daerah-daerah ternyata belum efektif. Hal tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan internal pada lembaga-lembaga yang mengawasi pendidikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah (Dirjen Dikmen) Kemendikbud, Ahmad Jazidie, mengatakan antara lain, hasil dari RNPK diharapkan dapat mengevaluasi program dan capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan di masing-masing unit dan daerah.Program wajib belajar 12 tahun yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak harus dijalani di sekolah formal.

Masyarakat bisa memenuhi kewajiban belajarnya di sekolah non formal, seperti home schooling, sehingga kita mempersiapkan satu sistem database sekolah di mana saja dan itu terdata. Program wajib belajar 12 tahun ini sendiri menjadi salah satu poin dalam nawacita dan janji pemerintahan saat ini dan sudah mempersiapkan program ini dengan cermat antara lain dengan menyediakan infrastruktur dan pelatihan guru, itu semua kita kerjakan.Program ini juga menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas partisipasi pendidikan bagi semua anak di seluruh Indonesia. Pemerintah akan memastikan transisi yang mulus di tiap jenjang sekolah, mengurangi tingkat drop out (DO) serta mendukungnya dengan kapasitas infrastruktur dan kualitas pengajaran yang memadai.

Untuk pendidikan di tingkat menengah, dibuat program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi keluarga miskin. Akses pendidikan umum dan kejuruan dalam program wajib belajar 12 tahun akan diperluas sebagai respons atas kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini. Kualitas pembelajaran akan diperkuat melalui penyusunan kurikulum yang mendukung kompetensi siswa dengan keterampilan abad ke-21. Kurikulum tersebut juga dirancang agar memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka seluas-luasnya.Selain itu, akan disusun strategi prioritas untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru serta tenaga pendidikan agar mereka dapat mengimplementasi-kan kurikulum sebaik-baiknya.Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memfokuskan program pada penguatan aktor pendidikan. Selama ini, unsur tersebut jarang tersentuh.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, mengatakan, berbicara pendidikan, selama ini kita banyak berbicara bukan pada pelakunya. Padahal, kata kunci dari pendidikan adalah penguatan aktor pendidikan yang terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas, orangtua dan siswa.Kami akan konsentrasi pada pelakunya.

Para aktor pendidikan itu merupakan komponen paling strategis dalam upaya mencerdaskan bangsa. Profesionalitas dan kompetensi guru yang sejatinya menentukan suasana di dalam kelas, agar menyenangkan bagi siswa.Hal yang selalu diingat oleh siswa sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah adalah guru.Dan sekolah pun harus menciptakan suasana yang menyenangkan bagi para siswa melalui guru. Mereka juga bisa menjadi orangtua kedua.

Sementara, orangtua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak, jadi sangat penting untuk dilibatkan melalui fasilitasi rujukan pendidikan anak.Kami mengimbau agar para insan pendidikan tidak sekedar melihat pendidikan sebagai pelaksanaan program tapi yang penting adalah sebuah gerakan.

Direktur RegionalInstitute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Asia Tenggara, Mark Billington, menyatakan, Indonesia kekurangan tenaga pengajar berkualitas untuk memenuhi banyaknya sekolah-sekolah baru yang dibangun selama masa puncak ekspor minyak pada 1970-1996.Hal tersebut menyebabkan standar pendidikan di Indonesia menurun secara permanen. Dengan perekonomian ASEAN yang terus tumbuh dan mengarah ke tahap perkembangan berikutnya, pendidikan menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam produktivitas.

Program lima tahun ke depan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memfokuskan program pada penguatan aktor pendidikan, yang selama ini, jarang tersentuh antara lain guru, kepala sekolah, pengawas, orangtua dan siswa yang merupakan komponen paling strategis dalam upaya mencerdaskan bangsa, harus kita dukung. Profesionalitas dan kompetensi guru akan menentukan siswa/pelajar menjadi senang dalam pelajaran. Guru menjadi investasi negara dalam pendidikan. Guru yang handal akan memberikan pengajaran dan pendidikan bermutu kepada anak didik.Oleh karenanya memperbaiki mutu guru adalah salah satu yang harus dikerjakan pemerintah. Sementara, orangtua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak/pelajar, harus ada komunikasi yang baik antara mereka agar kegiatan belajar menjadi lebih maksimal sesuai dengan harapan kita.

Selain itu program Indonesia Pintar wajib belajar selama 12 tahun harus kita dukung dan apresiasi, kita jangan negatif tinkhing dengan pemerintah. Apabila ada yang salah dengan penerapannya dilapangan, kita harus komunikasikan agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Selain itu partisipasi pemerintah daerah dalam meningkatkan dunia pendidikan juga harus ditingkatkan, antara lain dengan memperhatikan kesejahteraan dari guru. Guru harus dapat terdistribusi dengan baik artinya penempatannya jangan hanya diwilayah perkotaan saja, di daerah terpencil guru juga harus dihadirkan untuk dapat memberikan ilmu kepada penduduknya. Oleh karenanya sebaiknya Pemda memberikan insentif untuk guru yang ditugaskan di daerah terpencil sebagai “perangsang” agar mereka mau hadir untuk mencerdaskan anak bangsa.

Banyak negara maju walaupun Sumber Daya Alamnya (SDA) nya tidak besar, tetapi, semangat negara dan masyarakatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan membuat mereka maju. Contohnya, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok. Ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi bagian penting bagi kemajuan bangsa.Melalui ilmu pengetahuan, kemajuan masyarakat bisa terbangun.Oleh karenanya dengan pendidikan yang baik maka bukan tidak mungkin kita telah menyiapkan generasi muda berilmu yang dapat menjadi pemimpin mengisi pembangunan ini, apalagi kita mempunyai sumber daya alam melimpah, yang apabila kita mampu mengekplorasinya dengan ilmu yang kita miliki akan dapat membangun bangsa ini. Semoga dengan adanya RNPK dengan disertai keseriusan dari pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan, kita dapat memperbaiki mutu pendidikan di masa yang akan datang.**