NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kewirausahaan dan potensi ekspor Papua harus ditingkatkan dan digarap secara optimal. Papua dikenal sebagai wilayah yang kaya dengan sumber daya mineral dan sumber daya hayati yang selama ini berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

“Sebagai mitra pemerintah, KADIN tengah melakukan pendampingan sekaligus mendukung usaha-usaha kecil potensial yang ada di Papua. Kita harapkan akan lahir enterpreneur- enterpreneur baru di Papua yang memiliki kompentensi dan daya saing, seiring mulai diberlakukannya MEA 2015,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P. Roeslani, dalam keterangan resmi yang diterima Neraca, kemarin.

Menurut dia, potensi kekayaan alami yang dimiliki Papua harus berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan usaha yang mandiri. Rosan mengatakan, pola kemitraan strategis antara Pemerintah dan pelaku usaha dalam penguatan daya saing produk unggulan daerah perlu bibina lebih baik lagi, untuk mendukung ekspor daerah dan mendongkrak ekspor nasional.

“Saat ini masih banyak usaha kecil yang potensial yang mengalami kesulitan dalam pemodalan melalui jalur perbankan dan lembaga keuangan lain karena dinilai tidak bankable. Untuk itulah mereka perlu dibantu melalui skema pemodalan lain agar usaha mereka dapat berkembang,” papar Rosan.

Atas pertimbangan tersebut, kata Rosan, PT Palapa Nusantara Berdikari yang  didirikan oleh Kadin akan menyeleksi usaha-usaha kecil potensial di wilayah Papua dengan standar-standar tertentu. Selanjutnya usahawan-usahawan tersebut akan mendapatkan bantuan modal dan pendampingan guna mengembangkan bisnis yang telah dirintis hingga layak mendapatkan pinjaman dari perbankan (bankable) dan berkualifikasi ekspor.

Sementara itu, Asisten I Gubernur Papua, Doren Wakerkwa mengungkapkan pentingnya bantuan modal bagi para pelaku usaha di Provinsi Papua. Menurutnya, melalui bantuan modal, Papua tidak hanya dikenal sebagai penyumbang bagi pendapatan nasional dari sisi kekayaan alam, tetapi juga melalui produk bahan baku dan bahan jadi yang dikembangkan dunia usaha. “Jadi, Papua tidak hanya berkontribusi karena kekayaan alamnya yang sangat besar, tetapi juga melalui pengusaha-pengusaha lokal yang bisa berbicara banyak secara nasional,” kata Wakerkwa.

Senada dengan itu, Ketua Komite Tetap Permodalan Ventura dan Pembiayaan Alternatif KADIN Indonesia, Safari Aziz menjelaskan bahwa program pemberdayaan usahawan potensial telah dilakukan KADIN di sejumlah provinsi lain. Papua menjadi target penting KADIN karena memiliki posisi geografis yang strategis dalam perkembangan ekonomi global. Setelah poros Atlantik (AS – Eropa) meredup, poros baru Asia Timur – Asia Selatan – Timur Tengah dan Poros Pasifik (Asia-Amerika Selatan) tengah menggeliat.

“Papua bisa menjadi koridor penting Poros Pasifik karena merupakan pintu Indonesia ke wilayah Pasifik. Karena itulah potensi bisnis di Papua layak mendapatkan perhatian dan bantuan modal guna mendukung peningkatan target ekspor nasional hingga 300% pada tahun 2019,” terang Safari.

Anggota DPR Papua Barat Mozes Rudi. F.Timisela mengatakan untuk menciptakan jiwa enterpreneursih pengusaha asli Papua, bukan saja pada bidang konstruksi, namun bisa juga melalui beberapa kegiatan, diantaranya perbengkelan, meubelair dan beberapa bidang potensial di daerah. Dalam hal ini, kata Rudi, harus menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk pasar yang sepadan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. “Dibutuhkan political will kepala daerah untuk menggerakan program dan kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), agar menumbuhkan jiwa enterpreneurship orang asli Papua,” jelasnya.

Untuk menjadi seorang enterpreneurship, sambung dia, harus melalui proses dan tidak mudah serta butuh intervensi pemerintah. Khusus di Papua Barat, pola pendekatan yang dilakukan berbeda dengan daerah lain, dimana faktor pendidikan dan pengalaman yang belum cukup memadai. “Dengan mengunakan APBD, pemerintah dapat menciptakan enterpreneurship anak asli Papua. Bupati atau gubernur menyampaikan kepada SKPD agar bagaimana memberdayakan bengkel tersebut. Dana pemeliharaan kendaraan bisa digunakan. Kalau untuk ganti oli saja, kenapa harus pergi kebengkel yang besar, demikian pula produk meubelair,” terangnya.

Menurut Rudi, selama ini program dan kegiatan belum mengarah kesitu, sehingga anak-anak Papua masih di-labeli sebagai pihak yang salah. SKPD selama ini dinilai tidak keliru dalam pelaksanaan kegiatan, hanya perlu melayani dan melihat apa yang disebut out came-nya. “Sebaiknya anak-anak Papua sudah waktunya mendapat pembinaan dan dukungan sarana-prasarana,” pungkasnya.