NERACA

Jakarta - Lektor Kepala Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, Agus S. Irfani, menilai kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi bahan bakar minyak adalah kebijakan yang salah karena subsidi BBM tetap dibutuhkan oleh masyarakat. “Kalau subsidinya dikurangi saya setuju. Tapi kalau dicabut dan dikembalikan ke mekanisme pasar itu yang saya tidak setuju," ungkapnya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (16/4).

Mengingat, kata dia, BBM memiliki multiplier effect yang besar dan pemerintah harusnya berkaca pada pengalaman kenaikan BBM pada November 2014 di mana harga bahan pokok merangkak naik. Kendati demikian setelah harga BBM turun kembali namun harga-harga tidak ikut turun.

Kemudian, saat harga BBM kembali naik pada Maret 2015 lalu otomatis harga-harga kembali merangsek naik. "Kebijakan mekanisme pasar justru memperburuk ekonomi, dan sangat sulit untuk mengendalikan harga lainnya. Makanya, pemerintah harus kembali memberikan subsidi BBM,” tegas Agus.

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sambung Agus, harusnya berkaca pada Pemerintahan SBY di mana terbelenggu oleh besaran subsdi harga BBM. Akan tetapi, memang, subdisi harus ada meskipun besarannya tidak harus sebesar dahulu.

“Arah kebijakan pemerintah sekarang memang menghilangkan subsidi yang dianggap memberatkan keuangan negara, tapi bukan berarti harus dihilangkan. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk tetap memberikan subsidi namun porsinya dikurangi,” ucapnya.

Manajemen "warkop"

Sementara Direktur Indef, Enny Sri Hartati menilai, keputusan pemerintah kembali menaikan harga BBM pada Maret kemarin sebagai bukti tak adanya konsep manajemen pengelolaan ekonomi yang baik. Bahkan, Enny mengkritik manajemen yang diterapkan pemerintah ini sama saja seperti manajemen warung kopi."Semakin tidak jelas mengelola negara. Ini manajemen warkop," tegasnya.

Dia mengungkapkan, gaya pemerintah dalam mengelola negara cenderung reaktif. Salah satu kebijakan yang dinilai Enny reaktif adalah penghapusan subsidi BBM. Menurut Enny, kebijakan penghapusan subsidi BBM membuat harga BBM dilempar ke harga pasar. Akibatnya, harga BBM fluktuasi dengan mudah karena mengacu harga minyak dunia yang berfluktuasi.

Apalagi kata dia, pengelolaan negara yang dilakukan pemerintah tak memiliki konsep yang jelas. “ Dalam pengelolaan di sektor energi pemerintah tak memiliki perencanaan kebijakan yang baik. Kita setuju pengurangan subsidi tetapi kalau kondisinya seperti ini maka tidak rasional," kata Enny, mengkritik.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, mengakui kenaikan harga BBM pasti banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun hal itu masih dinilai wajar ketimbang pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Bahkan, menurut Sudirman, selama 10 tahun Pemerintahan SBY tidak pernah membahas soal memperbaharui sumber daya energi, meskipun saat itu pemerintahannya rajin memberikan subsidi BBM kepada rakyat. "Kita sudah menghabiskan subsidi energi sebesar Rp 2.600 triliun sepanjang 10 tahun. Tapi untuk subsidi energi baru malah sangat minimal," klaim Sudirman. [agus]