NERACA

Surabaya - Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Sugeng Raharjo mengatakan, pembangunan infrastruktur Negeri Tirai Bambu itu mengalami kemajuan sangat pesat. Tengok saja, panjang jalan tol mereka mencapai 85 ribu kilometer, atau kedua terpanjang setelah Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan Indonesia jelas masih kalah jauh. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, panjang tol yang beroperasi di Indonesia kurang hanya 820,2 kilometer.

‎"Mereka (Tiongkok) sangat konsentrasi di pembangunan infrastruktur. Selain jalan tol, ada railway high speed yang panjangnya 19 ribu kilometer. Ini artinya 10 kali lebih panjang dibanding Jepang. Begitu juga dengan jumlah bandara internasional dan pelabuhan yang ada hampir di semua kota,” kata Sugeng, dalam acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional, Hotel JW Marriott, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/4).

Tiongkok, lanjut Sugeng, juga punya transaksi perdagangan yang sangat baik. Dalam perdagangan ekspor, tahun lalu negeri Panda itu mencatatkan transaksi sekitar US$2,3 triliun, sedangkan impor yang dilakukan nilainya US$1,96 triliun. Artinya, Tiongkok mencatatkan surplus US$ 350 miliar dalam kinerja perdagangan ekspor impor. 

‎"Pasarnya 1,4 miliar orang, Tenaga kerja 709 juta orang. Kemajuan mereka harusnya punya dampak positif bagi Indonesia," katanya. Sugeng juga mengatakan, beberapa faktor penyebab majunya negara itu terutama di bidang perekonomian adalah adanya sinergi yang baik dari berbagai pemangku kepentingan.

Di level pemerintah, pusat dan daerah memiliki visi dan misi yang sama untuk melakukan pembangunan. Contohnya saja di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur, sangat jarang terjadi persoalan pembebasan lahan di Tiongkok. Kondisi yang jauh berbeda dengan Indonesia, masalah pembebasan lahan masih menjadi persoalan besar. 

‎"Semua stakeholder harusnya melangkah sama, memiliki visi sama untuk menarik investasi ke Indonesia. Sehingga proyek infrastruktur bisa bergulir di Indonesia. Contohnya lagi, setiap provinsi di negara itu melakukan investasi. Begitu masuk ke daerah di Tiongkok, tanah diberikan, kemudahan diberikan, ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia,” tegas Sugeng.

Maka tak mengherankan bila Indonesia sekarang dinilai darurat infrastruktur di tengah banyak negara di kawasan ASEAN berlomba mengundang investor asing menanamkan investasi di negaranya. Karena itu, pemerintahan baru mendatang diminta serius untuk membangun proyek infrastruktur yang mangkrak saat ini, jika tak mau tersisih dalam arena persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang sudah di depan mata.

Pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A. Prasetyantoko mengatakan, memang tidak berlebihan jika sejatinya Indonesia berada dalam kondisi darurat infrastruktur. Oleh karenanya, pemerintahan perlu membuat terobosan agar kita bisa menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah perlu memperbesar porsi belanja modal, khususnya anggaran infrastruktur dalam APBN.

"Pemerintah juga perlu mendorong BUMN maupun konsorsium BUMN membangun infrastruktur. Bank-bank BUMN juga perlu didorong untuk bersindikasi membiayai proyek infrastruktur. Untuk menarik minat swasta, pemerintah perlu memberikan insentif dan berbagai regulasi yang kondusif, serta menghilangkan berbagai kendala di lapangan, khususnya pembebasan lahan," ujarnya kepada Neraca.

Menurut dia, di kalangan investor, lambannya kemajuan infrastruktur di Tanah Air menjadi salah satu alasan yang membuat mereka berpikir ulang untuk merealisasikan investasi di sektor ini. Padahal potensi ekonomi Indonesia memang cukup besar, tetapi potensi tersebut masih sulit terealisasi karena keterbelakangan infrastruktur dan kendala birokrasi.

"Oleh karena itu, Indonesia akan sulit mendapatkan status layak investasi (investment grade). Kalau potensi, kita semua optimistis. Dalam jangka pendek, prospek perekonomian Indonesia memang menjanjikan dengan adanya capital inflow dan pertumbuhan ekonomi yang terus positif. Namun, kita masih harus melihat apakah ada perbaikan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Prasetyantoko pun menambahkan infrastruktur harus dibenahi agar daya saing meningkat dan salah satu pembenahannya adalah membutuhkan gelontoran modal besar. Dukungan pemerintah dalam bentuk belanja negara, juga masih kurang optimal dalam membangun infrastruktur.

"Indonesia memiliki prospek perekonomian yang cukup baik. Hal ini yang mendorong arus modal asing masuk ke Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah harus meningkatkan investasi untuk infrastruktur sehingga akan menarik investor masuk ke Indonesia," ungkap dia. ardi