PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TIDAK MERATA - Waspadai Risiko Stagnasi dan Inflasi

 

Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) menilai kondisi ekonomi global masih moderat dan tidak merata, menggarisbawahi perbedaan pertumbuhan negara-negara utama dunia di tengah dampak berbeda-beda dari fluktuasi mata uang dan harga minyak yang lebih rendah. Ekonomi global diperkirakan tumbuh 3,5% pada 2015, dan sekitar 3,8% pada 2016. Sementara besaran cadangan devisa global kini cenderung menurun pada tahun ini.

NERACA

"Pertumbuhan global masih moderat, dengan prospek tidak merata di seluruh negara-negara utama dan sejumlah kawasan negara maju dan beberapa pasar negara berkembang masih berurusan dengan warisan krisis, termasuk berlanjutnya kesenjangan output negatif dan tingginya utang swasta atau publik atau keduanya," menurut laporan IMF bertajuk “World Economic Outlook” seperti dikutip Antara, Rabu (15/4)

IMF juga memperingatkan distribusi risiko terhadap pertumbuhan global sekarang lebih seimbang dibandingkan dengan akhir tahun lalu, tapi masih miring ke sisi negatifnya. Ketegangan geopolitik bisa meningkat, mengganggu pergeseran harga aset di pasar keuangan tetap menjadi sebuah kekhawatiran. Dolar AS yang lebih kuat bisa memicu ketegangan keuangan di tempat lain, dan risiko stagnasi serta inflasi yang rendah di negara maju masih ada.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan, pertumbuhan global tidak cukup baik untuk mengimbangi dampak berkepanjangan dari resesi besar, menyerukan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah mencegah pertumbuhan sedang dari menjadi "realitas baru."

WEO adalah laporan unggulan dari IMF. Laporan ini dirilis sebelum Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia, yang dijadwalkan akan diadakan selama 17-19 April di Washington DC, Amerika Serikat, mengumpulkan para gubernur bank sentral, menteri keuangan dan sarjana untuk membahas isu-isu ekonomi utama global dan tindakan kebijakan.

Pertumbuhan di AS sendiri diproyeksikan akan mencapai 3,1% pada 2015, dengan permintaan domestik didukung oleh harga minyak yang lebih rendah, penyesuaian fiskal yang lebih moderat, dan berlanjutnya dukungan dari sikap kebijakan moneter akomodatif.

Di sisi lain, total cadangan devisa global kini menurun jadi US$11,6 triliun pada Maret 2015 dari US$12,03 triliun (Agustus 2014), begitu juga cadangan devisa Tiongkok turun menjadi US$3,8 triliun pada akhir 2014 dari semula US$ 4 triliun (Juni 2014). 

Di tengah guncangan ekonomi global belakangan ini akan menimbulkan dampak bagi stabilitas moneter dan kerentanan yang sudah ada sebelumnya. IMF mengingatkan, bahwa ancaman krisis di negara berkembang perlu mendapat perhatian serius.

Bagaimanapun, jika terjadi penurunan cadangan devisa yang drastis seringkali memicu kepanikandi pasar keuangan, pelarian modal asing dan pelemahan nilai tukar, karena kekhawatiran pasar terhadap kemampuan suatu negara memenuhi keperluan likuiditas eksternalnya.

Bagaimana dengan Indonesia?

Menurut pengamat moneter Paul Sutaryono, jika melihat cadangan devisa Indonesia saat ini sebesar US$111,6 miliar, mampu menghadapi apabila terjadi krisis, akan tetapi pemerintah harus mempunyai sistem penangkal krisis dengan baik seperti RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Pasalnya, dengan sistem yang baik Indonesia siap menghadapi situasi ekonomi global yang hingga saat ini masih belum menentu.

"Indonesia adalah satu dari sedikit tempat yang hangat di dunia dalam iklim ekonomi dunia yang cenderung membeku. Indonesia berhasil keluar dari krisis 2008 nyaris tanpa masalah dan kini institusi-institusi finansial Indonesia berada pada posisi yang kuat dan mampu menangani potensi guncangan. Selain itu, cadangan devisa Indonesia pun cukup,"ujarnya, kemarin.

Menurut Paul, pengalaman krisis moneter 2008 yang lalu telah memberikan Indonesia banyak pengalaman berharga. Dua tipe risiko yang dihadapi saat ini adalah kemungkinan ledakan di sektor finansial, dan terimbasnya ekspor Indonesia akibat krisis global. Bila salah satu dari keduanya datang tiba-tiba, dia yakin institusi finansial Indonesia mampu menghadapinya.

Di sisi lain, pemerintah bersama BI, OJK, dan LPS diketahui tengah mempercepat penyelesaian RUU Jaring pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang diharapkan rampung sebelum 22 April 2015. Diharapkan dengan adanya RUU JPSK, stabilitas sistem keuangan dapat  terjaga dan berfungsi normal, serta terdapat klausul perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan di saat kondisi perekonomian dilanda krisis.

Direktur Inter-Cafe dan ekonom IPB Iman Sugema menilai cadangan devisa yang dimiliki Indonesia sekarang kurang dari “cukup” jika menghadapi persoalan krisis. Menurut Iman, kondisi krisis ini akan kembali kepada kestabilan bila negara memiliki cadangan devisa yang cukup. Sayangnya, kata dia, itu yang tidak dimiliki Indonesia. " Kita terlambat mempersiapkan cadangan devisa yang cukup," ujarnya.

Negara sebesar Indonesia, menurut dia, hanya memiliki cadangan devisa US$116 Miliar. Bandingkan dengan Tiongkok yang memiliki cadangan devisa US$3.000 Miliar. "Bicara sekarang atasi krisis sudah terlambat. Karena kita tak bersiap dari awal," tandas Iman. Meski sudah terlambat, setidaknya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan supaya krisis ekonomi ini tidak melebar seperti yang pernah terjadi pada 1997-1999 lalu. Sebab diprediksi krisis ini akan berlangsung hingga 3-5 tahun mendatang. "Kita masih akan mengalami balance of payment crisis. Kita tidak akan bisa memperbaiki nilai rupiah," katanya.

Iman mengatakan, dengan kondisi rupiah yang masih belum stabil membuat cadangan devisa Indonesia tidak dapat menahan nilai tukar yang terus merosot sampai mendekati level Rp13.000 per US$. "Saya tidak yakin Bank Indonesia (BI) bisa menggunakan cadangan devisa untuk stabilitas. Belakangan ini, kita habiskan bermiliaran dolar akan tetapi rupiah tetap terpelanting. Itu artinya secara fundamental ekonomi Indonesia masih rentan terhadap krisis baik di dalam negeri maupun luar negeri karena semuanya bersinggungan," ujarnya.

Namun menurut Paul, dari sisi permintaan, pertumbuhan terus berkembang. Pertumbuhan baik di konsumsi maupun investasi demikian kuat yang ia perkirakan akan bertahan setidaknya 2-3 tahun ke depan. Di dunia ritel, misalnya, banyak perusahaan yang telah mencatat pertumbuhan dua digit dari tahun ke tahun. Berbagai rencana pembangunan telah dicanangkan, termasuk penyelesaian proyek-proyek besar yang menjamin tingginya tingkat investasi selama beberapa tahun ke depan, yang akan memberi dampak signifikan pada sisi penawaran.

Pengamat ekonomi UI Lana Soelistianingsih mengatakan, posisi cadangan devisa saat ini masih cukup aman dan sudah dimaklumi oleh pasar. Cadangan devisa per Maret 2015 turun ke US$111,6 miliar, lebih rendah dibanding Februari 2015 yang mencapai US$115,5 miliar.

"Turunnya cadangan devisa ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan dolar di kuartal pertama tahun ini. Banyak pihak membutuhkan dolar AS untuk pembayaran utang luar negeri dan dividen. Di samping itu, intervensi Bank Indonesia demi menahan pelemahan rupiah juga mau tak mau turut menggerus banyak devisa," katanya.

Pada April ini, kata dia, posisi cadangan devisa akan kembali stabil. Karena tekanan musiman permintaan dollar AS tidak setinggi di Maret. Namun memasuki Mei dan Juni, BI dan pemerintah perlu mewaspadai. Pasalnya, akan ada tekanan permintaan dalam negeri yang naik dan isu The Fed akan menaikkan suku bunga. Saat itulah tekanan pada rupiah akan besar.

"Oleh karenanya, BI harus mengambil momentum di bulan ini dengan membawa rupiah menguat ke arah Rp12.800 per US$. Sehingga kalau ada tekanan di Mei dan Juni, rupiah tidak perlu lagi melewati level Rp13.200," ujarnya. iwan/bari/agus/mohar


BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…