NERACA

Jakarta - PT Pertamina (Persero) berjanji tidak akan menaikkan harga Elpiji 12 kilogram hingga lebaran Idul Fitri yang jatuh pada Juli 2015 mendatang. Pasalnya, kenaikan harga telah diberlakukan pada awal April lalu. Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang mengungkapkan, bila Pertamina mendapatkan teguran dari pemerintah ketika menaikkan harga Elpiji nonsubsidi tersebut pada awal bulan ini lantaran naik menjadi Rp141.000 dari sebelumnya Rp134.700.

Menurut dia, kenaikan harga Elpiji lebih baik dilakukan pada bulan ini. Namun yang menjadi masalah jika harga Elpiji 12 kg dinaikkan menjelang bulan Ramadan justru akan mengganggu kestabilan ekonomi. "(Bulan April) Kemarin (Pertamina) menaikkan (harga Elpiji 12 kg) ditegur. Makanya, lebih baik sekarang (dinaikkan) ketimbang menjelang puasa," katanya di Jakarta, Rabu (15/4).

Bambang mengatakan, Pertamina berkomitmen untuk tidak melakukan perubahan harga hingga Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah meskipun, klaim dia, keuntungan yang didapat perseroan menipis. "Kami janji tidak akan menaikkan sampai lebaran," jelasnya.

Meski demikian, Bambang menambahkan semua masih tergantung pada patokan harga Elpiji, yaitu Contrac Price (CP) Aramco. Apalagi kini, pembentukan Elpiji 12 kg berpatokan pada CP Aramco US$460 - 470 per metric ton dengan rata-rata kurs Rp12.900 per dolar AS. "Tergantung harga CP Aramco. Apakah sampai lebaran nanti tidak naik?" papar dia.

Bambang juga menjelaskan, harga Elpiji 12 kg juga tergantung pada besaran inflasi. Apalagi, konsumen Elpiji berlabel biru yang diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas terbilang masih kecil sebesar 870 ribu ton per tahun. "Dari data BPS jelas hanya mampu pengaruhi inflasi 0,05% karena konsumsi kecil. Nah, kalau 3 kg yang naik pasti rakyat 'menjerit'," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR, Iskan Qolba Lubis, mengimbau agar pemerintah jangan terus menambah beban masyarakat dengan menaikkan harga gas. "Kami merekomendasikan kepada Menteri ESDM Sudirman Said supaya tidak menaikkan harga gas karena ini sama saja pemerintah menambah beban yang berat kepada masyarakat," kata Iskan.

Menurut dia, terdapat dua hal yang menjadi alasan mengapa kami meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga gas. Pertama, soal waktu yang kurang tepat. Setelah masyarakat dibebankan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, pemerintah seharusnya mengerti dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Karena memang tidak tepat waktunya. Saat ini tidak kondusif, baik dari segi ekonomi dan finansial," ujarnya. Kedua, adalah kinerja kabinet dan pengelolaan migas yang belum efisien. "Jadi jangan sampai masyarakat mendapatkan dua problem sekaligus, problem eksternal dan internal sendiri," tambah dia. 

Menurut Iskan, saat ini juga manajemen perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara seperti Pertagas, PGN dan Pertamina, belumlah efisien. Sehingga, lanjut Iskan, tidak adil jika kelemahan manajemen dari negara dibebankan kepada masyarakat. "Jadi sistem pengelolaan gas khususnya harus dikelola, dan itu sudah kita katakan beberapa tahun yang lalu supaya infrastruktur minyak dan gas dan juga energi-energi lain harus disiapkan oleh pemerintah. Jadi berdasarkan hal itu tidak adil kalau masyarakat dibebankan dengan kenaikan itu," pungkasnya. [agus]