Indonesia Ingin Jadi Tuan Rumah

Bank Infrastruktur Syariah

Rabu, 15/04/2015

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, Indonesia siap menawarkan diri menjadi tuan rumah institusi multilateral baru, yaitu bank pembiayaan infrastruktur yang menggunakan investasi berbasis syariah.

“Indonesia sedang berjuang atau bersaing untuk menjadi tuan rumah dari suatu institusi baru. Nama bakunya belum ada, tapi kalau diterjemahkan jadinya bank infrastruktur yang menggunakan investasi syariah," kata Bambang di Jakarta, Selasa (14/4).

Dia menjelaskan, salah satu tujuan pemerintah mengajukan diri sebagai basis lokasi bank infrastruktur syariah, karena Indonesia sedang membangun industri keuangan syariah yang berpotensi makin berkembang di dunia internasional.

"Kita sudah ada instrumen sukuk proyek, sukuk global, sukuk ritel dan nantinya bank infrastruktur berbasis sukuk yang berskala dunia. Kombinasi ini bisa mendorong ekonomi berkelanjutan melalui industri keuangan syariah," seraya menjelaskan.

Bambang memastikan bank infrastruktur syariah ini berbeda dengan lembaga pembiayaan lain yang berbasis bank konvensional, karena menggunakan instrumen obligasi syariah atau sukuk untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur.

"Intinya menekankan pada instrumennya, yaitu sukuk. Jadi kalau sukuk untuk keperluan proyek makin besar dan bisa difasilitasi melalui bank ini, maka sukuk makin kuat posisinya sebagai alternatif pembiayaan untuk infrastruktur," ujarnya.

Menurut dia, obligasi syariah atau sukuk saat ini terus berkembang menjadi instrumen baru dalam skema pembiayaan infrastruktur dan industri keuangan syariah di Indonesia bisa mendapatkan manfaat apabila ikut terlibat dalam bank infrastruktur syariah ini.

"Kita harus terus memperbaiki diri dan memperbaiki kinerja sukuk agar manfaatnya lebih besar. Di belahan dunia lain, pengembangan sukuk internasional untuk proyek sudah biasa, karena sukuk secara alamiah dan regulasi sangat memungkinkan," ungkap dia.

Tahan krisis

Selain itu, Bambang menuturkan perbankan syariah memiliki daya tahan lebih memadai dibandingkan bank konvensional ketika terjadi krisis, berdasarkan pengalaman pada 2008 silam. "Beberapa studi menyatakan secara umum bank-bank syariah mempunyai daya tahan lebih kuat ketika berhadapan dengan krisis, karena bank-bank konvensional banyak yang bermain di instrumen derivatif yang memiliki unsur spekulasi tinggi," jelas dia.

Bambang menambahkan meskipun memiliki daya tahan yang baik karena cenderung konservatif dan mengedepankan unsur kehati-hatian, namun bank syariah saat ini belum mendapatkan kepercayaan seluruhnya dari masyarakat.

Untuk itu, bank syariah harus memberikan bukti dan kontribusi pada stabilitas sistem keuangan, dengan memberikan pelayanan yang baik serta manajemen tata kelola yang berkualitas, agar tingkat kepercayaan konsumen dan aset makin berkembang.

"Disinilah diperlukan manajemen tata kelola yang harus dijaga sebaik-baiknya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, karena sekali berbuat kesalahan akan membuat sektor bank syariah tidak berkembang," kata Bambang.

Pemerintah, lanjut Bambang, juga terus memberikan dukungan kepada berkembangnya industri keuangan syariah, yang potensinya sangat besar, terkait kemudahan dari segi perpajakan atau keterlibatan dalam sistem keuangan negara.

"Meskipun punya potensi yang luar biasa, apalagi dengan kenyataan Indonesia merupakan negara muslim terbesar, pengalaman membuktikan kemajuan 'islamic finance' harus didukung pemerintah, tidak bisa berkembang alamiah," ujarnya.

Menurut dia, bank syariah memiliki karateristik yang berbeda dengan bank konvensional, apalagi bank konvensional telah memiliki sistem dan dukungan pembiayaan yang lebih mapan, sehingga intervensi pemerintah sangat dibutuhkan.

"Selain itu, pemerhati pelaku 'islamic finance' juga perlu untuk mengangkat isu ini ke tingkat nasional dan menjadi prioritas. Ini tidak mudah, karena kalau menyangkut keuangan, masyarakat Indonesia menjadi rasional," tambah Bambang.

Dengan demikian, lanjut dia, pelaku industri keuangan syariah, selain mencari model sosialisasi yang lebih rasional, juga harus melakukan pembenahan dari segi manajemen tata kelola agar produk dan pelayanannya makin berkualitas serta mampu bersaing. [ardi]