RUU JPSK Siap Dilaporkan kepada Presiden

Rabu, 15/04/2015

NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo mengatakan, Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) siap dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, sebelum diajukan dan dilakukan pembahasan bersama Komisi XI DPR. "(RUU JPSK) Ini tinggal difinalisasi. Sebelum tanggal 22 April, kita harapkan sudah disetujui Presiden dan dikirimkan ke DPR," katanya, usai rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan membahas finalisasi RUU JPSK di Jakarta, Selasa (14/4).

Namun sayang, Agus Marto tidak mengatakan secara spesifik rumusan dan materi dari RUU JPSK tersebut. Akan tetapi dirinya mengingatkan, peraturan ini sangat penting dan menjadi prioritas untuk disahkan menjadi Undang-Undang, karena bisa menjadi antisipasi terhadap datangnya krisis ekonomi.

"Ini sudah kita prioritaskan sejak tiga tahun lalu dan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk diajukan. Selain itu, RUU prioritas lainnya adalah terkait revisi UU Bank Indonesia dan revisi UU Perbankan," jelasnya.

Dia juga mengharapkan Presiden Joko Widodo bisa menyetujui draf RUU JPSK ini, sehingga bisa diajukan kepada DPR sebelum masa reses sidang pada akhir April, dan pembahasannya dipercepat seusai masa reses tersebut berakhir pada Mei 2015 mendatang.

Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad menambahkan, salah satu pasal yang menjadi finalisasi dalam draf RUU JPSK adalah mengenai penetapan bank gagal berdampak sistemik dan model penyelamatannya. "Finalisasi tadi lebih kepada penetapan SIB (Systemically Important Bank) dan sebagainya, tapi kalimat persisnya saya tidak hafal," ungkap Muliaman.

Cabut Perppu JPSK

Adapun Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, akan mengajukan Rancangan Undang-Undang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 4 / 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) untuk dibahas secara bersamaan dengan RUU JPSK.

“Kita akan mengajukan RUU untuk pencabutan Perppu dan RUU JPSK, ini sesuai dengan permintaaan Komisi XI DPR," kata Bambang, pekan lalu. Dia mengatakan, dua RUU yang saling berkaitan dan bertujuan sebagai protokol terhadap krisis keuangan ini akan diajukan bersamaan kepada Komisi XI DPR pada pertengahan April 2015 ini untuk dilakukan pembahasan di masa sidang selanjutnya pada Mei 2015 mendatang.

Bambang juga mengungkapkan, seluruh peraturan perundangan ini akan bermanfaat sebagai antisipasi terhadap krisis, agar permasalahan terkait penyelamatan bank yang sebelumnya pernah terjadi tidak terulang lagi.

"Aturan ini supaya kalau terjadi kondisi krisis maka sudah bisa diantisipasi. Semua supaya lebih 'prudent'. Ini semua kita lakukan termasuk membahas peraturan dengan lebih komprehensif dan matang," paparnya.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Fauzi Ichsan menambahkan, RUU JPSK yang segera diajukan ini memberikan berbagai opsi penyelamatan sistem perbankan, selain suntikan dana, apabila terjadi krisis keuangan.

"Tidak cukup menyuntikkan modal segar saja. Harus ada opsi lainnya seperti 'prejudice assumption'. Jadi aset dan kewajiban bank itu bisa dijual terpisah ke pihak ketiga. Atau membentuk bank wadah agar aset dan kewajiban bank bermasalah bisa ditransfer ke bank wadah tersebut," tandasnya.

Timbul kecurigaan

Sebelumnya pada 2008, pemerintah pernah mengajukan RUU JPSK, namun DPR menolak pembahasan RUU tersebut dengan alasan lemahnya definisi kesulitan keuangan dalam sektor finansial dan perbankan, yang menimbulkan krisis sistemik.

Selain itu, kalangan DPR menolak RUU JPSK yang diajukan pemerintah karena memberikan hak kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah, dan belum jelasnya skema penyelamatan suatu bank yang menjadi sumber krisis.

RUU JPSK yang diajukan, juga dicurigai parlemen bermuatan politis karena dimanfaatkan sebagai legalitas pemerintah untuk membantu Bank Century, saat ini Bank Mutiara, yang waktu itu terancam kolaps dan dilikuidasi.

Kemudian, DPR juga meragukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4/2008 tentang JPSK karena pola pengambilan keputusan dan pola pembiayaan dalam aturan tersebut dinilai belum jelas.

Saat ini, pemerintah masih berpedoman pada aturan yang tercantum dalam UU Otoritas Jasa Keuangan, terkait peningkatan peran Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang dianggap memadai sebagai antisipasi, apabila terjadi krisis. [ardi]