Pemerintah Harus Cepat Bergerak

REALISASI BELANJA NEGARA SANGAT RENDAH

Rabu, 15/04/2015

Jakarta - Di tengah perlambatan dunia usaha Indonesia saat ini, pemerintah harusnya lebih cepat menggelontorkan anggaran belanja negara APBN-P 2015 sehingga mampu mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Pasalnya, realisasi belanja negara hingga kuartal I-2015 hanya terserap 18,5% yang tidak berbeda jauh dengan realisasi periode yang sama tahun lalu di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu 15,55%.

NERACA

Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, idealnya pemerintah sudah mampu merealisasikan alokasi belanja negara sekitar 25% pada kuartal I-2015 dari total pagu belanja pemerintah di APBN-P 2015. "Seharusnya semakin cepat anggaran itu teralisasi, karena semakin cepat juga dampaknya ke kemakmuran rakyat," ujarnya kepada Neraca di Jakarta, Selasa (14/4).

Dia pun menegaskan, jika pemerintah lamban dalam merealisasikan program, dirinya akan mengevaluasinya dalam audit kinerja pemerintah. Untuk membangun proyek-proyek seperti yang dijanjikan pemerintah, itu butuh realisasi anggaran yang cepat. Harry juga menyayangkan rendahnya penyerapan belanja modal pemerintahyang menjadi masalah klasik setiap tahun.

"Kita lihatnya per kuartal. Biasanya kuartal I anggaran terserap baru 6%, kuartal II penyerapannya jadi 16 %. Sedangkan di kuartal III penyerapannya mencapai 45%. Baru sisanya yang 50% lebih dikeluarkan pada kuartal akhir, ini kan aneh. Begini terus setiap tahun" ujarnya.

Pasalnya, pemerintah hingga kuartal I-2015masih sibuk oleh kegiatan belanja rutin seperti pembayaran gaji PNS dan dana transfer ke daerah. Buktinya, realisasi belanja hingga kuartal I-2015 baru Rp 367,06 triliun, atau 18,5% dari total belanja Rp 1.984,10 triliun. Rendahnya penyerapan dana belanja pemerintah ini tak beda jauh dengan periode yang sama 2014 yaitu Rp 286,50 triliun, atau 15,55% dari Rp 1.842,5 triliun.

Ini menggambarkan siklus pola penyerapan anggaran belanja negara di bawah kepemimpinan Jokowi masih sama dengan pola kepemimpinan SBY di masa lalu. Lambannya realisasi belanja ini juga terbentur pada pola administrasi penyusunan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yang terkait dengan kelengkapan dokumen dan nomeklatur K/L.

"Penyerapan anggaran pemerintah yang selalu tinggi pada akhir tahun patut dicurigai. Kecurigaan itu, terkait dengan banyaknya proyek dan anggaran yang direalisasikan dalam waktu penyerapan yang singkat. Saya khawatir dengan kualitas belanja itu," ujar Harry.

Menurut dia, penurunan realisasi penyerapan anggaran belanja negara yang tercantum di dalam APBN harus ada “reward and punishment”. Pasalnya, kementerian/ lembaga (K/ L) maupun pemerintah daerah akan terpacu untuk menyerap anggarannya secara optimal. Oleh karenanya, Harry meminta jajarannya agar berhati-hati dalam melakukan penilaian atas hasil audit keuangan. Pasalnya, tak menutup kemungkinan para kepala daerah tersandung kasus korupsi dan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan sampai BPK memberikan award dan penghargaan kepada bupati atau pejabat, di mana beberapa hari kemudian mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kita harus teliti dan cermat," ujarnya.

Indonesia Jauh Tertinggal

Pengamat ekonomi dari LIPI Latief Adam mengatakan, sudah seharusnya pemerintah mendorong realisasi belanja infrastruktur untuk lebih diprioritaskan, mengingat penyerapan anggaran merupakan harapan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Dalam APBN, fungsi penyerapan anggaran Pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,"ujarnya, kemarin.

Menurut Latief, realisasi belanja infrastruktur harus diprioritaskan bagi Indonesia menjadi satu keniscayaan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing menghadapi MEA 2015, mengingat Indonesia masih jauh tertinggal dalam anggaran untuk fungsi ekonomi dibandingkan Malaysia dan Thailand yang telah mencapai di atas 20 % dari total anggaran belanja, sementara di Indonesia masih berkisar 8%-9 %.

"Seluruh pemangku kepentingan seyogyanya dapat terus meningkatkan sinergitasnya mendukung pembelanjaan infrastruktur yang fokus, dan mampu mendorong sektor lain untuk tumbuh, seperti untuk infrastruktur energi, pangan, dan konektivitas daerah,"paparnya.

Latief mengatakan, belanja infrastruktur harus menekankan efisiensi, artinya pengurangan porsi belanja yang digunakan untuk persiapan dan pengadaan dan lebih besar porsi belanja pembangunan fisik. Keterbatasan pembiayaan yang dimiliki pemerintah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur menuntut adanya upaya melibatkan partisipasi swasta, sehingga perlu didorong berkembangnya spirit pemerintahan marketer dalam memfasilitasi integrasi pemerintah dan swasta melalui skema public-private partnership mulai dari perumusan program, penganggaran hingga penyediaan infrastruktur.

"Tantangan sepanjang 2015 adalah meningkatkan kualitas penyerapan anggaran belanja pemerintah khususnya di bidang infrastruktur. Untuk dapat meningkatkan kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB maka perlu dipastikan semua anggaran belanja pemerintah dapat terserap secara baik,"ujarnya.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai penyerapan anggaran pemerintah pada awal tahun selalu rendah dan tak sesuai target. Bahkan, menurut dia, hal itu merupakan persoalan klasik yang setiap tahun pasti terulang siapapun pemerintahnya. “Persoalan penyerapan lamban merupakan persoalan klasik tapi tidak mampu diselesaikan pemerintah,” ujarnya.

Menurut dia, penyerapan anggaran yang biasa terjadi di akhir tahun akan berdampak negatif bagi perkembangan ekonomi. “Dengan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun, jelas-jelas akan berakibat pada meningkatnya inflasi yang saat ini gagal dikendalikan pemerintah sehingga memperburuk perekonomian dan menyusahkan rakyat. Padahal pemerintah bisa saja melakukannya di awal tahun, akan tetapi karena pemerintah selalu melakukan kesalahan yang sama,” jelasnya.

Anggota Komisi V DPR-RI Alamudin Dimyati Rois mendesak agar pemerintah segera melakukan terobosan untuk merealisasikan belanja modal secara produktif. Ini untuk menopang dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi, karena pelambatan penyerapan anggaran di kuartal I dianggap kontradiktif dengan upaya-upaya pemerintah yang dijanjikan sebelumnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di 5,7%.

"Kondisi ekonomi nasional sedang terpuruk, disamping itu tantangan global masih menjadi ancaman. Guna menarik investasi dalam negeri, maka pemerintah harus segera merealisasikan belanja modal secara produktif," ujarnya.

Selain itu, upaya lain adalah tentu dengan mengevaluasi semua kementerian, presiden harus cermat dalam mengantisipasi masalah internal seperti perubahan nomenklatur K/L, yang menjadi penyebab belanja modal pemerintah tertahan. Untuk itu, ke depan semua kementerian harus di dorong bekerja lebih keras, karena tanpa upaya ini sulit pembangunan bisa berjalan. agus/iwan/bari/mohar