Wapres Akui Pemerintah Telat Bangun Infrastruktur Gas

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pemerintah telat membangun infrastruktur gas, semisal terminal gas alam cair atau LNG. Ini lantaran pemerintah getol menyubsidi bahan bakar minyak sehingga membuai masyarakat. "Kita termakan kebijakan kita sendiri. Itu masalahnya," katanya diJakarta, Selasa (14/4).

Meski terlambat, JK mengaku tetap mendorong pengembangan energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak dan batu bara. Gas menjadi prioritas untuk dikembangkan lantaran ramah lingkungan dan murah.

Selain gas, kata JK, energi panas bumi juga berpotensi untuk dikembangkan. Indonesia menyimpan energi panas bumi sedikitnya 40 ribu megawatt. Salah satu yang terbanyak selain Selandia Baru. Sayang, investasi pengembangan panas bumi dinilai mahal "Masalahnya tempatnya tidak bisa dipindahkan. Murah harganya, bersih, tapi investasinya mahal," terangnya.

Berdasarkan data dari Ditjen Migas Kementerian ESDM menyebutkan pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas bumi bakal menjangkau 471.400 unit rumah tangga di kota-kota Indonesia selama periode 2015 hingga 2019. Dan jaringan gas tersebut dibangun memakai dana APBN maupun non-APBN melalui PT PGN Tbk dan PT Pertamina (Persero).

Sesuai data tersebut, pada periode 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas memakai dana APBN mencakup 40.000 rumah tangga. Sementara, PGN dalam kurun waktu sama sebesar 350.000 rumah tangga dan Pertamina 81.400 unit sambungan.

Secara rinci, pada 2015, pembangunan jaringan gas rumah tangga ditargetkan mencapai 68.400 unit. Jaringan tersebut dibangun APBN untuk 8.000 rumah tangga yang berlokasi di Balikpapan, Kaltim 4.000 unit dan Lhoksukon, Aceh 4.000 unit.

Sedangkan, PGN direncanakan membangun jaringan gas untuk 43.000 rumah tangga di 22 kota dan Pertamina di tujuh kota sebanyak 17.400 rumah tangga. Lalu, pada 2016, APBN akan membiayai pembangunan jaringan gas sebanyak 8.000 yang terdiri atas Cilegon, Banten, 4.000 unit dan Pekanbaru, Riau, 4.000 sambungan. Sedangkan, PGN membangun 54.000 rumah tangga di 29 kota dan Pertamina 16.000 unit di empat kota.

Pada 2017, APBN ditargetkan membangun 8.000 sambungan gas rumah tangga yakni 4.000 di Kutai Kartanegara, Kaltim dan Musi Banyuasin, Sumsel 4.000. Sementara, PGN membangun 150.500 sambungan rumah tangga di 39 kota dan Pertamina 16.000 di lima kota. Untuk 2018, APBN akan membiayai 4.000 sambungan di Batam dan 4.000 di Muara Enim.

PGN membangun 34.500 sambungan di 41 kota dan Pertamina 16.000 di tujuh kota.

Pada 2019, melalui APBN ditargetkan sebanyak 4.000 sambungan rumah tangga di Tuban, Jatim dan 4.000 di Bojonegoro, Jatim. PGN membangun 68.000 sambungan di 41 kota dan Pertamina 16.000 di lima kota. Selama periode 2019-2014, jaringan gas bumi terpasang sebanyak 89.464 sambungan rumah tangga dengan alokasi gas 14,2 MMSCFD. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Ingin Selaraskan Program Sejuta Rumah Dengan Milenial

Pemerintah Ingin Selaraskan Program Sejuta Rumah Dengan Milenial NERACA Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)…

Telkomsel Akselerasi Bangun Masyarakat Digital

NERACA Jakarta – Telkomsel sebagai operator seluler milik pemerintah dalam pengembangan bisnisnya tidak hanya sekedar mencari untung semata, tetapi juga…

Raup Dana Segar Rp 11,23 Triliun - Lippo Karawaci Bakal Bangun Mall Terbesar

NERACA Jakarta – Sukses menggelar aksi korporasi rights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan dana yang masuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kantar Rilis 10 Merek Yang Dipilih Konsumen

  NERACA   Jakarta - Perusahaan data, wawasan, dan konsultasi terkemuka di dunia, Kantar merilis studi tahunan untuk mengukur merek…

Waspada, Kemarau Tahun Ini Diprediksi Lebih Kering

  NERACA   Jakarta - Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan dengan tahun…

Kemendesa Gelar Festival Pranata Adat dan Forum Perdamaian di Situbondo

NERACA Situbondo – Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Aisyah…