Presiden Instruksikan Kementerian Tak Tambah Anggaran

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para menterinya agar tidak menambah anggaran setiap tahunnya. Arahan ini terkait Rencana Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) tahun 2016 yang direncanakan selesai pada akhir bulan April hingga Mei 2015.

Nantinya RKAP tahun 2016 benar-benar digunakan Jokowi dalam menjalankan program-programnya sesuai Nawa Cita. "Soal anggaran pesannya jangan menggunakan menambah secara rutin tapi melihat secara prioritas. Jangan melihat tahun kemarin berapa misalnya 5, jadi 10, jangan seperti itu," ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Andrinof menambahkan, pembahasan RKAP tahun 2016 akan dibawa ke dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), sebelum nantinya akan dimasukkan kedalam APBN 2016.

"Rancangan ini untuk akhir April selesai, dan akan dibawa ke Musrenbangnas. Ini bukan sidang kabinet evaluasi, tapi rancangan sementara rencana pemerintah tahun 2016 serta melihat kemampuan anggaran, perkiraan penerimaan, pertumbuhan ekonomi serta cara kita membiayai program yang sudah didukung," kata dia.

Menurut Andrinof, pada tahun depan, RKAP 2016 akan memprioritaskan program-program sesuai RPJMN 2015-2019 yang sudah disepakati bersama.

"Di RPJMN kan prioritasnya untuk pangan, energi kelautan, pangan, industri dan pariwisata, ada prioritas kewilayahan juga bagaimana mempercepat pembangunan perbatasan dan pinggiran," jelasnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menambahkan, dalam pembahasan RKAP ini sangat awal sekali, sehingga akan bisa berubah.

"Enggak, itu kan hanya angka sementara, nanti akan kita hitung lagi. Untuk APBN masih disuruh lihat lagi angka-angkanya," ungkap Sofyan.

Namun Jokowi kata Sofyan, menekankan alokasi anggaran untuk program prioritas yang sudah dijalankan pada tahun ini.

"Yang ditekankan oleh Presiden yaitu bagaimana kita mengalokasikan dana untuk program-program prioritas. Yang perlu ditekankan penting sekali itu program prioritas," imbuhnya.

Program prioritas yang dimaksud adalah percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan promo investasi di Indonesia.

"Berikan anggaran besar kepada BKPM, kita ingin promosi pariwisata, berikan anggaran besar kepada Kementerian Pariwisata. Itu intinya, kalau yang enggak prioritas untuk sekarang jangan diberikan anggaran, hanya sekedar anggaran rutin saja," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa reformasi birokrasi, dengan melakukan efisiensi anggaran tak lagi hanya sekadar imbauan, atau jargon belaka

Menurut Jokowi, pemerintah akan langsung memotong anggaran kementerian/lembaga jika memang terjadi pemborosan.

"Kita tidak usah sampaikan secarangomong, tetapi dalam prakteknya kita udah potong langsung dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran negara," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus meneliti dan mengkaji anggaran setiap kementerian/lembaga untuk mengidentifikasi pos anggaran yang bisa membuat pemborosan negara. "Kalau memang itu ada indikasi boros, kita langsung potong," ujarnya.

Dirinya menyebutkan kebijakan gerakan penghematan anggaran ini tidak akan disosialisasikan dalam bentuk imbauan, atau teguran. Tetapi, lanjutnya, pemerintah akan membangun sistem untuk melakukan efisiensi anggaran. "Itu nanti yang akan menggerakkan adalah sistem, sistemlahyang ingin kita bangun, dan orangnya yang harus mengikuti sistem," pungkasnya. [agus]

Related posts