Pengawasan Bank ala Abenomics

Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Rabu, 15/04/2015

Kerjasama militer yang meningkat antara Indonesia dan Jepang seharusnya juga diikuti oleh kerjasama pengawasan perbankan antara Jepang dan Indonesia. Dalam era Abenomics dengan paham ekonomi trisulanya memberikan penekanan yang luar biasa bagi pengawasan perbankannya. Sasaran utama perbankan Jepang adalah jasa dan industri. Frankel, Vegh, and Vuletin, 2013 mengatakan bahwa kebijakan fiskal cenderung bersifat pro siklis karena itu Abnomics berupaya memperbaikiknya. Pengawasan perbankan juga cenderung bersifat pro siklis. Ini yang juga akan diubah oleh Abenomics. Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumen, komputer, semikonduktor, besi, dan baja.

Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Industri manufaktur Jepang banyak bergantung pada impor bahan mentah dan bahan bakar minyak. Padahal, tiga perempat dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Industri utama sektor jasa di Jepang berupa bank, asuransi, realestat, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Mitsubishi UFJ, Mizuho, NTT, TEPCO, Nomura, Mitsubishi Estate, Tokio Marine, Japan Railway, Seven & I, dan Japan Airlines adalah nama-nama perusahaan Jepang yang termasuk perusahaan terbesar dunia.

Problemnya menjadi-jadi dengan adanya keiretsu yang membuat mata rantai pengawasan perbankan menjadi semakin detail. Pengawasan perbankan di Jepang lebih kompleks ketimbang di Indonesia. Di Jepang, orang - orang biasa menyebutnya yoko (horizontal) dan tate (ta-tay, untuk vertikal). Keiretsu horizontal adalah sekelompok perusahaan sangat besar dengan menajalin suatu hubungan demi tercapainya sebuah bank yang kuat, melalui kepemilikan saham bersama, hubungan dagang, dan sebagainya.

Sedangkan, keiretsu vertikal adalah kelompok yang terbentuk dari satu perusahaan yang sangat besar dan ratusan atau ribuan perusahaan kecil yang mengikuti perusahaan besar tersebut, contohnya yaitu Toyota. Keiretsu vertikal dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu sangyo keiretsu (keiretsu produksi), ryutsu keiretsu (keiretsu distribusi), dan shihon keiretsu (keiretsu modal). Bayangkan misalnya besarnya potensi pemberian pinjaman kepada kelompoknya sendiri.

Pemilikan silang (bahasa Inggris: cross shareholding) adalah suatu sistem dimana salah satu pemegang saham dalam perusahaan tersebut adalah perusahaan lain atau bank. Sistem ini banyak dipakai oleh para pengusaha di Jepang semenjak Jepang bergabung dengan OECD pada tahun 1964 dan diwajibkan untuk membuka sahamnya di pasar modal luar negeri.

Melalui sistem ini, para pemilik modal berusaha mencegah masuknya penanam modal asing ke Jepang. Selain pemilikan silang dengan perusahaan lain, banyak perusahaan di Jepang juga memanfaatkan bank atau institusi keuangan lainnya sebagai pemilik sahamnya. Hubungan antara bank dengan perusahaan biasanya diikuti dengan empat perilaku.

Pertama, perusahaan dapat mengajukan kredit kepada bank secara berkesinambungan dan dalam jumlah yang besar. Kedua, bank memanfaatkan perusahaan sebagai pelanggan produknya. Ketiga, bank menempatkan pegawainya di perusahaan tersebut. Keempat, ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, bank akan memberikan bantuan keuangan Indonesia yang struktur ekonominya saja belum sepelik Jepang sudah kedodoran dalam memantau pemberian pinjaman kepada groupnya sendiri.

Sementara berdasarkan undang-undangnya, bank sentral Jepang juga kurang independen. Meskipun telah dilakukan amandemen Undang-Undang Bank of Japan 1997 untuk memberikan kemandirian yang lebih, tetapi Bank of Japan telah dikritisi karena kekurangmandiriannya. Beberapa kebergantungannya adalah tertuang di dalam Undang-Undang itu sendiri, pada pasal 4: “Dengan memahami fakta bahwa mata uang dan kendali moneter adalah bagian penting dari kebijakan ekonomi menyeluruh, Bank of Japan akan selalu memelihara hubungan yang dekat dengan pemerintah dan saling bertukar pandangan secukupnya, sehingga mata uang dan kendali moneter dan pijakan dasar kebijakan ekonomi pemerintah akan selalu harmonis”.

Kompleksitas ini akan membuat program Abenomics tidak jalan dalam jangka panjang. Pada dasarnya kebijakan-kebijakan Abenomics bisa disamakan dengan rencana pemerintahan lain di seluruh dunia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori perubahan ekonomi permintaan Keynes kabarnya menjadi salah satu inspirasi Abenomics. Hasilnya, nilai yen terhadap dolar Amerika Serikat lebih rendah 25% pada 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013, diikuti kebijakan moneter yang sangat longgar. Selain itu, tingkat pengangguran di Jepang turun dari 4,0% pada kuartal akhir 2013 menjadi 3,7% pada kuartal akhir 2014. Hasil ini membuktikan bahwa dalam jangka pendek terlihat bahwa pengawasan perbankan dalam Abenomics berhasil dengan baik karena tidak lagi bersifat pro siklis..***