NERACA

Jakarta – Besarnya ketergantungan transaksi dalam bentuk dollar AS, memaksa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) untuk melakukan lindung nilai (heding) dan terlebih ditengah kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) saat ini tengah terpuruk. Kebijakan hedging yang dilakukan perseroan juga merupakan instruksi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyerukan BUMN untuk hedging agar terhindar dari rugi selisih kurs.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Arif Wibowo mengatakan, melalui lindung nilai sebesar Rp 1 triliun, perseroan mampu menekan efisiensi US$ 16.4 juta atau setara Rp213,2 miliar (Rp13.000/US$). Menurutnya, hedging melalui transaksi cross currency swap merupakan bagian dari strategi quick wins perusahaan untuk rebound di 2015,”Saat ini, Garuda tengah menghadapi tantangan di industri penerbangan. Hedging ini sekaligus sebagai bentuk komitmen perseroan untuk menindaklanjuti imbauan pemerintah berkaitan Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN,”ujarnya di Jakarta, Selasa (14/4).

Dalam aksi korporasi melakukan lindung nilai tersebut, perseroan turut menggandeng empat bank yaitu PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII), PT Bank Mega Tbk (Bank Mega), ANZ Indonesia dan Standard Chartered Bank Indonesia untuk kerjasama lindung nilai tahap II sebesar Rp1 triliun.  Asal tahu saja, kebijakan lindung nilai ini telah dilakukan Garuda untuk kedua kalinya. Sebelumnya, pada Februari 2015, perseroan juga telah menggandeng tiga bank untuk hedging Rp1 triliun.

Selanjutnya, empat bank yang turut digandeng Garuda Indonesia, nantinya sesuai porsi yang telah disepakati dalam perjanjian akan membayarkan kewajiban perseroan selaku penerbit obligasi dalam denominasi rupiah kepada para pemegang obligasi efektif per 5 April 2015. Sedangkan Garuda Indonesia akan membayar seluruh kewajiban kepada keempat bank dalam denominasi dollar AS pada 5 Juli 2018.

Yang pasti, kata Arif, melalui transaksi cross currency swap, perseroan dapat mengurangi risiko melonjaknya biaya operasional akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Mengingat biaya operasional penerbangan seperti pembelian avtur, maintenance pesawat, dan sewa pesawat dibayarkan dalam dollar AS.

Sementara, Presiden Direktur BII Taswin Zakaria mengatakan, dalam kapasitas BII selaku lead arranger, kemitraan ini merupakan wujud nyata dukungan industri perbankan kepada korporasi, khususnya BUMN dalam mengelola pinjaman khususnya dalam memitigasi risiko nilai tukar,”Bagi BII, kemitraan ini selaras dengan strategi perseroan untuk mendukung BUMN strategis, khususnya Garuda sebagai BUMN terkemuka di bidang transportasi udara sejalan dengan misi BII, humanizing financial services, untuk senantiasa berada di tengah masyarakat, dengan memberikan layanan dan solusi terbaik kepada mitra bisnisnya,”ungkapnya.

PLN Gandeng Tiga Bank

Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, apa yang dilakukan Garuda dengan lindung nilai telah di lakukan pula oleh PT PLN (Persero). Bahkan kedepan, nantinya PT Pertamina dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) segera menyusul untuk melakukan lindungan nilai guna memitigasi risiko valuta asing (valas).
Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah memutuskan untuk melakukan hedging, mengingat ‎perseroan saat ini tengah menggarap proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW), dan membutuhkan dana melalui pinjaman asing,,”Sekarang kita harapkan ke depan Pertamina juga Krakatau Steel, Antam, kita lagi melihat kemungkinan itu. Jadi memang kami dorong untuk dapat melakukan lindung nilai," kata Rini.

Senada dengan Rini, Direktur Task Force Financial Deepening Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsyah mengatakan, saat ini BUMN minyak dan gas (migas) tersebut tengah menyiapkan proses hedging,”Pertamina sedang dalam persiapan masuk hedging, kita enggak bisa sampaikan angka masih dalam diskusi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga saat ini terus melakukan koordinasi dengan perseroan terkait upaya hedging yang akan dilakukan tersebut. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, proyek kelistrikan yang ditargetkan selesai hingga lima tahun mendatang ini membutuhkan dana cukup fantastis sekitar Rp1.200 triliun. Meski perseroan hanya diberi tugas 10 ribu MW, namun kebutuhan dana tersebut tidak sanggup ditutup oleh kas perseroan. "Minimnya pembiayaan dari dalam maka, pinjaman akan lebih banyak dari luar negeri, meski ada risiko valas,"ungkapnya.

Menurutnya, saat ini perseroan juga telah memiliki exposure valas yang tinggi untuk membangun pembangkit listrik, dan kewajiban valas setiap bulan untuk kebutuhan energi primer dan bunga utang. Sebab itu, untuk memitigasi risiko valas perseroan memutuskan untuk melakukan hedging. Dalam proses transaksi lindung nilai ini, PLN difasilitasi tiga perbankan BUMN yaitu PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri), PT Bank Negara Indonesia  Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). (bani)