WWF Dukung KKP Wujudkan Perikanan Berkelanjutan

Produksi perikanan tanpa merusak ekosistem dapat mendongkrak potensi Indonesia sebagai pemasok perikanan dunia yang menerapkan kebijakan pengelolaan perikanan pesisir lestari dan menjamin keamanan pangan nelayan

NERACA Saat ini 37% perdagangan dunia dikuasai oleh produk yang berbahan baku perikanan. Lebih dari 200 negara melakukan ekspor komoditas ikan dan hasil olahannya dengan nilai mencapai US$ 90 miliar. Sementara 80% produk perikanan yang dihasilkan di dunia berasal dari negara-negara yang sedang berkembang. Tren ekspor ikan pun mulai bergeser dari komoditas bahan baku kepada produk olahan dengan nilai ekonomis yang tinggi seperti tuna, kakap dan udang. Dalam sektor perikanan, Indonesia memposisikan diri sebagai salah satu pengekspor terbesar di Asia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan, selama periode 2010-2014, ekspor hasil perikanan Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,7% atau meningkat sebanyak 10% pada periode setahun terakhir. Seiring dengan permintaan pasar terhadap produk perikanan Indonesia yang terus meningkat, KKP baru-baru ini mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap keberlanjutan sumberdaya laut Indonesia dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan strategis yang bermuara pada peningkatan kualitas perikanan Indonesia di mata dunia dan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang kuat berbasis ekosistem. Melalui langkah ini, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Susi Pudjiastuti menegaskan keberpihakan perikanan tangkap Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan pesisir yang didominasi oleh nelayan skala kecil. Terobosan besar KKP untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan pesisir di Indonesia ini didukung oleh WWF-Indonesia. Abdullah Habibi, Manajer Program Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya WWF menuturkan, menilai keberanian serta konsistensi yang ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) dapat mendongkrak potensi Indonesia sebagai pemasok perikanan dunia yang menerapkan kebijakan pengelolaan perikanan pesisir lestari dan menjamin keamanan pangan nelayan. “Keberlanjutan perikanan bergantung pada kesehatan habitat dan ekosistemnya,” ujar dia. Menurut dia, Permen KP No. 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan merupakan pendekatan berbasis ekosistem yang dalam jangka panjang akan berkontribusi penting bagi peningkatan komoditi produksi perikanan tangkap di Indonesia. Dengan mewajibkan pelepasan kembali spesies laut yang dalam kondisi bertelur dan memberlakukan ukuran layak tangkap akan memastikan bahwa spesies tersebut telah bereproduksi minimal satu kali untuk memastikan keberlanjutan sumber dayanya. Sementara itu, sambung dia, Permen KP No. 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dapat menjaga habitat ikan dan tangkapan sampingan (bycatch) berkurang, serta potensi adanya illegal fishing oleh kapal dengan alat tangkap serupa dari luar negeri menjadi berkurang. “Sosialisasi yang menyeluruh kepada nelayan sangat krusial pada tahap awal. Aturan ukuran minimal untuk tangkapan adalah hal baru, perlu dipastikan nelayan memahami manfaatnya sebelum memberlakukannya secara ketat,” tambah dia. Peraturan ini membutuhkan banyak dukungan dari Kelompok Masyarakat Pengawas, Pegawai Pengawasan serta Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Guna mendukung hal tersebut, WWF-Indonesia telah menyusun dan mensosialisasikan panduan mengenai praktek perikanan yang lebih baik dalam serial dokumen BMP (Better Management Practices)perikanan budidaya, perikanan tangkap dan tangkapan sampingan kepada pengusaha dan nelayan di wilayah kerjanya. Panduan ini bertujuan untuk membantu para nelayan dalam menangkap biota secara ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk proses penanganan dan pengemasannya. Selain itu, WWF juga bekerjasama dengan JARING Nusantara untuk melebarkan jangkauan dalam perbaikan perikanan skala kecil. Sebelumnya KKP dan WWF telah melakukan kerjasama pada pada periode 2010 sampai 2014. selama periode kesepakatan bersama ini, KKP bersama WWF telah melakukan berbagai capaian positif yang tercakup dalam 5 ruang lingkup kerja sama antara KKP dengan WWF. Contohnya, Kerjasama dengan Direktorat Jendral P2HP dalam ruang lingkup menciptakan dan mengembangkan usaha perikanan Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Lalu, kerja sama dengan Direktorat Jenderal KP3K, PSDKP dan BKIPM dalam optimalisasi pembangunan kawasan konservasi laut termasuk flora dan fauna laut yang dilindungi dan terancam punah. Selanjutnya, kerja sama dengan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam memfasilitasi upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kerja sama dengan BPSDMKP dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan kampanye publik mengenai sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya. Dan, kerja sama dengan BALITBANG-KP yakni dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta kajian kebijakan terkait dengan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya.

Related posts