Pemerintah Diminta Percepat Realisasi Belanja Modal

NERACA

Jakarta - Pemerintah diminta mempunyai terobosan untuk mempercepat realisasi belanja modal, karena pelambatan penyerapan anggaran di kuartal I 2015 dianggap kontradiktif dengan upaya-upaya pemerintah yang dijanjikan sebelumnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di 5,7%.

"Kami awalnya memproyeksikan pertumbuhan di level 5,3%-5,6% dengan dorongan belanja pemerintah. Tapi dengan kondisi (tertahannya belanja pemerintah), kita ambil batas bawah di 5,3%," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, Hendri Saparini di Jakarta, Senin (13/4).

Pemerintah, ujar Hendri, seharusnya lebih cermat dalam mengantisipasi masalah internal seperti perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga, yang menjadi penyebab belanja modal pemerintah tertahan.Padahal, ujar Hendri, dengan belanja pemerintah pusat senilai Rp1.319,5 triliun di APBN-Perubahan 2015, kinerja pemerintah seharusnya menjadi akselerator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi rumah tangga. "Jika begini terus, bukan stimulus yang memberikan insentif, tapi disinsentif," ujarnya.

Selain lambannya belanja modal pemerintah, dorongan dari ekspansi swasta bagi pertumbuhan ekonomi juga tertahan. Hendri mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah sepanjang kuartal I telah menekan pertumbuhan swasta.Akibatnya, ekspansi bisnis yang direncanakan dapat mendorong serapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor, juga ikut melambat. "Swasta juga awalnya kita harapkan untuk tumbuh signifikan dan berikan banyak kontribusi, tapi belum bergerak cepat," ucapnya.

Dalam belanja pemerintah pusat, terdapat Rp290 triliun yang dialokasikan untuk belanja infrastruktur. Dari Rp290 triliun tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mendapat paling banyak sebesar Rp105 triliun, Kementerian Perhubungan Rp52,5 triliun, serta Kementerian ESDM sebesar Rp5,9 triliun.

Pemerintah juga mengoptimalkan peran BUMN untuk pembangunan dengan memberikan penyertaan modal negara (PMN) pada 2015. Namun, penyerapan anggaran untuk belanja infrastruktur pada kuartal I dinilai masih minim.

Pada kesempatan berbeda, Pengamat ekonomi UI Lana Soelistianingsih mengatakan, jika ingin mengejar pertumbuhan timnggi, maka belanja modal dari APBN-P 2015 digunakan secara produktif dalam artian penyerapannya tinggi untuk belanja modal, seperti infrastruktur dan sarana pendukung ekonomi yang lain dengan begitu investasi lebih menggeliat. Selain itu juga arah kebijakan yang konsisten tidak seperti sekarang semua dikembalikan ke mekanisme pasar, yang menyulitkan dunia usaha dan ditambah naiknya harga-harga. "Kalau memang APBN 2015 digunakan secara produktif memang dampaknya pada 2016 nanti, dan memang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan, tapi memang tidak terlalu signifikan," tegasnya.

Karena memang perlambatan ekonomi global serta masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat menyebabkan perekonomian di Tanah Air belum belum bergairah. Disamping masih belum terarahnya kebijakan pemerintah pada tahun ini seperti naik turunnya harga BBM, sehingga memacu rendahnya daya beli masyarakat, serta naiknya inflasi sehingga secara makro sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sedangkan menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengakui masih lambatnya belanja modal pemerintah pada kuartal I banyak disebabkan karena perubahan nonmenklatur Kementerian/Lembaga, dan penyesuaian terhadap postur APBN-Perubahan 2015 yang baru disahkan Februari 2015. "Namun, akan mulai gencar pada kuartal II 2015," kata Askolani.

Sementara itu, otoritas moneter memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 hanya berada di kisaran lima persen, karena dipengaruhi kondisi perekonomian global yang masih mengalami kelesuan. "Secara umum kita melihat kondisi 2015, kurang lebih sama dengan 2014. Atau belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Pertumbuhan di negara lain tidak terlalu menggembirakan dan itu tercermin di harga komoditas yang melemah," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI - MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

MKNT Kantungi Restu Gelar Rights Issue - Butuh Modal Rp 1,2 Triliun

NERACA Jakarta - Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), perusahaan telekomunikasi berbasis digital PT Mitra Komunikasi Nusantara…

BEI Gelar Roadshow Pasar Modal Ke Tiongkok - Bidik Lebih Banyak Investor Asing

NERACA Jakarta  - Meskipun penetrasi pasar modal di dalam negeri masih rendah, hal tersebut tidak membuat PT Bursa Efek Indonesia…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

Pariwisata Digadang-gadang Bakal jadi Penyumbang Terbesar Devisa

    NERACA   Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada…

LTC Glodok Sediakan Layanan SIM dan STNK Keliling

  NERACA   Jakarta – Pusat perbelanjaan Lindeteves Trade Center Glodok (LTC Glodok) bekerjasama dengan Polda Metro Jaya mengadakan pelayanan…