NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan di mana terdapat 17 ribu pulau yang terbentang dari provinsi ke provinsi dan pulau ke pulau. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan betapa sangat besarnya tantangan yang dihadapi, baik dari sisi transportasi, pangan maupun energi. “Harapan besar saya riset dan penelitian bisa mengatasi tiga masalah yaitu transportasi, pangan dan energi," katanya, saat menghadiri National Innovation Forum 2015 di Puspiptek Tangerang Selatan, Banten, Senin (13/4).

Dari sisi transportasi, sambung Presiden, diperlukan riset yang tepat untuk menentukan alat transportasi yang paling efisien untuk jalur udara dan laut. "Oleh sebab itu, pentingnya riset di bidang itu. Untuk bidang dirgantara sebetulnya pesawat apa yang paling pas untuk transportasi dari provinsi ke provinsi, pulau ke pulau. Apa tipe yang besar ataukah yang sedang atau kecil," katanya.

Presiden mengatakan, sudah ada pesawat jenis N 219 lalu akan ada lagi N 245, atau R 80 yang dinilai paling pas untuk wilayah-wilayah Indonesia. Untuk sektor kemaritiman kata dia juga diperlukan riset khusus untuk mengetahui kapal yang paling sesuai untuk dikembangkan bagi Indonesia. "Karena sering saya sampaikan gara-gara masalah transportasi ini, harga di setiap provinsi ada sebuah jarak yang sangat hebat. Baik itu masalah yang berkaitan dengan pangan, semen yang harganya beda jauh dari Rp60 ribu sampai Rp70 ribu di Papua bisa sampai Rp2,5 juta," ujarnya.

Menurut dia, masalah seperti itu bisa terselesaikan dengan riset dan penelitian yang baik. "Oleh karena itu, dirgantara kemaritiman jadi fokus kita ke depan selain tentu saja yang berkaitan dengan pangan," katanya. Presiden juga menyoroti pengembangan di bidang energi yang seharusnya berkesinambungan termasuk ada skema-skema profit sharing yang bisa dikembangkan antara peneliti dengan dunia usaha dalam hal komersialisasi produk penelitian. "Saya juga melihat masalah sinergi antar lembaga belum terjalin baik. Itulah tugas Pak Menteri dan kita ingin agar ada sebuah perwujudan yang jelas kerja aama antara peneliti dan dunia usaha sehingga keluarannya adalah produk yang bermanfaat bagi rakyat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyebutkan anggaran riset di Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Saat ini, anggaran riset Indonesia hanya 0,09 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan PDB atas dasar harga berlaku 2013 sekitar Rp 9.000 triliun, anggaran riset Indonesia hanya Rp 8,1 triliun.

Jumlah tersebut dinilai sangat minim untuk membuat Indonesia menjadi negara maju, sehingga secara bertahap anggaran riset akan terus ditingkatkan. Hingga 2019, menristekdikti berupaya mendorong peningkatan anggaran riset hingga 0,5 persen dari PDB.

"Kita menargetkan dalam lima tahun ke depan, anggaran riset minimal 0,5 persen dari PDB. Secara persentase, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding Malaysia yang saat ini sudah mencapai satu persen PDB," katanya.

Di ASEAN, katanya, Singapura memiliki persentase anggaran riset tertinggi, yakni 2,6 persen dari PDB, disusul Malaysia, kemudian Thailand 0,25 persen. Sedangkan negara-negara, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika, anggaran risetnya sudah lebih dari tiga persen dari PDB. [agus]