Evaluasi Kabinet Kerja

Sudah enam bulan berlalu, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) harusnya memperlihatkan kinerja yang memuaskan publik. Namun kenyataannya, hasil survei sebuah lembaga menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, akibat kerja para pembantu presiden (menteri) ada yang belum optimal. Ini tentu peringatan serius.

Hasil survei Indo Barometer itu merupakan gambaran umum sikap dan harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Pemerintah harus merespon atas survei tersebut, bahkan justru dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan di waktu mendatang, mumpung belum terlambat.

Hasil survei mengungkapkan, masyarakat tidak terlalu puas dengan kinerja enam bulan pertama pemerintah. Hanya 57,5% publik merasa puas terhadap kinerja Presiden Jokowi dan hanya 3,2% menyatakan sangat puas. Sedangkan, masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah tercatat 33,8% dan 3,7% tidak puas sama sekali.

Menurut direktur eksekutif Indo Barometer M Qodari, seharusnya pemerintah pada masa bulan madu mampu meningkatkan kepuasan publik terhadap pemerintah di kisaran lebih 75%. Tetapi, persoalan ekonomi kini menjadi masalah paling penting yang harus mendapat perhatian pemerintah, di mana terungkap 21,6% publik yang sependapat kondisi tersebut. Masalah penting lain yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat, adalah mahalnya harga kebutuhan pokok saat ini. Tercatat 19,6% publik yang menyebutkan masalah tersebut.

Tidak hanya itu. Masyarakat juga menyoroti sulitnya mencari pekerjaan dan meningkatnya angka kemiskinan yang harus menjadi fokus utama pemerintah. Problem korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga harus dituntaskan serius oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Secara khusus, survei juga memperlihatkan data bahwa masyarakat yang cukup puas terhadap kinerja kabinet hanya 45,3% dan sangat puas 1,5%. Masyarakat yang tak puas terhadap kinerja kabinet sebesar 31,2%dan tidak puas sama sekali tercatat 2,2%.

Dari level menteri, hanya Menteri Kelautan dan Perikanan yang paling dikenal publik, yakni 32,1%. Kinerja Menteri Susi yang banyak membuat gebrakan juga dinilai bagus oleh 24,1% masyarakat. Selain dia, menteri yang dinilai berkinerja bagus adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (3,9%) dan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (3,4%).

Dari gambaran survei tersebut, terbetik pesan yang jelas kepada Presiden Jokowi agar segera memperbaiki kinerja. Hasil survei itu menjadi peringatan dini bagi Jokowi-JK untuk segera mengambil langkah-langkah strategis perbaikan, terutama di bidang ekonomi yang menjadi sorotan utama masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mendesak Presiden Jokowi segera mereposisi para pembantunya, terutama menteri-menteri di bidang ekonomi. Jika langkah itu tidak segera dilakukan dan masalah ekonomi, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tidak segera dituntaskan, tingkat kepuasan publik akan terus menurun.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga mendukung Presiden Jokowi melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja secepatnya. Karena apabila tertunda melaksanakan perombakan, kondisi perekonomian nasional akan terhempas akibat gejolak ekonomi global yang bisa datang setiap waktu.

Jadi, Presiden Jokowi sekarang dituntut keberanian melakukan evaluasi terhadap kerja para pembantunya secara cepat. Presiden tak perlu ragu untuk memberhentikan atau mereposisi posisi para menteri. Laporan masyarakat terkait kinerja kabinet, termasuk melalui hasil survei, bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Presiden saatnya harus memberi teguran keras terhadap kinerja menteri yang masih belum optimal, dan meresahkan masyarakat.

BERITA TERKAIT

Penciptaan Lapangan Kerja Milenial

Oleh: Razali Ritonga, Alumnus Georgetown University, AS Pada kampanye pilpres lalu, baik tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin maupun tim pemenangan Prabowo-Sandiaga…

Pemprov Jabar-Maluku Utara Sepakati Kerja Sama 25 Bidang

Pemprov Jabar-Maluku Utara Sepakati Kerja Sama 25 Bidang NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Pemprov Maluku…

Menteri LHK: Luas Lahan Kritis Mangrove Turun Jadi 1,19 Juta ha - OASE Kabinet Kerja Lejitkan Mangrove

Menteri LHK: Luas Lahan Kritis Mangrove Turun Jadi 1,19 Juta ha OASE Kabinet Kerja Lejitkan Mangrove NERACA Manado - Luas…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Pembelajaran Medsos

Sebagian masyarakat Indonesia saat ini merasa resah atas ancaman hukuman UU ITE yang sejauh ini telah menjerat ratusan orang yang…

Ujian Kredibilitas BUMN

  Dua BUMN besar, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero), belum lama ini tersandung skandal perhitungan laporan…

Waspadai Penyebab Defisit

Dua lembaga pemantau cuaca, BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengingatkan masyarakat akan perubahan cuaca yang sangat dinamis dengan…