Pemerintah Minta RUU Pencabutan Perppu JPSK

NERACA

Jakarta - Pemerintah akan mengajukan Rancangan Undang-Undang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 4 / 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) untuk dibahas secara bersamaan dengan RUU JPSK.

“Kita akan mengajukan RUU untuk pencabutan Perppu dan RUU JPSK, ini sesuai dengan permintaaan Komisi XI DPR," kata Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, usai rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) di Jakarta, Jumat (10/4) pekan lalu.

Dia mengatakan, dua RUU yang saling berkaitan dan bertujuan sebagai protokol terhadap krisis keuangan ini akan diajukan bersamaan kepada Komisi XI DPR pada pertengahan April 2015 ini untuk dilakukan pembahasan di masa sidang selanjutnya pada Mei 2015 mendatang.

Bambang juga mengungkapkan, seluruh peraturan perundangan ini akan bermanfaat sebagai antisipasi terhadap krisis, agar permasalahan terkait penyelamatan bank yang sebelumnya pernah terjadi tidak terulang lagi.

"Aturan ini supaya kalau terjadi kondisi krisis maka sudah bisa diantisipasi. Semua supaya lebih 'prudent'. Ini semua kita lakukan termasuk membahas peraturan dengan lebih komprehensif dan matang," paparnya.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Fauzi Ichsan menambahkan, RUU JPSK yang segera diajukan ini memberikan berbagai opsi penyelamatan sistem perbankan, selain suntikan dana, apabila terjadi krisis keuangan.

"Tidak cukup menyuntikkan modal segar saja. Harus ada opsi lainnya seperti 'prejudice assumption'. Jadi aset dan kewajiban bank itu bisa dijual terpisah ke pihak ketiga. Atau membentuk bank wadah agar aset dan kewajiban bank bermasalah bisa ditransfer ke bank wadah tersebut," tandasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi - Cegah Stunting

Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air…

Pemerintah Berusaha Optimal Jaga Ketersediaan Beras

  Oleh : Ricky Rinaldi, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)                 Tugas atau fungsi pemerintah untuk rakyat…

Mendagri Minta Bupati Tersangka Korupsi Kooperatif

Mendagri Minta Bupati Tersangka Korupsi Kooperatif NERACA Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Bupati Ngada Marianus…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Sebut Bumiputera Dalam Kondisi Normal - Dari Sisi Bisnis dan Pendanaan

  NERACA Jakarta - Para pemegang polis dan mitra kerja Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 kini bisa bernafas lega…

Kementerian PUPR Segera Teken MoU dengan BTN terkait KPR FLPP

  NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memastikan bahwa PT Bank…

BNI Sosialisasikan BNI Yap di Java Jazz

  NERACA Jakarta - Untuk memanjakan para penggemar musik jazz Indonesia serta menyosialisasikan alat pembayaran baru pada pagelaran musik Jakarta…