Merger Bank BUMN Syariah Tidak Tepat

Senin, 13/04/2015

NERACA

Jakarta - Penggabungan atau merger empat bank syariah pelat merah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah dan PT Bank Tabungan Negara Syariah, oleh Kementerian BUMN mendapat kritikan dari Direktur Utama Karim Consulting Group, Adiwarman Karim.

Menurut dia, merger dari keempat bank BUMN syariah tersebut tidak boleh dilakukan dengan gegabah, dan perlu kajian mendalam, cermat dan akurat. Dalam kajiannya disebutkan apabila merger empat bank syariah dipaksa dilakukan maka hasilnya lebih banyak merugikan ketimbang manfaat lantaran total asetnya hanya Rp110 triliun.

Selain itu, kata Adiwarman, setiap merger perbankan maka akan ada masa konsolidasi selama tiga tahun. Karena aset mereka akan mengerucut lantaran tidak melakukan ekspansi dan menyebabkan kerugian. Belum lagi resistensi internal dan rasa kepemilikan induk yang hilang akibat merger tersebut.

Tak hanya itu. Masalah lain yang dihadapi adalah terjadi penumpukkan posisi direksi. Hal tersebut karena bila dihitung secara rata-rata di mana satu bank BUMN syariah saja memiliki empat direksi, maka dengan adanya penggabungan keempat bank BUMN syariah jumlah direksinya membengkak menjadi 16 direksi.

“Tidak mungkin satu konsorsium bank BUMN syariah memiliki 16 direksi. Merger ini saya rasa belum tepat dilakukan. Karena terlalu banyak faktor,” kata Adiwarman di Kantor Pusat BNI Syariah, di Jakarta, Jumat (10/4) pekan lalu.

Namun begitu, dirinya mengatakan merger bisa dilakukan asalkan memenuhi persyaratan. Yaitu, masing-masing induk usaha harus membesarkan dahulu bank syariah. Sementara Otoritas Jasa Keuangan diminta mengeluarkan aturan setiap induk BUMN di sektor jasa keuangan harus membesarkan anak usaha syariahnya sampai total asetnya mencapai 20% dari induk mereka.

Tahap ini, lanjut Adiwarman, direkomendasikan berjalan antara periode 2015 - 2018. Menurut dia, saat empat bank syariah BUMN sudah besar dengan masing-masing aset mencapai 20% dari induknya, otomatis total asetnya akan lebih besar dari Rp110 triliun. “Dengan demikian, barulah mereka bisa melakukan merger,” pungkasnya. [ardi]