Merger Bank BUMN Syariah Tidak Tepat

NERACA

Jakarta - Penggabungan atau merger empat bank syariah pelat merah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah dan PT Bank Tabungan Negara Syariah, oleh Kementerian BUMN mendapat kritikan dari Direktur Utama Karim Consulting Group, Adiwarman Karim.

Menurut dia, merger dari keempat bank BUMN syariah tersebut tidak boleh dilakukan dengan gegabah, dan perlu kajian mendalam, cermat dan akurat. Dalam kajiannya disebutkan apabila merger empat bank syariah dipaksa dilakukan maka hasilnya lebih banyak merugikan ketimbang manfaat lantaran total asetnya hanya Rp110 triliun.

Selain itu, kata Adiwarman, setiap merger perbankan maka akan ada masa konsolidasi selama tiga tahun. Karena aset mereka akan mengerucut lantaran tidak melakukan ekspansi dan menyebabkan kerugian. Belum lagi resistensi internal dan rasa kepemilikan induk yang hilang akibat merger tersebut.

Tak hanya itu. Masalah lain yang dihadapi adalah terjadi penumpukkan posisi direksi. Hal tersebut karena bila dihitung secara rata-rata di mana satu bank BUMN syariah saja memiliki empat direksi, maka dengan adanya penggabungan keempat bank BUMN syariah jumlah direksinya membengkak menjadi 16 direksi.

“Tidak mungkin satu konsorsium bank BUMN syariah memiliki 16 direksi. Merger ini saya rasa belum tepat dilakukan. Karena terlalu banyak faktor,” kata Adiwarman di Kantor Pusat BNI Syariah, di Jakarta, Jumat (10/4) pekan lalu.

Namun begitu, dirinya mengatakan merger bisa dilakukan asalkan memenuhi persyaratan. Yaitu, masing-masing induk usaha harus membesarkan dahulu bank syariah. Sementara Otoritas Jasa Keuangan diminta mengeluarkan aturan setiap induk BUMN di sektor jasa keuangan harus membesarkan anak usaha syariahnya sampai total asetnya mencapai 20% dari induk mereka.

Tahap ini, lanjut Adiwarman, direkomendasikan berjalan antara periode 2015 - 2018. Menurut dia, saat empat bank syariah BUMN sudah besar dengan masing-masing aset mencapai 20% dari induknya, otomatis total asetnya akan lebih besar dari Rp110 triliun. “Dengan demikian, barulah mereka bisa melakukan merger,” pungkasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Bank Nagari Didorong jadi Bank Syariah

    NERACA   Padang - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat (Sumbar) mendorong percepatan konversi Bank Pembangunan Daerah Sumatera…

BUMN Jadi Alat Politik?

Sudah menjadi rahasia umum BUMN kerap jadi pembicaraan banyak pihak terkait sumber dana menjelang Pemilu dan Pilpres. Namun yang harus…

Mendes PDTT - Kesalahan Administrasi Dana Desa Tidak Didiskriminasi

Eko Putro Sandjojo Mendes PDTT Kesalahan Administrasi Dana Desa Tidak Didiskriminasi Banda Aceh - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Industri Properti Perlu Waspadai Suku Bunga dan Likuiditas

      NERACA   Jakarta – Industri properti dihimbau untuk mengantisipasi terhadap dua tantangan penting yaitu ketidakpastian ekonomi global…

Bank Muamalat Kerjasama Remitansi dengan Al Rajhi Bank Malaysia

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Al Rajhi Bank Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama…

Masalah Fintech, LBH dan OJK Masih Deadlock

      NERACA   Jakarta - Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta belum…