NERACA

Jakarta - Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengajukan pinjaman luar negeri untuk periode 2015-2019 sebesar US$23 miliar atau Rp299 triliun, dari total daftar rencana pinjaman luar negeri yang nilainya mencapai US$34 miliar atau Rp442 triliun.

Menurut Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN / Bappenas, Wismana Adi Subrata, di Jakarta, Minggu (12/4), beberapa sektor yang diusulkan Kementerian PU dan Pera antara lain pendanaan proyek air minum dan sanitasi senilai US$5 miliar, jalan tol US$3 miliar, konektivitas jembatan dan jalan sebesar US$2 miliar serta penanggulangan banjir senilai US$1,6 miliar.

“Memang (Kementerian PU dan Pera) paling besar angka pinjamannya. Utamanya untuk pembangunan proyek infrastruktur,” tegasnya. Lebih lanjut Wismana mengungkapkan, kriteria proyek infrastruktur yang diusulkan untuk didanai dari pinjaman luar negeri adalah proyek infrastruktur yang komponennya atau barang modalnya didominasi dari impor.

Proyek tersebut seperti sarana dan prasarana yang memerlukan alat-alat canggih antara lain mobil pemadam kebakaran untuk pembangunan bandara, pembelian kapal-kapal laut berukuran besar dan juga pengadaan rel kereta api.

Kriteria lainnya untuk proyek infrastruktur menurut daftar pinjaman luar negeri itu adalah proyek strategis yang harus selesai sebelum 2019, sehingga membutuhkan keberlanjutan pendanaan. "Seperti waduk misalnya. Di mana pendanannya harus terus tersedia," ujarnya.

Dia mengatakan, total pinjaman luar negeri sebesar US$34 miliar tersebut merupakan nilai yang akan tertera dalam "Blue Book" atau Daftar Pinjaman Luar Negeri 2015-2019 yang rencananya akan diterbitkan pada Mei 2015 mendatang. Selain itu, lanjut Wismana, nilai pinjaman luar negeri ini juga merupakan akumulasi rencana pinjaman luar negeri dari seluruh program prioritas Kementerian dan Lembaga (K/L).

Selain pinjaman luar negeri, Wismana menjelaskan, pemerintah akan menawarkan ke sejumlah mitra luar negeri, baik bersifat bilateral maupun multilateral, untuk bekerjasama dalam pendanaan proyek-proyek infrastruktur lainnya. "Kita tawarkan ke mitra pembangunan yang paling menguntungkan," papar Wismana.

Namun, dirinya tidak merinci porsi pinjaman dengan skema mitra, baik bilateral maupun multilateral, tersebut. Dia hanya mengatakan, pemerintah akan melihat terlebih dahulu usulan dari mitra luar negeri mengenai pendanaan proyek prioritas tersebut.

Seperti diketahui, pinjaman bilateral merupakan pinjaman dari negara-negara sahabat seperti Jepang, Perancis dan Jerman. Sementara pinjaman multilateral merupakan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank / IDB).

Dari pinjaman multilateral tersebut, di antaranya, adalah tawaran pinjaman dari IDB senilai US$3 miliar - US$5 miliar, yang sedang ditindaklanjuti pemerintah untuk mengalokasikan kepada sektor-sektor prioritas, seperti konektivitas di luar Pulau Jawa. [ardi]