Hakim Tolak Eksepsi Tergugat Blue Bird

NERACA

Jakarta - Kubu Mintarsih Abdul Latief berhasil meyakinkan majelis untuk menolak eksepsi yang diajukan para tergugat. Kuasa hukum Mintarsih selaku penggugat, Suhandi Cahaya, mengapresiasi putusan sela majelis yang menilai bahwa gugatan mereka adalah pembatalan merek, bukan perbuatan melawan hukum.

"Gugatan kami sudah benar dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili ada di tangan pengadilan niaga," kata Suhandi, Jumat (10/4).

Di dalam eksepsinya, pihak Blue Bird menilai gugatan tergugat bukan kewenangan peradilan niaga melainkan peradilan umum. Penggugat dinilai mempermasalahkan mengenai fungsi kepengurusan direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Selain itu juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata tersebut.

Ketua majelis hakim Kisworo mengatakan para tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut, karena gugatan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum. Penggugat dinilai mempermasalakan mengenai fungsi kepengurusan direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham.

Selain itu, para tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif bagi pengadilan dalam memeriksa, memutus, perkara perdata tersebut. Majelis telah mempelajari bukti yang diajukan para pihak untuk saling menguatkan dalil.

"Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat serta menyatakan pengadilan niaga berwenang mengadili perkara tersebut," kata Kisworo saat membacakan amar putusan sela, Kamis lalu (2/4).

Dia menambahkan eksepsi yang diajukan para tergugat dan turut tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak. Majelis memerintahkan para pihak untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15/2001 tentang Merek bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam ayat 3 disebutkan gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada pengadilan niaga.

Kisworo mengatakan gugatan yang diajukan oleh Mintarsih merupakan pembatalan merek. Mengenai siapa saja pihak yang dijadikan tergugat merupakan hak penggugat.

Sementara, kuasa hukum para tergugat Marsha Arditya Pohan menolak untuk memberikan tanggapan."Tidak bisa kasih tanggapan," ujarnya singkat.

BERITA TERKAIT

KY Rekomendasikan 63 Hakim Kena Sanksi

KY Rekomendasikan 63 Hakim Kena Sanksi NERACA Jember - Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 63 hakim yang terbukti…

Pemerintah Kaji Penerbitan Blue Bond

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan mengkaji rencana penerbitan surat utang berwawasan kelautan (Blue Bond)…

Majelis Hakim Tolak Keberatan Lucas

Majelis Hakim Tolak Keberatan Lucas NERACA Jakarta - Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak keberatan yang diajukan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dua Barang Sitaan Djoko Susilo Berhasil Dilelang

Dua Barang Sitaan Djoko Susilo Berhasil Dilelang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara…

KPPU Jamin Semua Orang Bisa Menjadi Pengusaha

KPPU Jamin Semua Orang Bisa Menjadi Pengusaha NERACA Tasikmalaya – Anggota KPPU Kodrat Wibowo di awal kuliah umum yang diselenggarakan…

Paviliun Indonesia di COP 24, Refleksi Implementasi Paris Agreement

Paviliun Indonesia di COP 24, Refleksi Implementasi Paris Agreement NERACA Katowice, Polandia -Indonesia membuktikan diri menjadi salah satu negara paling…