Hakim Tolak Eksepsi Tergugat Blue Bird

NERACA

Jakarta - Kubu Mintarsih Abdul Latief berhasil meyakinkan majelis untuk menolak eksepsi yang diajukan para tergugat. Kuasa hukum Mintarsih selaku penggugat, Suhandi Cahaya, mengapresiasi putusan sela majelis yang menilai bahwa gugatan mereka adalah pembatalan merek, bukan perbuatan melawan hukum.

"Gugatan kami sudah benar dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili ada di tangan pengadilan niaga," kata Suhandi, Jumat (10/4).

Di dalam eksepsinya, pihak Blue Bird menilai gugatan tergugat bukan kewenangan peradilan niaga melainkan peradilan umum. Penggugat dinilai mempermasalahkan mengenai fungsi kepengurusan direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Selain itu juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata tersebut.

Ketua majelis hakim Kisworo mengatakan para tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut, karena gugatan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum. Penggugat dinilai mempermasalakan mengenai fungsi kepengurusan direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham.

Selain itu, para tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif bagi pengadilan dalam memeriksa, memutus, perkara perdata tersebut. Majelis telah mempelajari bukti yang diajukan para pihak untuk saling menguatkan dalil.

"Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat serta menyatakan pengadilan niaga berwenang mengadili perkara tersebut," kata Kisworo saat membacakan amar putusan sela, Kamis lalu (2/4).

Dia menambahkan eksepsi yang diajukan para tergugat dan turut tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak. Majelis memerintahkan para pihak untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15/2001 tentang Merek bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam ayat 3 disebutkan gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada pengadilan niaga.

Kisworo mengatakan gugatan yang diajukan oleh Mintarsih merupakan pembatalan merek. Mengenai siapa saja pihak yang dijadikan tergugat merupakan hak penggugat.

Sementara, kuasa hukum para tergugat Marsha Arditya Pohan menolak untuk memberikan tanggapan."Tidak bisa kasih tanggapan," ujarnya singkat.

BERITA TERKAIT

Pakar Sebut Tim Panel Hakim Konstitusi Tidak Berdaya

Pakar Sebut Tim Panel Hakim Konstitusi Tidak Berdaya NERACA Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Z.…

Komisi III DPR Bantah Proses Seleksi Hakim MK Terburu-Buru

Komisi III DPR Bantah Proses Seleksi Hakim MK Terburu-Buru NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J…

BNI Syariah Fasilitasi Layanan Keuangan Ikatan Hakim

    NERACA   Jakarta - Memperluas ekspansi bisnis pada tahun 2019, BNI Syariah memfasilitasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun NERACA Jakarta - Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren penindakan korupsi…

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Kejaksaan Agung membantu…

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan NERACA Jakarta - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak akan pernah memberi…