Hakim Tolak Eksepsi Tergugat Blue Bird

NERACA

Jakarta - Kubu Mintarsih Abdul Latief berhasil meyakinkan majelis untuk menolak eksepsi yang diajukan para tergugat. Kuasa hukum Mintarsih selaku penggugat, Suhandi Cahaya, mengapresiasi putusan sela majelis yang menilai bahwa gugatan mereka adalah pembatalan merek, bukan perbuatan melawan hukum.

"Gugatan kami sudah benar dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili ada di tangan pengadilan niaga," kata Suhandi, Jumat (10/4).

Di dalam eksepsinya, pihak Blue Bird menilai gugatan tergugat bukan kewenangan peradilan niaga melainkan peradilan umum. Penggugat dinilai mempermasalahkan mengenai fungsi kepengurusan direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Selain itu juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata tersebut.

Ketua majelis hakim Kisworo mengatakan para tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut, karena gugatan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum. Penggugat dinilai mempermasalakan mengenai fungsi kepengurusan direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham.

Selain itu, para tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif bagi pengadilan dalam memeriksa, memutus, perkara perdata tersebut. Majelis telah mempelajari bukti yang diajukan para pihak untuk saling menguatkan dalil.

"Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat serta menyatakan pengadilan niaga berwenang mengadili perkara tersebut," kata Kisworo saat membacakan amar putusan sela, Kamis lalu (2/4).

Dia menambahkan eksepsi yang diajukan para tergugat dan turut tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak. Majelis memerintahkan para pihak untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15/2001 tentang Merek bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam ayat 3 disebutkan gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada pengadilan niaga.

Kisworo mengatakan gugatan yang diajukan oleh Mintarsih merupakan pembatalan merek. Mengenai siapa saja pihak yang dijadikan tergugat merupakan hak penggugat.

Sementara, kuasa hukum para tergugat Marsha Arditya Pohan menolak untuk memberikan tanggapan."Tidak bisa kasih tanggapan," ujarnya singkat.

BERITA TERKAIT

Blue Bird Kantungi Pinjaman Rp 1 Triliun

Danai penambahan armada baru, PT Blue Bird Tbk (BIRD) mendapatkan fasilitas pinjaman dengan plafon sebesar Rp1 triliun dari PT Bank…

Hakim Agung Usulkan Evaluasi Pimpinan Peradilan

Hakim Agung Usulkan Evaluasi Pimpinan Peradilan NERACA Bandung - Hakim Agung Gayus Lumbuun mengusulkan adanya evaluasi terhadap seluruh jajaran peradilan…

MA: Tidak Mudah Dapatkan Hakim Pintar dan Benar

MA: Tidak Mudah Dapatkan Hakim Pintar dan Benar NERACA Jakarta - Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung (MA) Abdullah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia NERACA Jakarta - Secara umum praktik demokrasi yang berjalan saat ini sekadar demokrasi aksesoris…

Sidang Korupsi KTP-E - Akom Akui Laporkan Soal Setnov ke Ical

Sidang Korupsi KTP-E Akom Akui Laporkan Soal Setnov ke Ical NERACA Jakarta - Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin…

KPK: Pemimpin Terjebak Korupsi Karena Integritas Rendah

KPK: Pemimpin Terjebak Korupsi Karena Integritas Rendah NERACA Wonosobo - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan sejumlah…