Berkah RUU Migas bagi Industri Penunjang

NERACA

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan seluruh kontraktor kontrak kerjasama minyak dan gas bumi (KKKS Migas) untuk menggunakan lebih banyak lagi komponen lokal dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Kewajiban tersebut tertuang dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas yang tengah disusun pemerintah.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah akan memastikan seluruh KKKS melibatkan industri penunjang dalam negeri dalam menjalankan operasinya. Sudirman mengakui selama ini pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah hanya sampai KKKS saja.

“Sementara industri penunjang tidak terjangkau. Jadi kalau kita lihat di daerah operasi KKKS, untuk sarung tangan saja harus diimpor,” kata Sudirman dikutip dari laman Kementerian ESDM, Jumat (10/4).

Contoh lain dari tidak dimanfaatkannya dengan optimal industri penunjang dalam negeri menurut Sudirman adalah, Indonesia tidak memiliki satu pun pabrik pembuat pipa khusus untuk kegiatan migas. Hal tersebut menandakan selama ini pemerintah tidak memperhatikan industri penunjang tersebut.

“Melalui revisi ini, kami akan yakinkan industri penopangnya juga terbangun. Jadi energi ini harus membangun komunitas industri. Tidak semata-mata menggali kemudian tidak membangun industri penopangnya,” kata mantan bos PT Pindad (Persero) itu.

Selain meningkatkan komponen lokal, draf revisi UU migas juga mengusulkan adanya petroleum fund dengan menyisihkan persentase tertentu dari penerimaan negara sebelum masuk ke kas negara. Dana tersebut nantinya bisa digunakan lagi untuk pengembangan migas nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang migas, peningkatan peran daerah termasuk dalam kegiatan hilir seperti pengawasan distribusi BBM jenis tertentu atau BBM bersubsidi.

Disisi lain, Ketua Unit Pengendalian Kerja Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja mengatakan pemerintah mengisyaratkan bakal menerapkan sistem pembayaran royalti dan pajak di dalam pengusahaan wilayah kerja minyak dan gas (migas) Indonesia. Hal tersebut masuk ke dalam salah satu pasal draf amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam draf tersebut, pemerintah mewajibkan pembayaran royalti dan pajak dalam setiap izin usaha migas yang diterbitkan. Sistem pungutan tersebut untuk menggantikan kontrak kerjasama yang selama ini digunakan di industri migas atau biasa disebut production sharing contract (PSC).

"Kalau menurut Mahkamah Konstitusi (memang) harus sistem itu," katanya.

Widyawan pun mengungkapkan, penerapan konsep rolayti dan pajak bakal diberlakukan untuk PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus yang merupakan bentuk baru dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ke depan.

BERITA TERKAIT

DPR Setujui Tiga RUU Menjadi UU

DPR Setujui Tiga RUU Menjadi UU NERACA Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (13/2) menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang…

Program e-Smart Dipacu Demi Pertumbuhan Industri Kecil

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah menjalankan Lifeskill Program dan Pesantren Animation Center (PAC). Lifeskill Program merupakan kegiatan pelatihan dan…

Berkah Rebranding - Laba Ramayana Diproyeksikan Tumbuh 44%

NERACA Jakarta – Di tengah lesunya bisnis ritel sepajang tahun 2018 kemarin, PT Ramaya Lestari Sentosa Tbk (RALS) bisa bernafas…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang melakukan…

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun NERACA Jakarta - Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren penindakan korupsi…

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Kejaksaan Agung membantu…