NERACA

Yogyakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) memperkirakan tingkat kemiskinan bisa mencapai 50% dari total penduduk negeri ini, sebagai dampak kenaikan harga barang-barang dan biaya transportasi sehingga menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) bersama dengan Ketua DPD-RI Irman Gusman, Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan sejumlah anggota DPD lainnya di Keraton Yogyakarta, akhir pekan lalu, terungkap banyak kebijakan pemerintah saat ini berdampak kurang menguntungkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Tidak kurang 50%  atau lebih dari 100 juta penduduk Indonesia hidup dalam keadaan miskin. Data tersebut diperoleh DPD dari hasil laporan anggotanya yang berkunjung ke daerah masing-masing. Tingkat kepuasan rakyat terhadap kerja kabinet dan Presiden Jokowi dibandingkan pemerintahan periode lalu, juga menurun dalam 6 bulan pemerintahannya.

“Biasanya, ketika pemerintahan baru berusia 6 bulan, tingkat kepuasan rakyat bisa mencapai sekitar 70%, tapi sekarang sekitar 57%. DPD menilai, persoalan ini disebabkan rendahnya kemampuan kinerja pembantu presiden (menteri) terkait, sedangkan Presiden Jokowi kemampuannya masih dianggap layak. Oleh karena itu, hendaknya menteri-menteri segera di-reshuffle agar tidak makin  terpuruk,” ujar Irman, Jumat (10/4).

Selain itu, Irman menjelaskan kinerja DPD selama ini cukup banyak, termasuk usulan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Kedaulatan Pangan serta berkomunikasi dengan Presiden dan lain sebagainya. Banyak UU yang disusun atas dasar prakarsa DPD yang kemudian dibahas dengan DPR. Diantaranya produk UU Kelautan yang kini menjadi andalan dasar pembangunan kemaritiman, merupakan usul pertama kali diusung oleh DPD.

Tidak hanya itu. Pada pertemuan tersebut, sejumlah anggota Forum Pemred juga melontarkan kritik terhadap DPD yang dinilai kurang vokal menyuarakan aspirasi rakyat. Padahal, DPD lebih leluasa dibandingkan politisi DPR-RI yang sangat tergantung pada kebijakan partai politiknya. Respon DPD terhadap kritik tersebut disambut positif.

Satu unsur yang menjadi penyebab tidak munculnya suara DPD, menurut Irman, karena publik lebih menyaksikan kegaduhan politisi di DPR. Ke depan, DPD berkeinginan menempati gedung terpisah dari lokasi gedung DPR/MPR-RI dengan harapan masyarakat mengetahui peran DPD sama dengan DPR-RI.

Terkait pertemuan DPD-RI dengan  Forum Pemred yang digelar di Keraton Yogyakarta, hal ini dimaksudkan untuk mematuhi aturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  yang melarang kegiatan rapat di hotel. Karena itu, kegiatan pertemuan di Istana Kraton Yogya termasuk konsumsi, ditanggung oleh pihak keluarga Ratu Hemas.

Kemaslahatan Bangsa

Pada bagian lain, Forum Pemred mendorong optimalisasi peran DPD-RI yang bermanfaat buat kemaslahatan bangsa dan negara, mengingat posisinya sebagai garda terdepan demi kepentingan masyarakat dan daerah. “Saatnya kini DPD-RI harus bicara dan berperan penting. Kami mendukung,” ujar Ketua Forum Pemred Nurjaman Mochtar.

Nurjaman yang juga bertindak selaku moderator, mengakui Forum Pemred memperoleh informasi akurat ihwal perkembangan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPD-RI yang memasuki periode ketiga di tengah kegaduhan antara DPR RI dan Pemerintah. “Yang dilakukan DPD ternyata banyak. Ke depan semua pihak harus berlomba-lomba merebut hati rakyat, termasuk merebut hati kami. Presiden juga harus berlomba-lomba dengan DPD-RI. Ayo berlomba-lomba. Kami ingin DPD RI semakin berjaya,” ujarnya.

Dalam pertemuan selain dihadiri Pimpinan DPD-RI, juga dihadiri ketua komite I DPD-RI Akhmad Muqowam (senator asal Jawa Tengah), ketua komite II DPD-RI Parlindungan Purba (senator asal Sumatera Utara), ketua komite IV DPD-RI Cholid Mahmud (senator asal DIY),  ketua Panitia Perancang UU Undang-Undang (PPUU) DPD-RI Gede Pasek Suardika (senator asal Bali), dan Sekjen DPD-RI Prof Dr Sudarsono Hardjosoekarto.