NERACA

Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat mengaku pesimis akan target penerimaan pajak tahun ini bakal tercapai lantaran targetnya terlalu tinggi dan dinilai akan menjadi bumerang yang akan memperburuk citra pemerintah apabila jika tak tercapai.

"Dahulu kami selalu bertanya target (pajak) ini akan tercapai atau tidak? Jawaban mereka (pemerintah) selalu sama, pasti tercapai," kata Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmadi Noor Supit di Jakarta, Jumat (10/4) pekan lalu. Selain itu juga, Noor Supit juga mengungkapkan, tidak tercapainya target pajak ini juga akan mencoreng muka DPR lantaran menyetujui usulan pemerintah.

Meski pesimis, namun dirinya tetap menyetujui target pajak yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Pasalnya, DPR melihat Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla tetap berkeyakinan dengan target tersebut. "Karena pemimpinnya bilang harus begitu. Walaupun tidak realistis," tandasnya.

Sementara itu, menurut mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Darmin Nasution, upaya paling realistis yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak saat ini adalah menjaga realisasi penerimaan pajak agar tidak meleset terlalu jauh dari target. Menurut dia, hal itu harus diupayakan karena target penerimaan pajak sebesar Rp1.244,7 triliun diperkirakan sulit tercapai.

"Harus ada jalan, agar target ini tercapai. Tapi, yang paling realistis buat kita adalah mengupayakan 'shortfall'nya jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar dan tidak terkendali akan menyebabkan munculnya persoalan lain," ujarnya. Darmin mengatakan mengumpulkan pajak pada 2015 sulit dilakukan, karena ekonomi global sedang menurun sehingga menyebabkan harga komoditas tidak lagi kompetitif. Selain itu, waktu yang ada bagi otoritas pajak untuk melakukan pembenahan sangat sedikit.

"Sekarang ini membalikkan tendensi perpajakan yang tumbuh melambat menjadi meningkat tidak mudah, karena ada persoalan 'trust' dari pegawai dan ekonomi yang menurun, jadi pertumbuhan penerimaan pajak dipastikan melambat," ujar Dirjen Pajak periode 2006-2009 ini. Dia bahkan memperkirakan potensi "shortfall" pajak tahun ini bisa mencapai Rp180 triliun, meskipun Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya pembenahan dan perbaikan yang sangat ekstra, karena faktor tekanan global tersebut. [agus]