Target Pajak Bakal Jadi Bumerang - Dinilai Terlalu Tinggi

NERACA

Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat mengaku pesimis akan target penerimaan pajak tahun ini bakal tercapai lantaran targetnya terlalu tinggi dan dinilai akan menjadi bumerang yang akan memperburuk citra pemerintah apabila jika tak tercapai.

"Dahulu kami selalu bertanya target (pajak) ini akan tercapai atau tidak? Jawaban mereka (pemerintah) selalu sama, pasti tercapai," kata Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat,Ahmadi Noor Supit di Jakarta, Jumat (10/4) pekan lalu.Selain itu juga, Noor Supit juga mengungkapkan, tidak tercapainya target pajak ini juga akan mencoreng muka DPR lantaran menyetujui usulan pemerintah.

Meski pesimis, namun dirinya tetap menyetujui target pajak yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Pasalnya, DPR melihat Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla tetap berkeyakinan dengan target tersebut. "Karena pemimpinnya bilang harus begitu. Walaupun tidak realistis," tandasnya.

Sementara itu, menurut mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Darmin Nasution, upaya paling realistis yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak saat ini adalah menjaga realisasi penerimaan pajak agar tidak meleset terlalu jauh dari target. Menurut dia, hal itu harus diupayakan karena target penerimaan pajak sebesar Rp1.244,7 triliun diperkirakan sulit tercapai.

"Harus ada jalan, agar target ini tercapai. Tapi, yang paling realistis buat kita adalah mengupayakan 'shortfall'nya jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar dan tidak terkendali akan menyebabkan munculnya persoalan lain," ujarnya. Darmin mengatakan mengumpulkan pajak pada 2015 sulit dilakukan, karena ekonomi global sedang menurun sehingga menyebabkan harga komoditas tidak lagi kompetitif. Selain itu, waktu yang ada bagi otoritas pajak untuk melakukan pembenahan sangat sedikit.

"Sekarang ini membalikkan tendensi perpajakan yang tumbuh melambat menjadi meningkat tidak mudah, karena ada persoalan 'trust' dari pegawai dan ekonomi yang menurun, jadi pertumbuhan penerimaan pajak dipastikan melambat," ujar Dirjen Pajak periode 2006-2009 ini.Dia bahkan memperkirakan potensi "shortfall" pajak tahun ini bisa mencapai Rp180 triliun, meskipun Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya pembenahan dan perbaikan yang sangat ekstra, karena faktor tekanan global tersebut. [agus]

BERITA TERKAIT

Penurunan Pajak Obligasi Dinilai Menekan Likuiditas Bank

  NERACA   Jakarta - Penurunan pajak bunga surat utang atau obligasi infrastruktur dinilai efektif bisa menghimpun pendanaan, namun di…

Triwulan I, DPMPTSP Sukabumi Catat Kinerja Sangat Tinggi

Triwulan I, DPMPTSP Sukabumi Catat Kinerja Sangat Tinggi NERACA Sukabumi – Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten…

Pajak Obligasi Dipangkas - Likuiditas Perbankan Pastikan Tidak Terganggu

NERACA Jakarta – Menepis khawatiran pelaku pasar terkait kebijakan pemerintah menurunkan pajak obligasi, membuat Presiden Direktur OCBC NISP, Parwati Surjaudaja…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur Belum Mendukung Kegiatan Ekspor Impor

      NERACA   Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan…

Mendes : Penyerapan Dana Desa Hingga 99%

      NERACA   Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan…

PLN Siap Topang Kebutuhan Listrik Industri

    NERACA   Jakarta - Listrik merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang…