Indonesia Terus Dihantui Krisis 2008

Senin, 13/04/2015

NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, mengingatkan bahwa krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008 masih menghantui perekonomian Indonesia. Dia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya diprediksi 3,8% akan dikoreksi menjadi 3,4% - 3,5%.

"Dampak lanjutan dari krisis ekonomi tahun 2008 masih membebani dinamika ekonomi, baik global maupun nasional," ucap Agus Marto di Jakarta, pekan lalu. Dia mengatakan, dinamika pertumbuhan ekonomi domestik memang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh global. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan mengalami perlambatan.

Meskipun pemerintah memprediksikan pertumbuhan pada 2015 membaik, namun lemahnya struktur neraca transaksi berjalan akan menjadi kendala untuk memburu pertumbuhan tersebut. Kondisi ini memang telah berlangsung dalam 3 tahun terakhir. "Depresiasi kurs rupiah jadi tidak terhindarkan, bahkan perlu lebih fleksibel. Secara fundamental tren nilai tukar ditentukan kinjera neraca transaksi berjalan," paparnya.

Untuk itu, Agus Marto menyebutkan perlunya langkah-langkah penguatan terutama dari sisi mikro untuk mengatasi berbagai kerentanan di dalam negeri di tengah ketidakpastian dan gejolak ekonomi global. "Kami melihat sekurang-kurangnya terdapat dua kerentanan mikro dalam perekonomian nasional," katanya, mengingatkan.

Kerentanan mikro pertama, yakni utang luar negeri korporasi yang masih terus meningkat, namun hanya sekitar 26% yang terlindung dari risiko gejolak kurs. Kerentanan mikro kedua, yaitu akumulasi modal portofolio oleh investor luar negeri pada obligasi negara yang sudah sangat besar dan dapat dengan mudah mengalir keluar serta memicu gejolak kurs.

Menurut Agus Marto, masuknya dana luar negeri dalam bentuk utang luar negeri korporasi, pembelian saham serta pembelian surat berharga negara, pada hakikatnya adalah sumber pembiayaan perekonomian. Akan tetapi, eksposur ini juga dapat meningkatkan kerentanan perekonomian jika tidak dilengkapi dengan prasyarat kelembagaan pendukungnya, terutama dalam konteks Indonesia sebagai perekonomian terbuka. [agus]