Produktivitas Pekerja Harus Ditingkatkan

NERACA

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri, meminta seluruh pengurus serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB) untuk mendukung program peningkatan produktivitas sehingga kesejahteraan pekerja bisa meningkat dan pemutusan hubungan kerja bisa dicegah."Produktivitas dan hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja/buruh menjadi kunci utama dalam peningkatan kesejahteraan pekerja," katanya, di Jakarta, Jumat (10/4) pekan lalu.

Hanif juga meminta pengurus serikat buruh dan serikat pekerja (SP/SB) dapat menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif bersama pengusaha dengan terus memperkuat forum komunikasi bipartit perusahaan.Selama ini keluhan sebagian pengusaha adalah masih rendahnya produktivitas pekerja Indonesia dibanding negara-negara lain padahal peningkatan produktivitas dibutuhkan menjelang diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun ini.

"Kita harus terus mendorong agar produktivitas pekerja bisa terus meningkat dan menjaga kualitas kerja agar para pekerja Indonesia tak kalah bersaing dengan pekerja negara lain," kata Hanif.Selain peningkatan produktivitas dalam menghadapi persaingan MEA, para pekerja wajib melengkapi diri dengan kompetensi dan keterampilan kerja serta sertifikasi keahlian yang diakui standar internasional.

Dia mengaku memahami jika dalam hubungan kerja di tingkat perusahaan terkadang timbul perbedaan pendapat, perdebatan ataupun perselisihan kerja yang melibatkan pekerja/buruh dan pengusaha atau manajemen perusahaan."Namun yang terpenting, perselisihan kerja itu harus segera diselesaikan melalui dialog-dialog formal dan nonformal antara pekerja-pengusaha sehingga hubungan industrial di perusahaan tetap kondusif dan harmonis," kata Hanif.

Terjadinya ketidakcocokan dan perselisihan antara pihak pengusaha dan buruh merupakan dinamika dalam hubungan kerja dan pemerintah disebut Menaker terus mendorong agar setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dalam forum lembaga kerja sama (LKS) Bipartit di masing-masing perusahaan.Hanif mengatakan, LKS Bipartit dalam perusahaan yang melibatkan perwakilan pekerja dan perusahaan harus dijaga agar hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan bisa terwujud.

"Pengalaman menunjukkan perusahaan yang memiliki hubungan industrial yang baik antara pengusaha dengan pekerja dapat mencegah terjadinya perselisihan sedini mungkin dan melahirkan ketenangan bekerja dan berusaha," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Narobil.id Menjawab Tagihan Tanpa Harus Ribet

Menjawab kebutuhan pasar akan kemudahan layanan tagihan, PT Jatelindo Perkasa Abadi salah satu perusahaan biller agregator memperkenalkan platform aplikasi tagihan,…

Sektor Riil - Pemerintah Dongkrak Produktivitas Industri Tekstil dan Pakaian

NERACA Jakarta – Pemerintah sedang melakukan identifikasi terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang akan meningkatkan kapasitas produksinya baik…

Produktivitas PNS Saat Ini?

Banyak kalangan sering mempertanyakan mengapa  mayoritas PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Indonesia sering bekerja tidak produktif? Stigma malas senantiasa menempel…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Rp12.000, LRT akan Beroperasi April 2021

  NERACA Jakarta – PT Adhi Karya selaku kontraktor pembangunan kereta ringan Jabodebek (LRT) menyampaikan bahwa progres pembangunan LRT telah…

Lewat Tol Trans Jawa, Angkutan Logistik Layak Disubsidi

  NERACA Jakarta - Tarif angkutan logistik tertentu di jalan tol, khususnya Tol Trans Jawa dinilai layak disubsidi sebagai solusi…

Stasiun Cisauk jadi Daya Tarik Investasi Properti

  NERACA Jakarta - Keberadaan Stasiun Cisauk, Kabupaten Tangerang ini, setiap harinya melayani sekitar 6.200 penumpang dengan 132 perjalanan KRL…