Produktivitas Pekerja Harus Ditingkatkan

NERACA

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri, meminta seluruh pengurus serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB) untuk mendukung program peningkatan produktivitas sehingga kesejahteraan pekerja bisa meningkat dan pemutusan hubungan kerja bisa dicegah."Produktivitas dan hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja/buruh menjadi kunci utama dalam peningkatan kesejahteraan pekerja," katanya, di Jakarta, Jumat (10/4) pekan lalu.

Hanif juga meminta pengurus serikat buruh dan serikat pekerja (SP/SB) dapat menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif bersama pengusaha dengan terus memperkuat forum komunikasi bipartit perusahaan.Selama ini keluhan sebagian pengusaha adalah masih rendahnya produktivitas pekerja Indonesia dibanding negara-negara lain padahal peningkatan produktivitas dibutuhkan menjelang diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun ini.

"Kita harus terus mendorong agar produktivitas pekerja bisa terus meningkat dan menjaga kualitas kerja agar para pekerja Indonesia tak kalah bersaing dengan pekerja negara lain," kata Hanif.Selain peningkatan produktivitas dalam menghadapi persaingan MEA, para pekerja wajib melengkapi diri dengan kompetensi dan keterampilan kerja serta sertifikasi keahlian yang diakui standar internasional.

Dia mengaku memahami jika dalam hubungan kerja di tingkat perusahaan terkadang timbul perbedaan pendapat, perdebatan ataupun perselisihan kerja yang melibatkan pekerja/buruh dan pengusaha atau manajemen perusahaan."Namun yang terpenting, perselisihan kerja itu harus segera diselesaikan melalui dialog-dialog formal dan nonformal antara pekerja-pengusaha sehingga hubungan industrial di perusahaan tetap kondusif dan harmonis," kata Hanif.

Terjadinya ketidakcocokan dan perselisihan antara pihak pengusaha dan buruh merupakan dinamika dalam hubungan kerja dan pemerintah disebut Menaker terus mendorong agar setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dalam forum lembaga kerja sama (LKS) Bipartit di masing-masing perusahaan.Hanif mengatakan, LKS Bipartit dalam perusahaan yang melibatkan perwakilan pekerja dan perusahaan harus dijaga agar hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan bisa terwujud.

"Pengalaman menunjukkan perusahaan yang memiliki hubungan industrial yang baik antara pengusaha dengan pekerja dapat mencegah terjadinya perselisihan sedini mungkin dan melahirkan ketenangan bekerja dan berusaha," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Presiden Inginkan Kualitasnya Setara Jepang dan Jerman - Kualitas Pekerja Konstruksi

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa kualitas konstruksi karya tenaga kerja Indonesia bisa setara…

Elektronisasi Ancam Pekerja Tol dan Perbankan

Oleh: Adi Lazuardi Parman, sebut saja begitu namanya, tampak asyik menawarkan kartu elektronik dari sebuah bank plat merah di depan…

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…