Produktivitas Pekerja Harus Ditingkatkan

NERACA

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri, meminta seluruh pengurus serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB) untuk mendukung program peningkatan produktivitas sehingga kesejahteraan pekerja bisa meningkat dan pemutusan hubungan kerja bisa dicegah."Produktivitas dan hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja/buruh menjadi kunci utama dalam peningkatan kesejahteraan pekerja," katanya, di Jakarta, Jumat (10/4) pekan lalu.

Hanif juga meminta pengurus serikat buruh dan serikat pekerja (SP/SB) dapat menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif bersama pengusaha dengan terus memperkuat forum komunikasi bipartit perusahaan.Selama ini keluhan sebagian pengusaha adalah masih rendahnya produktivitas pekerja Indonesia dibanding negara-negara lain padahal peningkatan produktivitas dibutuhkan menjelang diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun ini.

"Kita harus terus mendorong agar produktivitas pekerja bisa terus meningkat dan menjaga kualitas kerja agar para pekerja Indonesia tak kalah bersaing dengan pekerja negara lain," kata Hanif.Selain peningkatan produktivitas dalam menghadapi persaingan MEA, para pekerja wajib melengkapi diri dengan kompetensi dan keterampilan kerja serta sertifikasi keahlian yang diakui standar internasional.

Dia mengaku memahami jika dalam hubungan kerja di tingkat perusahaan terkadang timbul perbedaan pendapat, perdebatan ataupun perselisihan kerja yang melibatkan pekerja/buruh dan pengusaha atau manajemen perusahaan."Namun yang terpenting, perselisihan kerja itu harus segera diselesaikan melalui dialog-dialog formal dan nonformal antara pekerja-pengusaha sehingga hubungan industrial di perusahaan tetap kondusif dan harmonis," kata Hanif.

Terjadinya ketidakcocokan dan perselisihan antara pihak pengusaha dan buruh merupakan dinamika dalam hubungan kerja dan pemerintah disebut Menaker terus mendorong agar setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dalam forum lembaga kerja sama (LKS) Bipartit di masing-masing perusahaan.Hanif mengatakan, LKS Bipartit dalam perusahaan yang melibatkan perwakilan pekerja dan perusahaan harus dijaga agar hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan bisa terwujud.

"Pengalaman menunjukkan perusahaan yang memiliki hubungan industrial yang baik antara pengusaha dengan pekerja dapat mencegah terjadinya perselisihan sedini mungkin dan melahirkan ketenangan bekerja dan berusaha," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Menteri Luar Negeri RI - Kemakmuran Umat Harus Jadi Prioritas Kerja Sama OKI

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI Kemakmuran Umat Harus Jadi Prioritas Kerja Sama OKI Jakarta - Menteri Luar Negeri RI…

Dunia Usaha - Revitalisasi Pabrik Gula Harus Didukung Inovasi Teknologi

NERACA Jakarta – Revitalisasi pabrik gula di Indonesia harus didukung adanya inovasi dalam teknologi. Pemerintah perlu membangun dan mengembangkan ekosistem…

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota NERACA Palembang - Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang menjadi Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur Belum Mendukung Kegiatan Ekspor Impor

      NERACA   Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan…

Mendes : Penyerapan Dana Desa Hingga 99%

      NERACA   Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan…

PLN Siap Topang Kebutuhan Listrik Industri

    NERACA   Jakarta - Listrik merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang…