Jakarta - Hasil Studi IMF pekan ini mengungkapkan, potensi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang diperkirakan menurun dari 6,5% selama 2008-2014 menjadi 5,2% pada periode 2015-2020, karena populasi menua, investasi lemah, dan pertumbuhan produktivitas rendah akibat kesenjangan teknologi antara negara-negara ini dengan negara maju menyempit.

NERACA

Namun, Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 dapat mencapai 6%-6,6% dengan peningkatan kualitas dan optimalisasi belanja negara, serta tetap mengupayakan efisiensi fiskal melalui penurunan defisit anggaran.

Menurut pengamat ekonomi yang juga Ketua LP3E Kadin Prof Dr Didiek J Rachbini, target pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6 % pada tahun 2016 dinilai agak susah dicapai. Sebab, tantangan internal dan eksternal perekonomian masih cukup ketat. 

"Target itu pemerintah sangat optimistis, tapi kalau secara realistis agak susah dicapai, karena tantangan 2016 cukup besar memang ada tambahan dana infrastruktur, itu akan menggenjot perekonomian terutama sektor properti akan naik,”ujarnya saat dihubungi Neraca, kemarin (9/4).

Didiek mengatakan, meski pemerintah memiliki tambahan ruang fiskal sekitar Rp 230 triliun dari RAPBN-P 2015 untuk pembangunan infrastruktur, efeknya tidak akan langsung terasa pada 2015. Tapi, kalau output akhirnya terealisasi, sedangkan multiplier effect-nya baru bisa dirasakan pada tahun 2016 atau 2017.

Menurut dia, dampak pembangunan infrastruktur terdapat jeda waktu. Sebab, kontribusi utama pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan ekonomi adalah masyarakat. Adapun tantangan lainnya, menurut dia, pengetatan moneter akan berlanjut. Dari sisi eksternal, adanya tapering off oleh bank sentral AS pada semester II-2015 akan berdampak pada larinya dana portofolio asing, di saping ketatnya likuiditas perbankan nasional.

Menurut IMF, potensi pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan berkembang utama telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan tak mungkin bangkit kembali ke tingkat sebelum krisis dalam lima tahun berikutnya. IMF juga meminta negara-negara berkembang perlu meningkatkan belanja infrastruktur dan melaksanakan reformasi struktural yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi bisnis dan pasar produk serta mendorong akumulasi modal sumber daya manusia.

Konsumsi Masyarakat

Pengamat ekonomi UI Lana Soelistianingsih mengatakan, ekspektasi pemerintah bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6%-6,6% pada 2015-2016 bagus sebagai spirit mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi. Hanya saja berkaca pada pengalaman yang sudah sangat sulit untuk bisa menembus di angka itu. "Jika terlalu tinggi targetnya akan sangat sulit, dan terkesan pemerintah ambisius," katanya.

Karena memang perlambatan ekonomi global serta masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat menyebabkan perekonomian di Tanah Air belum belum bergairah. Disamping masih belum terarahnya kebijakan pemerintah pada tahun ini seperti naik turunnya harga BBM, sehingga memacu rendahnya daya beli masyarakat, serta naiknya inflasi sehingga secara makro sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tahun 2015 saja target 5,7% akan sangat sulit, ditambah lagi tahun 2016 bisa menembus lebih dari 6% masih terlalu tinggi target itu. Mungkin realisasinya di tahun 2015 hanya 5,2% - 5,3%.. Dan di tahun 2016 sekitar 5,5% atau lebih sedikit untuk mengejar 6% bahkan lebih masih sangat sulit," ujarnya.

Itu pun dengan catatan belanja modal dari APBN-P 2015 digunakan secara produktif dalam artian penyerapannya tinggi untuk belanja modal, seperti infrastruktur dan sarana pendukung ekonomi yang lain dengan begitu investasi lebih menggeliat. Selain itu juga arah kebijakan yang konsisten tidak seperti sekarang semua dikembalikan ke mekanisme pasar, yang menyulitkan dunia usaha dan ditambah naiknya harga-harga. "Kalau memang APBN 2015 digunakan secara produktif memang dampaknya pada 2016 nanti, dan memang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan, tapi memang tidak terlalu signifikan," tegasnya.

Namun pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa menilai, purtumbuhan ekonomi pada 2016 bisa lebih baik dari 2015 jika hambatan-hambatan bisa segera diatasi oleh pemerintah, terlebih keadaan anggaran jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu sehingga pemerintah akan jauh lebih mudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang lebih produktif.

“Kinerja perekonomian Indonesia relatif cukup bagus di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan proses penyesuaian ke arah yang lebih sehat. Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan semakin baik ditopang oleh ekonomi global dan kuatnya reformasi struktural dalam fundamental ekonomi nasional," tandas dia.

Meski demikian, Purbaya menilai, meski The Fed akan menaikkan suku bunganya, hal tersebut tidak perlu dibalas dengan menaikkan BI Rate mengingat kondisi perekonomian di Indonesia dan Amerika Serikat jauh berbeda, jadinya tidak perlu serta-merta menaikkan suku bunga. Bahkan, perekonomian Indonesia yang tengah melambat justru harus direspon oleh BI dengan menurunkan suku bunga acuannya. “Harus cerdas dalam mengambil tindakan ke depan. Kalau sampai bunga dinaikkan, justru pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah bakal semakin terganggu," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia yang masih punya problem inflasi, defisit transaksi berjalan dan utang luar negeri, Bank Indonesia (BI) harusnya secara aktif hadir di pasar valas dan pasar surat berharga negara (SBN) untuk stabilisasi nilai rupiah. Kemudian pemerintah harus mengutamakan penerbitan surat utang negara (SUN) berdenominasi mata uang asing di awal tahun sebagai antisipasi kebijakan normalisasi ekonomi AS.

Terkait dengan anggaran untuk infrastruktur, Purbaya menilai pemerintah dapat bergerak lebih banyak karena anggaran infrastruktur cukup banyak sehingga pemerintah tinggal mendorong implementasinya. “Penyerapan untuk infrastruktur harus dipercepat karena sektor infastruktur cukup efektif untuk menggerakkan perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah lebih baik fokus memperbaiki penyerapan anggaran dan pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.

Pengamat ekonomi UI lainnya, Eugenia Mardanugraha mengatakan proyeksi IMF mengenai pertumbuhan ekonomi negara berkembang hanya 5,2% maka diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 akan di bawah 5,2%. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh pemerintah dinilai terlalu optimistis atau ambisius apabila melihat perkembangan perekonomian pada tahun ini.

"Pada triwulan tahun ini saja, inflasi kita masih tinggi sehingga akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6-6,6% pada tahun 2016 mendatang," kata dia.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang akan datang tidak akan masuk margin di atas 6% dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat lambat. Memang secara teoritis, inflasi tinggi akan menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, namun hal ini tidak bisa dibenarkan juga, dimana seharusnya inflasi yang rendah akan membuat pertumbuhan ekonomi akan tinggi.

"Oleh karenanya, pemerintah harus mempunyai cara atau strategi untuk menurunkan inflasi yang cukup tinggi pada tahun ini sehingga target yang dicanangkan pemerintah pada tahun depan akan tercapai," ujar Eugenia.

Eugenia pun menambahkan pada tahun depan, Indonesia sudah masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga apabila inflasi masih tinggi maka industri Indonesia akan sulit berproduksi dan bersaing dengan negara lain di kawasan MEA. Maka dengan inflasi yang tinggi ini, industri Indonesia hanya akan menjual produknya di dalam negara.

"Saya pun memprediksi pada tahun ini , pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di 5,5% saja dibandingkan target pemerintah 5,7% pada tahun ini. Oleh karenanya, inflasi tahun ini yang masih 7%, maka pada akhir tahun ini inflasi harus diturunkan 2%-3% sehingga target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah pada tahun depan akan tercapai. Namun, hal itu sulit tercapai apabila melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini," ujarnya. agus/iwan/bari/mohar