Kemenpupera Dorong Pembangunan Rumah Vertikal

Jumat, 10/04/2015

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong penyediaan rumah vertikal atau rumah susun di kota-kota yang berpenduduk lebih dari dua juta jiwa, sebagai bentuk upaya agar semakin banyak warga yang mendapat tempat tinggal untuk mengatasi "backlog" atau kekurangan rumah sebesar 13,5 juta unit.

"Pemerintah mendorong kota-kota dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa menyediakan perumahan vertikal, bukan rumah tapak lagi. Kalau di bawah 2 juta jiwa boleh dengan rumah tapak," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, di Jakarta, Kamis (9/4).

Untuk itu, menurut Basuki, pihaknya juga sedang mengatur ke arah perumahan vertikal karena kota yang penduduknya kurang dari dua juta orang ke depannya dinilai juga akan berkembang populasinya.

Dia mencontohkan dukungannya kepada Pemerintah Kota Bandung yang berencana membangun apartemen rakyat dengan mengintegrasikan program penyediaan rumah sekaligus menangani kawasan kumuh.

Selain itu, ujar dia, persoalan lainnya adalah penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kerap dinilai tidak "bankable" sehingga sulit mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

Berdasarkan data Bappenas, 70% penduduk Indonesia memiliki rumah dengan swadaya, 12% dengan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan 18% dengan cicilan selain KPR. Banyaknya rumah swadaya masyarakat dinilai berpotensi munculnya banyak kawasan permukiman kumuh.

Sebelumnya, pemerintah diingatkan bahwa program satu juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo adalah sangat multisektor dan terkait dengan banyak kementerian, Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, program Sejuta Rumah seharusnya menjadi kampanye nasional yang menjadi sebuah program yang terkait banyak kementerian.

Program sejuta rumah, lanjut Ali, bila ingin sukses maka harus didirikan bank tanah untuk menjaga agar harga tanah tidak melonjak sangat tinggi seperti terjadi saat ini.Bila berbicara bank tanah, menurut dia, maka peran pemerintah daerah dinilai berada di bawah Kementerian Dalam Negeri menjadi penting. [agus]