Kemenpupera Dorong Pembangunan Rumah Vertikal

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong penyediaan rumah vertikal atau rumah susun di kota-kota yang berpenduduk lebih dari dua juta jiwa, sebagai bentuk upaya agar semakin banyak warga yang mendapat tempat tinggal untuk mengatasi "backlog" atau kekurangan rumah sebesar 13,5 juta unit.

"Pemerintah mendorong kota-kota dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa menyediakan perumahan vertikal, bukan rumah tapak lagi. Kalau di bawah 2 juta jiwa boleh dengan rumah tapak," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, di Jakarta, Kamis (9/4).

Untuk itu, menurut Basuki, pihaknya juga sedang mengatur ke arah perumahan vertikal karena kota yang penduduknya kurang dari dua juta orang ke depannya dinilai juga akan berkembang populasinya.

Dia mencontohkan dukungannya kepada Pemerintah Kota Bandung yang berencana membangun apartemen rakyat dengan mengintegrasikan program penyediaan rumah sekaligus menangani kawasan kumuh.

Selain itu, ujar dia, persoalan lainnya adalah penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kerap dinilai tidak "bankable" sehingga sulit mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

Berdasarkan data Bappenas, 70% penduduk Indonesia memiliki rumah dengan swadaya, 12% dengan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan 18% dengan cicilan selain KPR. Banyaknya rumah swadaya masyarakat dinilai berpotensi munculnya banyak kawasan permukiman kumuh.

Sebelumnya, pemerintah diingatkan bahwa program satu juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo adalah sangat multisektor dan terkait dengan banyak kementerian, Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, program Sejuta Rumah seharusnya menjadi kampanye nasional yang menjadi sebuah program yang terkait banyak kementerian.

Program sejuta rumah, lanjut Ali, bila ingin sukses maka harus didirikan bank tanah untuk menjaga agar harga tanah tidak melonjak sangat tinggi seperti terjadi saat ini.Bila berbicara bank tanah, menurut dia, maka peran pemerintah daerah dinilai berada di bawah Kementerian Dalam Negeri menjadi penting. [agus]

BERITA TERKAIT

Manjakan Investor Dorong Ekspor

Oleh: Sarwani Kata ekspor sudah seperti mantra yang sering diucapkan untuk mengurai masalah kurangnya aliran dolar AS ke Tanah Air…

OJK Dorong Perbankan Di Bali Optimalkan Penyaluran Kredit Pariwisata

    NERACA   Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan di Bali untuk mengoptimalkan penyaluran kredit sektor pariwisata…

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…