Kemenpupera Dorong Pembangunan Rumah Vertikal

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong penyediaan rumah vertikal atau rumah susun di kota-kota yang berpenduduk lebih dari dua juta jiwa, sebagai bentuk upaya agar semakin banyak warga yang mendapat tempat tinggal untuk mengatasi "backlog" atau kekurangan rumah sebesar 13,5 juta unit.

"Pemerintah mendorong kota-kota dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa menyediakan perumahan vertikal, bukan rumah tapak lagi. Kalau di bawah 2 juta jiwa boleh dengan rumah tapak," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, di Jakarta, Kamis (9/4).

Untuk itu, menurut Basuki, pihaknya juga sedang mengatur ke arah perumahan vertikal karena kota yang penduduknya kurang dari dua juta orang ke depannya dinilai juga akan berkembang populasinya.

Dia mencontohkan dukungannya kepada Pemerintah Kota Bandung yang berencana membangun apartemen rakyat dengan mengintegrasikan program penyediaan rumah sekaligus menangani kawasan kumuh.

Selain itu, ujar dia, persoalan lainnya adalah penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kerap dinilai tidak "bankable" sehingga sulit mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

Berdasarkan data Bappenas, 70% penduduk Indonesia memiliki rumah dengan swadaya, 12% dengan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan 18% dengan cicilan selain KPR. Banyaknya rumah swadaya masyarakat dinilai berpotensi munculnya banyak kawasan permukiman kumuh.

Sebelumnya, pemerintah diingatkan bahwa program satu juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo adalah sangat multisektor dan terkait dengan banyak kementerian, Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, program Sejuta Rumah seharusnya menjadi kampanye nasional yang menjadi sebuah program yang terkait banyak kementerian.

Program sejuta rumah, lanjut Ali, bila ingin sukses maka harus didirikan bank tanah untuk menjaga agar harga tanah tidak melonjak sangat tinggi seperti terjadi saat ini.Bila berbicara bank tanah, menurut dia, maka peran pemerintah daerah dinilai berada di bawah Kementerian Dalam Negeri menjadi penting. [agus]

BERITA TERKAIT

Kemenperin Terus Dorong Peningkatan Ekspor Sedan

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan investasi dan memperluas pasar ekspor untuk industri otomotif…

Dunia Usaha - Kemenperin Dorong Santripreneur Manfaatkan Teknologi Digital

NERACA Bandar Lampung - Direktur Jenderal Industri Kecil dan Aneka, Gati Wibawaningsing mengatakan terus melakukan pembinaan dan pelatihan santri berindustri…

Ketum PBNU Dorong Penggerak NU Care-LAZISNU Semangat Kelola Dana Kemanusiaan

Sleman, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mendorong seluruh penggerak NU Care-LAZISNU se-Indonesia memiliki semangat yang besar dalam mengelola…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…