Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya belanja fiktif serta pembayaran perjalanan dinas ganda pegawai negeri sipil (PNS), yang menjadi salah satu penyebab kerugian negara pada 2010 mencapai lebih dari Rp200 miliar. Data ini berasal dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2010.

NERACA

Di mata Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi, ini merupakan manipulasi anggaran kementerian. Artinya, semua kementerian terkait dalam penyelewengan ini. “Audit BPK cuma pajangan, karena BPK sendiri tidak langsung melaporkan temuannya ke aparat penegak hukum. Kalau dilaporkan ke aparat penegak hukum, oknum yang terlibat bisa dijerat, sehingga menimbulkan efek jera. Perlu Syok terapi buat mereka”, ujarnya kepada Neraca, Senin (19/9).

Mestinya, lanjut Uchok, hasil audit BPK dijadikan sebagai acuan, landasan dasar untuk memberantas kegiatan semacam ini. “BPK memang melaporkan hasil auditnya ke DPR, tapi tidak ada tindak lanjutnya lagi oleh DPR”, tukas dia.

Secara politik, DPR itu seharusnya menindaklanjuti hasil audit tersebut. “Paling tidak DPR memberi sanksi pada kementerian, misalnya dengan pemotongan anggaran pada kementerian itu. Istilahnya, baik atau buruknya kinerja kementerian bisa di lihat dari hasil audit itu. Banyak penyelewengan artinya kementerian itu kinerjanya buruk”, kata Uchok.

Oleh karena itu, menurut dia, sertifikasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk laporan keuangan tidak efektif sama sekali. Rakernas, sertifikasi, kegiatan sejenisnya, cuma menghambur-hamburkan anggaran. Ini hanya pembentukan opini saja, toh opini BPK bisa dibeli.

“Memang, audit dilakukan pada semua anggaran, tapi verifikasi tidak, hanya 15%. Verifikasi dilakukan cuma pada anggaran kecil saja, yang besar tidak. Istilahnya, yang Rp 500 juta atau Rp 1 miliar diverifikasi, tapi yang Rp 5 miliar atau triliunan rupiah tidak. Agak aneh memang, tapi begitulah. Mungkin ada unsur kepentingan atau BPK cari aman. Kalau yang besar, pihak yang terkait kan banyak, jadi mungkin BPK takut”, ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam, setidaknya ada dua hal yang membelit persoalan mark-up anggaran yang merugikan negara tersebut.

Pertama, perencanaan anggaran yang buruk. Dalam sistem anggaran kita, tidak ada standard ukuran antara perencanaan anggaran dengan signifikansi pencapaian yang diperoleh birokrat. Kedua, menyangkut manipulasi yang memang bukan rahasia umum lagi. “Banyak pejabat yang seakan-akan melakukan kunjungan kerja, tapi ternyata fiktif”, katanya kemarin.

Makanya, lanjut Arif, dalam temuan ini BPK harus berkoordinasi dengan penegak hukum, agar memberikan efek jera. Jika tidak, anggaran fiktif ini akan marak dan tetap berulang tiap tahun yang menyedot anggaran APBN tiap tahun dalam jumlah besar. “Tidak hanya APBN, karena penyelewengan ini juga umum terjadi di daerah. Misalnya, salah satu modusnya adalah dalih koordinasi pusat dan daerah, dimana pemerintah pusat turun ke daerah”, kata dia.

Di lain pihak, menurut dia, hampir setiap minggu elit daerah melakukan kunjungan dan perjalanan dinas. Ketika, misalnya, mereka diundang ke pusat oleh salah satu kementerian, sementara kementerian lainnya juga mengundang, yang bersangkutan tidak pulang, tapi menetap di Jakarta. Sementara anggaran perjalanan yang mereka terima dobel-dobel.

“Belum lagi mark up yang menyangkut modus, berapa yang terdaftar kunjungan, berapa yang benar-benar pergi. Anda tentu tahu, untuk memanipulasi tiket atau airport tax itu banyak di Jakarta. Di daerah Blok M, banyak penjaja jasa pembuatan tiket palsu, airport tax, atau dokumen dinas lainnya”, ungkap Arif.

Dia menegaskan, temuan BPK ini harus di-follow-up, karena kalau tidak temuan ini hanya akan jadi pepesan kertas. Meskipun BPK sendiri juga bermasalah ketika menerbitkan hasil audit WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk kementerian atau lembaga. “

“Kita tahu, ada BPK Putih, BPK Hitam, BPK Abu-abu. Tapi yang jelas, temuan ini harus ditindaklanjuti penegak hukum. Yang juga penting adalah alokasi waktu perencanaan harus ditracking oleh Badan Anggaran DPR, dengan harapan mempersempit ruang kementerian untuk mengoropsinya”, tandas Arif lagi.

Masalah Transparansi

Sementara itu, BPK menilai, transparansi dari LKKL masih menjadi salah satu pemasalahan signifikan. "Selain masalah transparansi, hasil pemeriksaan atas LKKL tahun 2010 juga menunjukkan masih perlu ditingkatkannya kepatuhan dan ketertiban pengelolaan keuangan negara," tutur anggota BPK Taufiequrachman Ruki dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Jakarta, Senin.

Ruki melanjutkan, masih lemahnya kepatuhan dan ketertiban tersebut terlihat dari adanya temuan kasus-kasus yang masuk dalam kategori temuan kerugian negara dan potensi kerugian negara, masing-masing sebanyak 235 kasus senilai Rp294,2 miliar dan 39 kasus senilai Rp429,96 miliar serta US$11,72 miliar.

"Kasus-kasus kerugian negara yang terjadi umumnya terkait belanja fiktif, kekurangan volume, pemahalan harga, penggunaan uang untuk kepentingan pribadi,ndan pembayaran honorarium dan/atau perjalanan dinas ganda," ungkap dia.

Di sisi lain, masalah transparansi juga menjadi penyebab temuan ketidakjelasan penggunaan anggaran tahun 2010. "Pemerintah belum menyempurnakan aturan mengenai tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun sehingga status dana sejumlah Rp28,76 triliun belum jelas," ujar Ruki.

Selain itu, lanjut Ruki, penggunaan untuk sharing pembayaran pensiun selama periode 1994-2008 sebesar Rp36,26 triliun juga belum jelas. Data ini merupakan salah satu hasil temuan BPK terkait transparansi laporan keuangan. munib/vanya/rindy