NERACA

 Jakarta – Asia Development Bank (ADB) atau yang biasa disebut Bank Pembangunan Asia mengucurkan bantuan teknis sekitar US$500.000 guna mendukung program kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS), untuk tingkatkan pengembangan proyek-proyek infrastruktur. "Bantuan teknis ini akan meningkatkan kapasitas pemerintah untuk mengembangkan, melaksanakan dan memantau proyek kerjasama pemerintah,” kata Perwakilan ADB, Bob Finlayson dalam rilisnya, Jakarta,19/9.

Menurut Bob, dana US$ 500.000  tersebut disediakan oleh Pemerintah Jepang, melalui dana untuk pengurangan utang (Japan Fund for Poverty Reduction/JFPR). “Bantuan akan dilaksanakan tahun ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai lembaga penanggung jawab atas bantuan teknis tersebut,” tambahnya.

Sementara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) akan menjadi lembaga pelaksana dari kegiatan ini. ADB berpandangan, meski pemerintah telah mengembangkan sejumlah proyek KPS namun belum menarik minat investor, karena adanya kekhawatiran terkait desain, perencanaan dan pelaksanaan proyek. “Bantuan ini juga  untuk meningkatkan jumlah dan nilai proyek, yang secara komersial menarik dan berkelanjutan yang ditawarkan kepada pihak swasta," jelas Bob lagi.

Memang, pemerintah paska krisis Asia pada dekade 1990-an menangguhkan bahkan membatalkan proyek infrastruktur publik dan swasta yang telah direncanakan. Investasi pembangunan infrastruktur turun menjadi 2% dari GDP, dari sebelumnya 6% dari GDP.

Kondisi terkini, rasio investasi infratruktur sudah meningkat menjadi 4% (GDP). "Meskipun telah terjadi perbaikan, investasi untuk infratruktur masih rendah menurut standar internasional yang rata-rata mencapai 6-7% di kalangan perekonomian Asia yang mengalami pertumbuhan tinggi," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah ingin memaksimalkan investasi di bidang infrastruktur dalam lima tahun mendatang. Tidak tanggung-tanggung, target US$ 140 miliar mereka canangkan, dimana 60% dari rencana pembiayaan infrastruktur digarapkan bermula dari sektor swasta.

Pada 2010 lalu, ADB juga sempat dana sebesar USD9 miliar untuk pengembangan pembangkit listrik sinar matahari (solar photovoltaic electricity generation) dari Bank Pembangunan Asia (ADB). ”ADB bersama Bank Dunia serta Pemerintah Jepang memiliki dana sekitar USD9 miliar khusus untuk pembangkit listrik tenaga matahari bagi negara-negara berkembang. Saat ini yang baru akan dijalankan dari proyek tersebut di Thailand tengah dan Manila, Filipina,” kata Presiden ADB Haruhiko Kuroda di Tokyo

Indonesia memang dinilai potensial untuk proyek tersebut karena letaknya di tengah Khatulistiwa dan berkecukupan matahari sebagai sumber energi. ”Apalagi teknologi sel matahari untuk pembangkit listrik ini kami perkirakan akan jauh lebih murah daripada tenaga angin. Selain itu juga akrab lingkungan dengan matahari yang tidak akan pernah habis,” ujarnya.

Menurut dia, lokasi Indonesia dengan banyak pulau juga sangat menarik untuk pembuatan proyek pembangkit listrik tenaga matahari. ADB sedang mempertimbangkan untuk membantu Kepulauan Maladewa yang juga membutuhkan tenaga listrik. *cahyo