Lebih Cepat Lebih Baik Demi Ekonomi RI

PEROMBAKAN KABINET KERJA JOKOWI-JK

Kamis, 09/04/2015

Jakarta – Di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan saat ini, sejumlah kalangan mendukung Presiden Joko Widodo perlu melakukan perombakan kabinet (reshuffle) atas beberapa menteri yang tidak menunjukkan kinerja baik selama ini. Apalagi hasil survei dari Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI) mengungkapkan, tidak semua kinerja menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memuaskan publik.

NERACA

Menghadapi kondisi ekonomi Indonesia yang memprihatinkan saat ini di tengah fluktuasi ekonomi global dan persoalan fundamental ekonomi dalam negeri, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan mendukung penuh Presiden Jokowi bila akan melakukan reshuffle kabinet. “Lebih cepat lebih baik demi kepentingan ekonomi Indonesia yang saat ini menghadapi perlambatan pertumbuhan. Hampir semua penerimaan devisa ekspor menurun, masyarakat kalangan bawah mulai merasakan kesulitan ekonomi,” ujar Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, saat pertemuan dengan Forum Pemred di Jakarta, Rabu (8/4).

Ical mengatakan Presiden Jokowi harus fokus perhatiannya pada kondisi perekonomian dalam negeri. Tidak perlu ada keraguan untuk mencopot menteri yang menunjukkan kinerja baik dalam enam bulan terakhir ini. Karena dampak kinerja menteri yang kurang bagus ternyata berimplikasi pada kondisi ekonomi Indonesia hingga kuartal I-2015.

Tidak hanya itu. Mantan Menko Perekonomian itu juga merasa heran tidak adanya sense of crisis di kalangan pemerintahan, merupakan hal yang patut menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah, menurut Ical, saatnya harus berani menyatakan moratorium terhadap negara donor, khusus untuk penjadwalan kembali utang luar negeri (pokok). “ Hal yang lumrah minta moratorium dengan tetap membayar bunga pinjaman saja untuk jangka waktu tertentu, ketimbang meminta bantuan IMF,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menilai, kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK masih minim. Dia pun memberi nilai yang buruk untuk rapor kerja kabinet Jokowi-JK. "Belum terasa sesuatu yang signifikan, dan saya tidak lihat sesuatu yang menonjol," ujarnya, kemarin.

Hingga saat ini, lanjut Haryadi kebijakan yang diambil para menteri belum pas. Hal ini dilihat dari beberapa kebijakan yang tak tepat, seperti, tarif listrik yang naik terus, harga BBM yang berfluktuasi serta kebijakan penerbangan yang menaikkan harga tiket yang seharusnya mengutamakan keselamatan. "Coba dengarkan aspirasi rakyatlah," keluhnya.

Selain itu, kebijakan penurunan harga BBM dinilai baik, tapi Hariyadi menanggap bahwa penurunan tersebut bukan karena kerja kabinet. "Itu sendiri karena penurunan harga minyak dunia," tandasnya. Dia juga mengeluhkan mengenai penetapan sistem perpajakan di mana situasi ekonomi saat ini yang lemah. "Konyol kalau naikkan tarif pajak tapi threshold diturunkan, ngawur kan" kata dia.

Dengan memberikan keterangan mengenai para menteri yang kinerjanya masih kurang tepat, Hariyadi menyatakan bahwa kurang pas memberikan penilaian dalam kurun waktu beberapa bulan ini. Namun, para menteri seharusnya membuat kebijakan yang tak tergesa-gesa dan sulit diterapkan di masyarakat juga dalam pola anggaran yang harus diatur sedemikian rupa. "Ini kurangnya karena mereka belum tahu apa yang terjadi di lapangan dan perlu adaptasi juga" ujarnya.

Cadangan Devisa Turun

Oleh karena itu, dia menjelaskan bahwa yang berhak untuk reshuffle menteri adalah Presiden Jokowi. Dan untuk memutuskannya, bisa dievaluasi 3-5 bulan. "Saya tidak mau sebut menteri mana yang harus di-reshuffle, tetapi kalau memang kinerjanya jelek harus diganti" tegasnya.

Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia per Maret 2015 tercatat US$111,6 miliar, atau lebih rendah dibandingkan dengan posisi Februari 2015 sebesar US$115,5 miliar. "Penurunan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental," kata Peter Jacob, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, kemarin.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi menilai, kinerja pemerintahan Jokowi-JK saat ini tidak memuaskan. Pasalnya banyak kebijakan yang bertentangan langsung dengan konsep yang dibawa oleh Jokowi ketika berkampanye saat pilpres. Tak hanya soal kebijakan yang dikeluarkan, para jajaran menterinya juga tergolong tak memiliki prestasi sejak diangkat menjadi “pembantu” presiden.

“Kinerja menteri-menteri ekonomi tidak memuaskan. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat. Padahal, dahulu rakyat memilih Jokowi karena orangnya yang merakyat lalu kenapa sekarang justru menyengsarakan rakyat. Itu tak lepas dari para menteri-menterinya di bidang ekonomi yang hanya mencari keuntungan semata tanpa melihat dampaknya yang terjadi di masyarakat, contohnya dengan melepaskan harga energi ke pasar internasional padahal kebijakan itu dilarang oleh undang-undang,” tegas Uchok.

Terkait dengan menteri mana yang layak untuk untuk mendapatkan rapor merah, Uchok menilai semua menteri ekonomi layak diberikan rapor merah karena tidak becus mengurus hal yang kecil yaitu harga. Justru, kata dia, harga kebutuhan pokok lebih banyak yang dilepas ke pasar dan pemerintah tidak berdaya ketika harga merangkak naik. “Semua menteri ekonomi itu tidak bekerja dengan baik sehingga layak untuk diganti,” ujarnya.

Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan selama ini instruksi dari Jokowi tak pernah sampai pada kabinetnya. Oleh karenanya, kinerja yang diharapkan tak optimal lantaran kabinetnya, terutama di bidang energi, tak punya gambaran tentang arah kebijakan migas dunia.

"Kabinetnya sama sekali tidak bisa melakukan forecast ke depan, tidak paham geopolitik nasional dan tidak paham tentang kebijakan migas. Kesalahan yang sangat fatal yakni waktu “membisiki” Jokowi supaya menaikkan BBM, sementara harga BBM dunia sedang turun. Kita tuntut Jokowi berani bubarkan koalisi dan kabinetnya,” katanya.

Dia pun menuturkan menteri pemerintahan saat ini belum bisa mengatasi kehidupan ekonomi dan sosial politik yang masih karut marut. Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok (sembako) bergejolak tidak terkendali.

Salamuddin menambahkan seharusnya kabinet pemerintahan Jokowi-JK harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.Semestinya kabinet Jokowi-JK harus berisi orang orang yang secara tegas prorakyat dan menunjukkan sikap kritis dan anti pada dominasi asing dan membangun negara yang berdikari.

Pengamat ekonomi politik yang juga direktur Global Future Institute, Hendrajit, sepakat dan mendesak adanya reshuffle menteri yang bermasalah dan menyarankan Presiden Jokowi untuk membuat skema atau rencana kebijakan tanpa unsur kesinambungan pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Jokowi diingatkan tentang konsep Trisakti yang merupakan janji saat kampanye. "Presiden Jokowi bersama menterinya sudah memasuki bulan ke-6 dalam menjalankan pemerintahan, belum ada gebrakan maupun kinerja yang menggembirakan. Oleh karenanya perlu adanya reshuffle para menterinya," katanya.

Menurut dia, saat ini Jokowi terisolasi oleh sistem untuk bersikap tidak tahu, jangan tahu, dan tidak perlu tahu sehingga pada pemerintahannya hanya sistem yang berjalan. Padahal presiden dan para menteri harus punya koordinasi yang berkesinambungan agar pembangunan dapat berjalan. "Koordinasinya lemah, sehingga kinerjanya lamban," ujarnya.iwan/bari/agus/mohar

Topik Terkait

perombakan sistem devisa