2016, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksikan 6,6%

NERACA

Jakarta -Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2016 dapat mencapai 6% - 6,6% dengan peningkatan kualitas dan optimalisasi belanja negara, serta tetap mengupayakan efisiensi fiskal melalui penurunan defisit anggaran."Kami sampaikan indikasi awal untuk proyeksi pagu indikatif tahun 2016 adalah pertumbuhan ekonomi 6% - 6,6%," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, di Jakarta, Rabu (8/4).

Dia juga memperkirakan, akan terjadi sejumlah peningkatan alokasi APBN 2016 untuk belanja infrastrukur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial."Hal itu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019," tambahnya. Askolanimenuturkan, alokasi dana desa, juga akan ditingkatkan pada 2016 dari Rp20,7 triliun pada APBN Perubahan 2015. Namun, kata dia, besarannya tergantung efektivitas dan penyerapan anggaran pembangunan desa itu pada 2015."Belanja kementerian/lembaga dihitung dengan memperhatikan kinerja penyerapan 2014, proyeksi 2015, dan rencana tahun 2016 dan untuk mendukung pencapaian Nawacita dan Trisakti," kata dia.

Untuk mendukung ruang fiskal yang memadai pada 2016, Askolani mengatakan, pemerintah tersebut antara lain optimalisasi penerimaan pajak untuk mencapai target 2015 sebesar Rp1.294 triliun, dengan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 15%. "Kemudian dari nonpajak, kita berharap dengan penemuan cadangan minyak baru untuk meningkatkan 'lifting' minyak bumi dan peningkatan pendapatan sumber daya alam nonmigas," kata dia.

Askolani juga menuturkan, dengan proyeksi tercapainya target pendapatan 2015 dan efesiensi belanja fiskal pada 2016, pemerintah juga akan menekan defisit APBN dari level 1,9% pada 2015.Namun, dia enggan menyebutkan berapa target penurunan defisit anggaran tersebut."Rasio defisit akan diturunkan untuk menjaga 'sustainabilitas' fiskal," kata dia.

Selain pertumbuhan ekonomi 6% - 6,6%, pemerintah juga memproyeksikan asumsi makro pada 2016, yakni laju inflasi 3% -5%, tingkat bunga SPN 3 bulan 4% - 6%, nilai tukar rupiah Rp12.700-Rp13.100 / dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 60-80 dolar AS per barel, "lifting" minyak 830 - 850 ribu barel per hari, dan "lifting" gas 1,1 - 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Perkiraan tersebut, kata Askolani, dapat saja berubah hingga Presiden Joko Widodo menyampaikan asumsi makro secara resmi pada pembahasan Rancangan APBN 2016 di Dewan Perwakilan Rakyat pada Agustus 2015 mendatang.

Sedangkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sendiri, pemerintahdan DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 5,7%. Angka ini lebih rendah dari target sebelumnya sebesar 5,8%.Sementara itu, inflasi 5% dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 6,2%. Sementara itu asumsi nilai tukar rupiah Rp12.500 per dolar AS, lebih tinggi dari usulan pemerintah Rp12.200 per dolar AS. [agus]

BERITA TERKAIT

Dilema Pertumbuhan vs Stabilitas

Persoalan target pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas mata rupiah selalu menjadi pembahasan banyak pihak. Pasalnya, untuk menjaga stabilitas rupiah, BI…

Forza Land Hanya Fokus Proyek Eksisting - Jaga Pertumbuhan Bisnis

NERACA Jakarta – Memasuki tahun politik, PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), emiten yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa…

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

LRT Palembang Beroperasi Juli 2018

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perhubungan memastikan kereta ringan (light rail transit/LRT) di Provinsi Sumatera Selatan akan…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…