Kementerian ATR/BPN Janji Sediakan Lahan - Dukung Swasembada Pangan

NERACA

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berjanji akan menyiapkan lahan pertanian untuk mendukung program swasembada pangan yang digulirkan Kementerian Pertanian."Jumlah lahan yang disiapkan adalah untuk mencapai tingkat produksi sehingga kita mampu mencapai swasembada pangan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional,Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta, Rabu, (8/4).

Dia menuturkan konsep yang harus diperhatikan untuk meningkatkan swasembada pangan adalah menghitung luas lahan yang harus disediakan guna mencapai kebutuhan, misalkan 100 juta ton sehingga berjalan efektif.Lahan yang disediakan, kata Ferry, berdekatan dengan lokasi pembangunan waduk agar mudah mendapatkan aliran air.

Ferry juga mengaku pihaknya mulai mempersiapkan pengadaan lahan dan kementerian terkait lainnya membangun 49 waduk untuk mengairi sawah. Pihaknyasiap menyediakan berapa pun luas lahan yang dibutuhkan Kementerian Pertanian untuk swasemban pangan."Jadi kita tidak menargetkan luas lahan karena kalau kita kasih 5 juta hektare namun tidak bisa ditanam, jauh dari waduk dan tidak mampu menunjukan swasembada kedaulatan pangan, untuk apa," tegas dia.

Dirinya menyebutkan telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Kementerian ATR / BPN menyediakan lahan pertanian berupa pelepasan kawasan hutan dan lahan terlantar termasuk lahan yang Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, serta lahan sawah yang tidak produktif.

Ferry menargetkan masyarakat dapat mendapatkan hasil dari program swasembada pangan pada 2017.Ia juga mengingatkan peningkatan produksi pangan harus memperhatikan infrastruktur seperti irigasi, akses ke pusat produksi dan pasar.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meyakini dapat mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang. Dan target itu akan lebih mudah setelh berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga dimantapkan lewat penandatanganan surat edaran bersama. “Dalam tiga tahun kedepan pasti kita bisa swasembada pangan,” tegasnya. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi daerah dalam melakukan pengadaan kebutuhan pertanian seperti pupuk. Karena pelaksanaannya akan dipermudah, tanpa melakukan tender alisa melakukan penunjukan langsung. Cara ini dinilai efektif untuk mempercepat proses pengadaan. Selain dengan semakin cepatnya prosespengadaan, keyakinan Amran diperkuat dengan target pembangunan dan perbaikan irigasi. Saat ini 52% atau sekitar 3 juta hektar saluran irigasi mengalami rusak. Pemerintah menargetkan akan memperbaiki saluran irigasi sebesar 1 juta hektar per tahun. Belum lagi nanti ada penambahan lahan, jadi tidak mustahil kalau kita mampu untuk swasembada pangan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo pernah mengingatkan kembali para menteri untuk bisa menunjukkan performa yang memuaskan selama masa kepemimpinannya dengan mencapai target yang ditetapkan. Jokowi mengisyaratkan sewaktu-waktu para menteri bisa saja diganti. Khusus Menteri Pertanian, Presiden meminta agar mewujudkan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. "Tiga tahun harus swasembada pangan, tapi target tiga tahun itu untuk beras, kedelai, dan jagung. Pada tahun keempat dan kelima adalah gula, dan berikutnya adalah daging," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Kemenkop dan BPOM Dukung UMKM Jamu Berdaya Saing

Kemenkop dan BPOM Dukung UMKM Jamu Berdaya Saing NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Pengawasan Obat dan…

PEMERIKSAAN KUALITAS PANGAN

Petugas Dinas Pangan dan Pertanian memeriksa kualitas ikan di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/12). Pemeriksaan kualitas pangan tersebut…

Atasi Tumpang Tindih Lahan, Kementerian dan Pemda Perlu Kerjasama

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) dapat bekerja…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…