APBN 2015 Didominasi Bayar Bunga Utang dan Gaji Pegawai

NERACA

Jakarta -Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengungkapkan ruang fiskal dalam anggaran APBN 2015 didominasi oleh komposisi belanja yang dinilai sebagai penyumbang anggaran terbesar. Yakni pembayaran bunga utang, pembayaran subsidi, dan gaji pegawai.“Ini tidak bisa dielakkan, 70%-80% dari fiskal kita," ungkapnya, saatrapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, Rabu, (8/4). Menurut dia, komposisi anggaran tersebut telah dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pertahanan dan keamanan. "Ruang fiskal kita 15%-20%. Sisanya sudah untuk pendidikan, kesehatan, dan pertahanan dan keamanan," imbuh dia.Oleh karena itu, Askolani berharap ruang APBN tidak lagi dikotak-kotakkan. "Kita mengharapkan tidak ada mengkavling-kavlingkan APBN. Sebab, bisa-bisa APBN bisa 100% lebih dari kemampuan," lanjut Askolani. Kebijakan fiskal sangat penting dalam peranan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran. Namun, saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Askolani mengatakan, masih terdapat banyak tantangan dalam meningkatkan pendapatan negara, salah satunya bagaimana meningkatkan pendapatan fiskal. "Ini tantangan kita, di sisi lain ada yang mengatakan sudah optimal, namun di sisi lain ada yang bilang belum. Ini yang perlu kita evaluasi sebagai kunci pembangunan kita," katanya. Dirinya juga menyebutkan, anggaran negara yang sudah dikavling secara langsung membuat pemerintah sulit berinovasi dalam hal pembangunan. Dirinya juga menyebutkan, pemerintah saat ini masih mengalami kendala belanja negara yang terikat yang porsinya mencapai 80% dari APBN. Seperti belanja bunga utang, belanja pegawai, membayar subsidi, transfer daerah. "Ruang fiskal kita hanya bisa improvisasi 15%-20%," tambahnya. Oleh karenanya, sambung Askolani, anggaran terikat ini ke depan dapat bisa berkurang dan bisa mengalihkan sebagai dana untuk pembangunan ke depannya. "Kita harapkan tidak ada pengkavlingan APBN di masing-masing sektor kalau dikavling seperti ini bisa lebih 100%," tuturnya. Seperti diketahui, Porsi APBN-P 2015 disepakati sebesar Rp1.985 triliun, yang lebih rendah dari anggaran dalam APBN 2015 sebesar Rp2.039 triliun itu, dinilai lebih realistis dan efektif. "Meskipun jumlahnya lebih kecil, memang sudah diprioritaskan pada pos-pos yang produktif," ujar pengamat ekonomi Prasetyantoko.

Penurunan jumlah anggaran belanja itu, kata dia, karena sudah tidak ada lagi subsidi BBM yang memiliki porsi besar dalam APBN sebelumnya. Selain itu, dirinyajuga optimis bila postur hemat belanja yang diajukan pemerintah justru dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi 5,7%."Yang penting jangan potong belanja infrastruktur," tegasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

VW dan Ford Akan Bermitra Kembangkan Mobil Swakemudi

Volkswagen dan Ford selangkah lagi akan mencapai kesepakatan untuk bermitra dalam mengembangkan kendaraan swakemudi (self-driving) dan listrik, kata  Kepala Eksekutif,…

Toyota dan Subaru Kolaborasi Bikin Mobil Listrik Satu Model

Toyota Motor Corporation dan Subaru Corporation menjalin bekerja sama pengembangan mobil listrik baterai (battery electric vehicles/BEV) untuk kendaraan kelas menengah…

Molucca Tegaskan PCP Memiliki Kewajiban Untuk Membayar Utang

Molucca Tegaskan PCP Memiliki Kewajiban Untuk Membayar Utang NERACA Jakarta - Molucca Holdings S.a.r.l. (“Molucca”), kreditur dari PT. Pelita Cengkareng…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kantar Rilis 10 Merek Yang Dipilih Konsumen

  NERACA   Jakarta - Perusahaan data, wawasan, dan konsultasi terkemuka di dunia, Kantar merilis studi tahunan untuk mengukur merek…

Waspada, Kemarau Tahun Ini Diprediksi Lebih Kering

  NERACA   Jakarta - Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan dengan tahun…

Kemendesa Gelar Festival Pranata Adat dan Forum Perdamaian di Situbondo

NERACA Situbondo – Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Aisyah…