NERACA

Jakarta – Pemerintah dibawah komando Jokowi dan Jusuf Kalla langsung mempunyai target untuk mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu antara 3-4 tahun mendatang. Namun begitu, beberapa kalangan menilai bahwa hal tersebut cukup sulit untuk dilakukan apabila pemerintah tidak melakukan “gebrakan” di sektor pertanian salah satunya soal sumber daya manusianya yaitu petani.

Menurut Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI) Benny Pasaribu petani menjadi unsur terpenting dalam merengkuh program swasembada pangan dalam 3-4 tahun mendatang. Maka dari itu, ia berharap agar pemerintah bisa lebih serius memperhatikan para petani. “Kedaulatan pangan ini hanya bisa berhasil kalau benih unggul dan pupuk yang bersubsidi bisa sampai ke petani dengan harga dan kualitas yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Benny, di Jakarta, Rabu (8/4).

Benny menyebut selama ini buruh tani di daerah masih mengalami kelangkaan benih unggul serta pupuk. "Penyebabnya ada mafia benih, mafia pupuk," tuturnya. Untuk itu, jika pemerintahan Jokowi memimpikan terwujudnya kedaulatan pangan, maka Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada petani. Jika perlindungan terhadap buruh tani tak diberikan, jangan heran jika terjadi urbanisasi besar-besaran dan lahan pertanian makin ditinggalkan. "Kalau tidak dilindungi, produktivitasnya berkurang dan akan lebih tertarik jadi pengemis di kota atau buruh kuli," ucapnya.

Sementara itu, Pengamat Pertanian HS Dilon mengatakan pemerintah perlu menerapkan pembelajaran bagi petani untuk meramalkan cuaca demi meningkatkan swasembada pangan. Pembelajaran tersebut bisa bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Kenapa setiap penanaman, petani kita gagal, menurut saya karena petani tidak tau kapan musim hujan kapan musim kemarau, besok mau musim apa, begitu. Sangat disayangkan jika anggaran kementerian yang sangat banyak tidak dipergunakan untuk koordinasi kepada pihak yang terkait dengan pertanian. Jangan kalau gagal kita malah impor,” ujar Dilon.

Oleh karena itu, teknologi adaptasi mitigasi atau pencegahan perubahan iklim untuk tanaman harus didukung oleh kesiapan pemerintah menyediakan alat bantu neraca air lahan, kalender tanam, serta alat bantu pengelolaan banjir dan kekeringan.

“Perubahan iklim kini menjadi pembicaraan hangat di kalangan nasional maupun internasional. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia sangat bergantung pada hasil pangan dari sektor pertanian, maka perlu perhatian lebih terhadap fenomena perubahan iklim yang akan berdampak pada kegiatan usaha petani kita. Jadi komunikasi antara BMKG di daearah-daerah dan petani agar selalu dieratkan demi kemajuan pangan Indonesia,” ujar Dilon.

Ahli pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menjelaskan, pada 1960-an umumnya para petani menggunakan benih lokal, pupuk kandang, dan bahkan beberapa malah tidak dipupuk, lantaran tanahnya masih subur. Namun, selanjutnya, pertanian di Indonesia berubah pada masa Orde Baru. Para petani banyak menggunakan benih jenis tertentu, perstisida, dan sebagainya yang diatur oleh pemerintah.

Hasilnya, Indonesia mencapai swasembada pada 1984. Sayangnya, capaian ini harus dibayar dengan resiko ekologis yang besar. “Petani kini sudah luar biasa pandai. Petani kita ini memiliki kapasitas terkait teknologi budidaya, benih unggul sendiri, menangkarkan sendiri, pupuk organik sendiri, dan sistem pengendalian hama terpadu,” kata Andreas. Lebih lanjut, ia mengatakan, ketika kondisinya berbeda dari berpuluh-puluh tahun lalu, maka sistem penyuluhan tidak bisa lagi menjadi pola lama.

Sebagai pengingat, kata Andreas, pada waktu itu masa Orde Baru, sangat kental sekali program ABRI masuk desa. Andreas khawatir, jika hal ini kembali dilakukan di masa Joko Widodo, yakni dengan keterlibatan Babinsa, maka hasilnya akan sama dengan yang dilakukan pada masa Orde Baru. “Hasilnya sudah jelas, tidak berhasil, yakinlah,” ucap Andreas.

Lebih lanjut dia pesimistis dengan kapabilitas babinsa untuk menjadi penyuluh pertanian.