Publik Skeptis Ekonomi

Kamis, 09/04/2015

Selama periode enam bulan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ternyata masyarakat telah merasakan beban ekonomi kehidupan yang cukup berat, sebagai dampak kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok seperti harga beras, BBM, Elpiji, tarif listrik 1300 dan 2200 VA, tarif KA Ekonomi hingga upaya penarikan pajak kalangan pengusaha menengah ke bawah.

"Menaikan harga merupakan strategi utama pemerintahan Jokowi untuk mengejar setoran. Pengalaman Presiden Jokowi sebagai pedagang, menjadi pelajaran bahwa pedagang biasa untung besar jika harga daganganya naik," ujar peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengomentari kondisi saat ini kepada pers di Jakarta, Selasa (7/4).

Padahal sebagian besar konsumsi masyarakat untuk membeli kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok, yang mau tidak mau harus dipenuhi. Dengan kenaikan harga, maka nilai pengeluaran belanja masyakat akan meningkat, sementara penghasilan relatif tetap yang pada akhirnya menggerus tingkat daya beli masyarakat.

Kenaikan harga kebutuhan rakyat setidaknya akan meningkatkan penerimaan importir beras, importir gula, importir kedelai, dan importir segala macam kebutuhan pokok rakyat. Kenaikan harga harga akan semakin menggairahkan importir yang merupakan praktik dari kegiatan rent seeker demi keuntungan perusahaannya.

Di sisi lain, kalangan perbankan sekarang lebih gencar menyalurkan pinjaman ke kredit konsumsi seperti dalam bentuk kartu kredit, KPR, kredit properti lainnya, serta kredit kendaraan bermotor, untuk memenuhi permintaan masyarakat di tengah tingginya jumlah pengangguran dan kemiskinan saat ini.

Masyarakat tidak sadar menarik utang digunakan untuk belanja keperluan sehari hari, meski dengan beban bunga sangat tinggi yang mencekik leher. Karena bank sudah menaikkan suku bunga hingga 2 kali lipat dari BI Rate. Dengan meningkatnya kredit konsumsi ke masyarakat, maka bank setiap saat akan menghadapi kredit bermasalah di kemudian hari.

Itulah sebabnya kehadiran sejumlah bank asing menyalurkan kredit konsumsi termasuk kredit tanpa agunan (KTA) hingga ke kampung-kampung, menawarkan kartu kredit sampai ke stasiun kereta dan terminal bus, sebagai upaya meningkatkan utang masyarakat. Nah, jika masyarakat tidak sanggup bayar utang bank, maka harta benda termasuk rumah, tanah, disita bank. .

Tidak hanya itu. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terungkap 3.293 masalah berdampak finansial sebesar Rp 14,74 triliun selama semester I-2014. Rinciannya, masalah yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 1,42 triliun, potensi kerugian negara senilai Rp 3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan negara senilai Rp 9,55 triliun.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, pada semester II tahun lalu, BPK memeriksa 651 objek pemeriksaan. Rinciannya: 135 objek pada pemerintah pusat, 479 objek pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta 37 objek badan usaha milik negara (BUMN) dan badan lainnya.

Ini berarti BUMN maupun kementerian/lembaga (K/L) yang seharusnya mampu menjadi agent of development, ternyata turut merugikan keuangan negara. Seperti pengelolaan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih terdapat masalah.

Persoalan lain yang menjadi perhatian BPK adalah belanja infrastruktur di Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM). BPK menemukan 137 kontrak proyek pembangunan transmisi dan gardu induk yang terhenti. Penyebabnya, pembebasan lahan yang berlarut-larut sehingga izin kontrak tahun jamak tidak diperpanjang.

Ini semua menggambarkan kondisi penerimaan maupun pengeluaran negara tidak berimbang sehingga menimbulkan defisit anggaran. Sementara keprihatinan masyarakat terhadap ekonomi Indonesia makin skeptis, akibat masih besarnya defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan hingga 2-3 tahun mendatang.