Mekanisme Pasar Kuasai Ekonomi RI

KEBIJAKAN EKONOMI KURANG PRO RAKYAT

Rabu, 08/04/2015

Jakarta – Kalangan pengamat ekonomi menilai banyak kebijakan pemerintah yang cenderung membentuk struktur pasar yang kurang sehat (market failure) di dalam negeri sehingga berdampak munculnya kekuatan monopoli dan oligopoli dalam komoditas gula, beras, dan cabai maupun jasa perbankan, sehingga pemerintah kesulitan mengendalikan gejolak harga akibat struktur kurang sehat tersebut.

NERACA

Selain itu, pemerintah sekarang juga tak mampu mengendalikan kenaikan harga yang berasal BUMN yang bersifat public services sehingga penetapan harga BBM, tarif listrik, harga elpiji, tarif KA Ekonomi kini bergerak liar sesuai kekuatan mekanisme pasar yang mengacu pada fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar AS, dan faktor ekonomi global lainnya.

Sementara pada saat yang sama, pemerintah juga memangkas subsidi energi dan menyerahkan mekanisme pasar. Penetapan tarif listrik misalnya, terhitung mulai 1 Mei 2015 akan mengacu pada kurs rupiah terhadap dollar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan inflasi. Jelas, masyarakat menengah ke bawah pelanggan 1300 VA dan 2200 VA akan menanggung beban ekonomi yang cukup berat pada tahun ini.

Menurut guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, pasca penghapusan subsidi BBM jenis premium, hingga kini rakyat belum bisa melihat perkembangan dari pengalihan subsidi BBM ke infrastruktur. "Pemerintah belum konsisten antara pengalihan subsidi langsung kepada subsidi tepat sasaran," ujarnya saat di hubungi Neraca, Rabu (7/4).

Menurut dia, masyarakat belum menerima dampak secara langsung pengalihan anggaran subsidi BBM tersebut karena pemerintah belum tampak membangun infrastruktur di berbagai daerah.

"Masyarakat seakan menjadi korban kenaikan BBM, khususnya jenis premium yang fluktuatif karena kenaikan BBM akan mempengaruhi komoditas yang lain," katanya.

Erani mengatakan pemerintah saat ini kurang optimal mengantisipasi fluktuasi harga-harga komoditas. Idealnya, pemerintah tahu bahwa struktur pasar di Indonesia tidak sempurna. "Contohnya ketika harga BBM naik, semua harga naik. Tapi kalau harga BBM turun, tidak ada yang ikut turun."kata dia.

Dia berharap pemerintah mampu meniru negara lain saat menerapkan kebijakan penggunaan BBM untuk transportasi umum. Di luar negeri, transportasi umum sudah tidak menggunakan BBM. "Seperti di Brasil, transportasi umum mereka menggunakan biofuel (bahan bakar gas). Di Norwegia tidak hanya transportasi umum yang memakai bahan bakar gas," ujarnya.

Fundamental Rapuh

Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan membangun pondasi fundamental ekonomi adalah suatu keharusan. Karena masalah ekonomi di Indonesia tidak akan pernah selesai jika fundamental ekonomi selalu rapuh. "Membangun fundamental ekonomi yang kokoh adalah sudah menjadi keharusan pemerintah sekarang, karena kalau tidak masalah ekonomi tidak akan pernah selesai," katanya.

Pembangunan fundamental ekonomi tentu ada yang jangka panjang, dan jangka pendek. Yang jangka panjang bagaimana bisa merealisasikan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, dan jangka pendek adalah bagaimana pemerintah bisa menekan harga-harga yang menjerat masyarakat belakngan ini. Hanya saja faktanya, bukannya masalah itu diselesaikan tapi masyarakat selalu dikejutkan dengan kenaikan harga setiap hari. Mulai dari BBM, Tarif Dasar Listri (TDL), gas, hingga kenaikan kebutuhan pokok yang lainnya.

"Realita yang terjadi sekarang banyak pembangunan ekonomi jangka panjang, dihancurkan dalam jangka pendek. Dan yang harus diselesaikan dalam jangka pendek di biarkan, bahkan banyak bermunculan masalah-masalah ekonomi baru," imbuhnya.

Kondisi ini jelas terlihat memang pemerintah belum mempunyai arah pembangunan ekonomi ke depan. Semuanya masih mencoba-coba dan meraba-raba, ini yang salah karena masyarakat butuh kepastian dan berharap banyak pemerintah dapat memulihkan ekonomi sekarang. "Pemerintah harus punya grand design pembangunan ekonomi yang jelas, mau di bawa kemana sebenarnya. Jangan semua dikembalikan ke mekanisme pasar yang malah akan menyulitkan masyarakat," tegasnya.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo membentuk struktur pasar yang gagal (market failure) di dalam pasar komoditas domestik. Seharusnya pemerintah menghindari sistem ekonomi liberal, dimana semua harga ditentukan kekuatan pasar. Namun, pemerintah Indonesia saat ini masih membiarkan, bahkan membentuk struktur pasar yang gagal (market failure) di dalam pasar masyarakat Indonesia sendiri.

“Contoh dari market failure di Indonesia yaitu masih adanya pasar monopoli dan pasar oligopoli dalam komoditas seperti beras, gula, atau cabai. Akhirnya, harga sulit dikendalikan. Nah, harga komoditas ini ditentukan oleh kegagalan pasar,” katanya.

Terakhir, lanjut dia, pemerintah mengurangi beban subsidi energi dan menyerahkan mekanisme pasar dalam penentuan harga listrik. Artinya, naik-turunnya tarif listrik per 1 Mei 2015 akan mengacu pada kurs rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan inflasi. Jika pemerintah membuat kebijakan dengan mengacu pada harga pasar yang masih belum stabil, Jimmy khawatir rakyat akan merasakan kenaikan harga berbagai komoditas di saat nilai tukar rupiah semakin melemah. Atau lonjakan harga komoditas terjadi saat harga minyak (ICP) kembali normal.

Menurut dia, ketika harga minyak dunia anjlok hingga di bawah US$50 per barel, pemerintah memang memiliki kelonggaran fiskal hingga Rp92 triliun. Dana tersebut dialokasikan ke sejumlah proyek pembangunan seperti lima proyek Mass Rapid Transit (MRT), tol atas laut, 20 stadion kelas dunia, jatah anggaran pembangunan untuk 65.714 desa, 16 bandara, sembilan proyek rel kereta dan lain-lain.

“Namun, bagaimana jika uang penghematan subsidi itu sudah dialokasikan sementara harga minyak dunia kembali normal? Jangan main-main, karena kenaikan harga minyak ini berdampak besar, terutama rakyat yang masih di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Jimmy, kelonggaran fiskal seharusnya dapat dialihkan ke sesuatu yang berdampak langsung terhadap rakyat. Para teknokrat ekonomi negara perlu mengambil langkah-langkah fundamental perekonomian domestik.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengatakan, paradigma pembangunan ekonomi perlu diperbarui agar tidak lagi bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro yang hanya berpatokan terhadap angka saja. "Pembangunan ekonomi kini harus lebih ditekankan pada upaya mendorong pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Dengan paradigma itu, kata Hendri, intervensi pemerintah dengan berbagai instrumen politik yang dimilikinya seperti regulasi dan anggaran lebih dibutuhkan, daripada hanya menyerahkan pada mekanisme pasar. "Penyediaan kebutuhan dan layanan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, kemanan harus melibatkan intervensi pemerintah dan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, dalam alokasi anggaran diharapkan tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro tanpa melihat siapa, bagaimana, dan di mana kegiatan ekonomi itu berlangsung. Dengan demikian, kata dia, peran pemerintah melalui perubahan politik anggaran perlu dioptimalkan sehingga APBN diprioritaskan untuk pos belanja dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. iwan/bari/agus/mohar