Sokong Fundamental Ekonomi, Subsidi Tetap Diperlukan

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengurangi beban subsidi energi dan menyerahkan mekanisme pasar dalam penentuan harga listrik, misalnya. Naik-turunnya tarif listrik mulai 1 Mei 2015 akan mengacu pada kurs rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan inflasi.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani mengatakan, semua harga memang ditentukan kekuatan pasar dalam sistem ekonomi liberal. Namun, pemerintah Indonesia saat ini masih membiarkan, bahkan membentuk struktur pasar yang gagal (market failure) di dalam pasar komoditas domestik.

"Contoh dari market failure di Indonesia yaitu masih adanya pasar monopoli dan pasar oligopoli dalam komoditas seperti beras, gula, atau cabai. Akhirnya, harga sulit dikendalikan. Nah, harga komoditas ini ditentukan oleh kegagalan pasar," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/4).

Jika pemerintah membuat kebijakan dengan mengacu pada harga pasar yang masih belum stabil, Jimmy yang menjabat sebagai Executive & CEO IPMI itu khawatir rakyat bakal merasakan kenaikan harga berbagai komoditas di saat kurs rupiah semakin melemah atau Indonesia Crude Price (ICP) kembali normal.

Ketika harga minyak dunia anjlok hingga dibawah USD 50 per barel, tambahnya, pemerintah memang memiliki kelonggaran fiskal hingga Rp 92 triliun. Dana tersebut dialokasikan ke sejumlah proyek pembangunan seperti 5 proyek MRT, tol atas laut, 20 stadion kelas dunia, jatah anggaran pembangunan untuk 65.714 desa, 16 bandara, 9 proyek rel kereta dan lain-lain.

"Namun, bagaimana jika uang penghematan subsidi itu sudah dialokasikan, sementara harga minyak dunia kembali normal? Jangan main-main, karena kenaikan harga minyak ini berdampak besar, terutama rakyat yang masih dibawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, kelonggaran fiskal seharusnya dapat dialihkan ke sesuatu yang berdampak langsung terhadap rakyat," katanya.

Mantan Direktur Utama PT Sarinah (Persero) itu menilai para teknokrat ekonomi negara perlu mengambil langkah-langkah fundamental perekonomian domestik. Langkah jangka pendek seperti subsidi, masih diperlukan untuk mendukung fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Lebih lanjut lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini menilai, kebijakan publik pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla kerap menimbulkan polemik di masyarakat. "Misalnya, kebijakan uang muka pembelian kendaraan bermotor pejabat negara atau penunjukan Komisaris BUMN." Jimmy berharap persoalan subsidi energi ini dapat diselesaikan dengan kebijakan yang tidak menggerus dukungan publik. [ardi]

BERITA TERKAIT

Perekonomian Indonesia Tumbuh di Tengah Krisis Ekonomi Global

  Oleh: Rizal Arifin, Pemerhati Ekonomi Pembangunan   Kritik oposisi terhadap Pemerintah terkait target pertumbuhan ekonomi dibawah 6 persen mejadi…

Optimisme Ekonomi Tumbuh Positif - Pendapatan Emiten Diperkirakan Tumbuh 9%

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan keyakinan masih positifnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi alasan bagi BNP Paribas IP bila pasar saham…

Gubernur Sumsel: Pemerintah Akan Subsidi Petani Karet

Gubernur Sumsel: Pemerintah Akan Subsidi Petani Karet NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan, pemerintah akan memberikan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…