BTN Minta Dukungan Komisi XI DPR - Implementasi Satu Juta Rumah

NERACA

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meminta dukungan kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengimplementasikan program pembangunan satu juta rumah. Dukungan yang diminta terkait masalah perizinan, pembebasan lahan dan pembiayaan.

“Ada tiga hal yang kami minta didukung oleh DPR yakni perizinan, pembebasan lahan dan pembiayaan. Jika tiga hal ini didukung maka program pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah akan berjalan dengan mulus,” ujar Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Maryono, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, dukungan DPR sangat diperlukan untuk memangkas perizinan yang selama ini juga menjadi kendala dalam pembangunan perumahan. Selain itu, pembebasan lahan yang sangat sulit juga seringkali menghambat para pengembang untuk membangun rumah.

Terkait dengan pembiayaan, lanjut Maryono, BTN sangat berterima kasih kepada DPR yang mengusulkan agar pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada perseroan.

Dia berharap PMN yang dikucurkan pemerintah bisa mencapai Rp5 triliun. “Kalau pembiayaan satu juta rumah tentu BTN tidak bisa sendiri, makanya PMN sangat kami perlukan disamping kami akan mencari pendanaan dari sumber lainnya,” tegasMaryono.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Gus Irawan Pasaribu menegaskan, pihaknya akan mendukung program BTN terkait pembangunan satu juta rumah. Mengenai masalah pembiayaan, jika dirasa modal BTN kurang, maka DPR akan mengusulkan kepada pemerintah agar modalnya ditambah melalui PMN.

“Jadi kalau memang modalnya kurang, malah DPR yang usul agar pemerintah memberikan PMN kepada BTN. Meski pemberiannya harus bertahap,” jelasnya. Selain itu, untuk pembebasan lahan, Gus Irawan mengaku sebagian dari anggota DPR berasal dari berbagai daerah, sehingga jika kesulitan dalam pembebasan lahan di daerah, maka mereka bisa bantu mengupayakan agar hal tersebut tidak terjadi.

Selain itu, Gus Irawan juga meminta BTN untuk meningkatkan kinerja, menurunkan biaya bunga, memprioritaskan segmen masyarakat yang membutuhkan perumahan di luar pulau Jawa termasuk daerah daerah terpencil dan menurunkan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL).

Kinerja

Hingga akhir 2014, BTN membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp116 triliun tumbuh 15,38% dari Rp100,46 triliun pada 2013. Pertumbuhan tersebut menunjukkan perseroan berhasil meningkatkan fungsi intermediasi di tengah dinamika perlambatan ekonomi global maupun nasional.

Secara paralel, BTN juga mampu menekan NPL selama tiga tahun berturut-turut dengan trend menurun. NPL BTN tercatat tahun 2012, 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 4,09%, 4,05% dan 4,01%. Pertumbuhan kredit BTN tahun 2014 yang sebesar 15% berada di atas rata-rata industri.

Melalui sejumlah program yang sudah dilakukan perseroan, manajemen BTN optimistis pertumbuhan bisnis perseroan tahun 2015 akan jauh lebih baik dari tahun lalu. Pertumbuhan kredit BTN diproyeksi mampu mencapai 19%, di atas pertumbuhan kreditindustri yang diproyeksi Otoritas Jasa Keuangan mencapai 15%.

Sejalan dengan pertumbuhan dan peningkatan kualitas kredit, peningkatan bisnis perseroan dapat dilihat dari meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) perseroan yang mencapai Rp106,5 triliun pada 2014, tumbuh 10,67% dari periode sebelumnya sebesar Rp96,21 triliun dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun. Sementara total aset perseroan tumbuh sebesar 10,22% dari Rp131,7 triliun pada tahun sebelumnyamenjadi Rp144,57 triliun pada akhir 2014. [kam]

BERITA TERKAIT

UMKM Banten Butuh Dukungan Modal dan Pemasaran

UMKM Banten Butuh Dukungan Modal dan Pemasaran NERACA Serang - Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Banten…

Regulator Minta Pelanggan Listrik Tak Khawatir - TERKAIT RENCANA KEBIJAKAN GOLONGAN TARIF

NERACA Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) belum dijalankan dan masih…

DPR Upayakan Perluasan Kewenangan BPOM

DPR Upayakan Perluasan Kewenangan BPOM  NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya akan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Kedepankan Kepentingan Nasional - Penerapan Basel III

      NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kerangka Basel III akan diterapkan dengan…

BI Paparkan 4 Tantangan Generasi Muda - Gelar GenBI Leadership Camp 2017

      NERACA   Bogor – Bank Indonesia (BI) mencatat ada empat tantangan utama yang harus disikapi oleh generasi…

Sequis Mencatat Kinerja Keuangan Positif di Kuartal III/2017

  NERACA   Jakarta - Director & Chief Agency Officer PT Asuransi Jiwa Sequis Life Edisjah menjelaskan, Sequis Life kembali…