BBM dan Daya Beli Lesu

Oleh: M Naufal Yugapradana

Peneliti Indef

Setelah mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut pada awal 2015, Indonesia mencatat inflasi sebesar 0,17% pada Maret lalu. Dari data BPS, penyumbang inflasi terbesar pada bulan lalu adalah pada sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, khususnya harga bbm yang naik sebesar 4,01% menjadi Rp7.400 pada 28 Maret lalu yang menyumbang 0,15% terhadap inflasi. Harga BBM yang fluktuatif menyebabkan banyak dari masyarakat, khususnya pengusaha, tidak siap dalam menghadapi perubahan harga. Hal ini dikarenakan naiknya biaya produksi pada berbagai jenis komoditas.

Pada November 2014, Pemerintah sempat menaikkan harga BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8.500, yang langsung diikuti oleh kenaikan harga pada berbagai komoditas. Namun pada saat harga bbm diturunkan pada Januari lalu menjadi Rp6.700, harga dari komoditas pokok tidak ikut turun. Disini pelaku usaha juga mengalami kesulitan untuk menurunkan harga dari barang yang harganya sudah dinaikkan. Banyak dari pelaku usaha yang pada akhirnya menggunakan asumsi harga BBM yang paling tinggi karena ketidakpastian dari harga BBM yang fluktuatif ini.

Dampak dari naiknya harga barang pokok, daya beli masyarakat ikut melemah. Survei BI menunjukkan terjadinya penurunan keyakinan konsumen pada Maret. Ketika harga kebutuhan primer naik, masyarakat akan menunda untuk melakukan pembelian terhadap barang sekunder seperti alat elektronik dan kendaraan bermotor. Hal itu dibuktikan salah satunya dengan penjualan kendaraan bermotor yang melemah pada kuartal I-2015. Melemahnya daya beli masyarakat juga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan dari pajak terutama PPN. Pada triwulan pertama 2015, penerimaan dari pajak turun sebesar 13% apabila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun sebelumnya. Melemahnya daya beli masyrakat juga dapat menyebabkan berkurangnya konsumsi rumah tangga terhadap PDB.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah bisa melakukan beberapa hal. Pertama, dengan mekanisme harga yang mengikuti fluktuasi pasar, perubahan harga BBM yang bersifat sensitif terhadap komoditas lain sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu singkat dan secara tiba-tiba. Hal itu diperlukan untuk memberikan rasa kepastian dan stabilitas baik bagi dunia usaha maupun masyarakat secara umum. Kedua, pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap pasar walaupun harga bbm dinaikkan seperti, menaikkan harga satu barang dan menurunkan harga barang yang lain atau mematok harga tertentu untuk suatu komoditas. Ketiga, pemerintah juga dapat memberlakukan floor price dan ceiling price untuk beberapa komoditas penting yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat seperti, beras, gula dan cabai. Terlebih lagi, menjelang bulan puasa dan lebaran, pengendalian harga makanan perlu menjadi fokus utama pemerintah.

BERITA TERKAIT

Pilkada dan Dunia Maya

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Pemilih pemula yang melek teknologi menjadi target…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Indonesia Bisa Menjadi Negara Besar

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Bisa Menjadi Negara Besar NERACA Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti…

Optimalisasi Kompetensi Wartawan dan Peran PWI

Jakarta- Beredarnya pemberitaan negatif diprediksi akan terus dielaborasi oleh sejumlah kelompok berkepentingan politis mengingat tahun 2018 sebagai momentum panggung politik…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Emansipasi Ekonomi Perempuan

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati hari emansipasi wanita yaitu R.A Kartini.…

Revolusi industri 4.0 Layu Sebelum Berkembang

  Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF   Charles Schwab yang mempopulerkan kosa kata Revolusi Industri 4.0 menjelaskan bahwa perubahan…

Sawit Korban Perang Dagang

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF                 Minyak Kelapa Sawit adalah korban dari kebijakan proteksionisme yang…