Pakar Sebut Butuh 20 Tahun Swasembada Daging

Sektor Peternakan Memprihatinkan

Rabu, 08/04/2015

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menargetkan swasembada daging dalam lima tahun masa kepempimpinannya. Namun, kondisi peternakan di Indonesia mencapai taraf memprihatikan membuat target ambisius itu dinilai sulit terwujud. Guru Besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) Muladno mengatakan Indonesia membutuhkan waktu sedikitnya 20 tahun untuk mewujudkan swasembada daging. "Jika ada yang bilang swasembada daging bisa dicapai dua, tiga, atau lima tahun ke depan, menurut saya itu tidak mungkin. Itu hanya jawaban politis," katanya di Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, total populasi sapi nasional, termasuk impor dan betina, hanya mencapai 16 juta ekor. Sebagian besar dari 6,5 juta pemilik sapi di Indonesia--tiap peternak hanya memiliki dua sampai tiga ekor-- berpendidikan rendah dan tidak memiliki orientasi bisnis.

"Peternak belum berpikir untung, tetapi hanya berpikir ada uang ketika dibutuhkan dengan cara menjual sapinya. Yang pasti, mereka sedang membutuhkan dan terpaksa senang beternak karena hanya itu yang bisa dilakukan," katanya.

Selain itu, lanjut pencetus Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) 1111, swasembada daging tambah sulit tercapai lantaran kualitas ternak lokal masih sangat rendah. Dan, tidak ada sistem untuk mengatur serta melindungi keberadaan sapi betina.

"Swasembada daging dapat terwujud apabila pemerintah mampu memperbaiki kondisi peternakan di Indonesia, meningkatkan kualitas, dan menambah populasi sapi."

Muladno telah membuat konsep dinilai bisa mewujudkan swasembada daging dalam 20 tahun mendatang. Konsep pengelolaan peternakan bernama Kemitraan Mulya 52 itu melibatkan tiga pihak: Pemerintah, pemodal, dan peternak.

Sementara itu, Guru besar Ilimu Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin, menganggap hal itu mustahil tercapai. “Swasembada daging sapi sudah pasti tidak akan tercapai pada tahun ini. Solusinya tidak ada yang jangka pendek, tetapi menengah dan panjang,” kata Bustanul.

Awalnya kepadanya ditanyakan perihal rencana Pemerintah menugaskan dua BUMN Indonesia untuk membeli lahan peternakan di Australia sebagai upaya mencapai swasembada daging dengan paradigma baru. Menanggapi hal itu, Bustanul yang tengah berada di Siem Reap, Kamboja sebagai pembicara pada sebuah konferensi pangan, tidak menunjukkan reaksi yang antusias. “Kalau ada orang mau beli ranch di Australia, silakan saja. Yang begitu tidak perlu ditulis di dokumen kebijakan (Pemerintah),” kata Bustanul.

Bustanul melanjutkan, untuk mencapai swasembada daging diperlukan langkah-langkah konkret berjangka panjang namun konsisten. Pertama, dimulai dari pendampingan program penggemukan sapi terutama di tingkat peternak kecil.

Kedua, pemanfaatan Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) untuk intensifikasi peternakan sapi. Ketiga, pengembangan pembiakan sapi (breeding), dan inseminasi buatan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas karkas sapi. Keempat, perlindungan plasma nutfah sapi lokal (yang sudah disilang dengan sapi unggul impor) agar terdapat kekhasan sapi Indonesia. Kelima, pemberian insentif lain bagi peternak lokal untuk berkelompok dan mengembangkan semacam corporate farming. “Jadi kalau mau meningkatkan pasok sapi tidak bisa dengan rencana tiba-tiba,” tutur Bustanul.

Menurut hasil Sensus Pertanian jumlah populasi sapi dan kerbau di Indonesia tersisa hanya 14,2 juta ekor. Ini berarti penurunan 15,30 persen bila dibanding angka populasi sapi pada 2011 yang mencapai 16,7 juta ekor. Dalam dua tahun, popupasi sapi susut 2,5 juta ekor.

Hal ini terjadi diduga terkait dengan kebijakan Kementerian Pertanian yang memperketat impor sapi bakalan mau pun sapi potong. Akibatnya, permintaan yang meningkat menyebabkan sapi yang dipotong jauh lebih banyak daripada sapi yang lahir.

Idealnya jumlah sapi di Indonesia paling tidak 27 juta ekor. Sebab, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, paling tidak Indonesia memerlukan empat juta ekor sapi yang siap untuk dipotong setiap tahun. Kebutuhan daging perkapita Indonesia sebesar 2,5 kg, sehingga setiap tahun diperlukan daging sapi untuk 240 juta penduduk sebanyak 600 ribu ton. Dengan asumsi per sapi diperoleh 150 kg daging, maka untuk menyediakan 600 ribu ton daging diperlukan empat juta ekor sapi setiap tahun.

Selanjutnya, agar pemotongan empat juta ekor aman untuk populasi sapi (dengan asumsi pemotongan 15% dari populasi) maka harus tersedia 27 juta ekor. Artinya, jika jumlah sapi domestik saat ini 14,2 juta, Indonesia kekurangan 12,8 juta ekor sapi untuk mencapai level yang ideal.

Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa realisasi impor sapi hidup bakalan pada kuartal pertama 2015 mencapai 97.747 ekor, dari total kuota impor yang diberikan untuk peride Januari-Maret 2015 sebanyak 100.000 ekor. “Realisasi sebanyak 97.747 ekor, sisanya kurang lebih 2.000 ekor lagi. Hampir masuk semua,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan, seperti dikutip dari laman Antara, akhir pekan kemarin.

Partogi mengatakan, para importir sapi hidup bakalan tersebut masih memiliki waktu hingga akhir Maret 2015 untuk merealisasikan sisa dari kuota tersebut, yang kurang lebih sebanyak 2.253 ekor. “Bisa saja di sana masih belum tersedia juga, karena spesifikasi juga kita berikan untuk impor sapi bakalan tersebut,” ucap Partogi.

Untuk kwartal kedua, lanjut Partogi, pihaknya masih melakukan evaluasi dari perhitungan tahun sebelumnya dan juga adanya kebutuhan untuk puasa dan Lebaran di tahun 2015. “Kita masih evaluasi, kita analisis kemudian nanti akan diambil keputusan, saat ini masih belum,” tutur Partogi.

Pada kwartal pertama tahun 2015, Kementerian Perdagangan mengeluarkan kuota impor sapi hidup bakalan sebanyak 100.000 ekor, yang diberikan kepada 30 importir sapi bakalan di dalam negeri. Izin impor sapi hidup bakalan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014 lalu, di mana kuota yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan sebanyak 131.000 ekor.

Kementerian Perdagangan beranggapan, pengurangan kuota impor sapi hidup bakalan tersebut dikarenakan kondisi sentra sapi lokal yang sudah membaik, dan juga untuk memberdayakan peternak sapi di dalam negeri. Sentra sapi seperti di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah dan Lampung dinilai mampu memenuhi kebutuhan sapi dalam negeri.

Ketua Komisi VI DPR, Hafisz Tohir, menilai, kebijakan impor telah melukai hati peternak sapi dalam negeri. Padahal, Presiden Joko Widodo berjanji Indonesia mampu menjadi produsen daging. “Saya menilai, Presiden Jokowi inkonsisten,” kata Tohir.

Kata Tohir, jumlah impor sapi kali ini melonjak sangat tajam dari target awal 136.000 menjadi 264.000 sapi. “Celakanya lagi sapi itu diimpor dari negara bagian Queensland, Australia, yang kemarin menjadi tuan rumah G20 di mana Jokowi hadir di sana,” kata dia.

Kebijakan impor sapi, kata politisi PAN itu, tidak sesuai dengan komitmen Jokowi saat kampanye. “Baru sekali ketemu di forum dunia kita sudah kalah lobi. Presiden lupa, ada hal yang lebih mendasar yang harus diperjuangkan, menjadikan peternak sapi menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata dia.