PGN Bagikan Total Dividen Rp 3,51 Triliun

NERACA

Jakarta – Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) memutuskan membagi dividen sebesar Rp 3,51 triliun atau Rp 144,84 per saham kepada para pemegang saham. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (6/4).

Tahun lalu, perseroan membukukan laba US$ 723,8 juta (Rp 8,6 triliun atau turun 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu US$ 798,1 juta (Rp 9,5 triliun). Dijelaskan, laba perusahaan tergerus karena adanya pos beban keuangan yang naik tinggi. Beban keuangan emiten berkode PGAS itu sebelumnya hanya US$ 21,8 juta di 2013, lalu naik menjadi US$ 75,5 juta di 2014.

Beban keuangan itu menggerus laba sebelum pajak PGN menjadi US$ 978,7 juta di akhir 2014, dibandingkan akhir 2013 yang mencapai US$ 1 miliar. Padahal omzet alias pendapatan bersih perusahaan di 2014 tercatat naik menjadi US$ 3,4 miliar dari sebelumnya hanya US$ 3 miliar. Perseroan juga masih mencatat laba kotor sebesar US$ 1,4 miliar sebelum dipotong oleh beban keuangan. Laba BUMN gas itu juga berkurang akibat turunnya laba perubahan nilai wajar derivatif yang pada 2014 hanya sebesar US$ 2,1 juta, padahal di 2013 mencapai US$ 70,1 juta.

Kemudian hasil RUPS juga menunjuk Iman Sugema yang juga ekonom dari Megawati Institute sebagai Komisaris Utama,”Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan memutuskan mengganti lima komisaris dari enam posisi yang ada di Dewan Komisaris perseroan," ujar Corporate Secretary PGN Hery Yusuf.

Posisi komisaris perseroan yang lama masih ada di tangan saudara M. Zamkhani, di mana beliau masih juga menjadi Deputi bidang Usaha Industri Primer di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai informasi, PGN mengungkapkan, telah menyetor dividen, pajak, dan iuran BPH Migas kepada pemerintah sebesar Rp30,5 triliun dalam delapan tahun terakhir atau periode 2007-2014.

Juru Bicara PGN, Irwan Andri Atmanto mengatakan, pihaknya terus memberikan kontribusi maksimal bagi negara,”Dalam delapan tahun terakhir atau periode 2007 sampai 2014, secara kumulatif setoran PGN kepada pemerintah dalam bentuk dividen, pajak, dan iuran ke BPH Migas adalah sebesar Rp30,5 triliun," katanya.

Dia merinci setoran dividen PGN ke pemerintah pada 2007 baru sebesar Rp522,57 miliar. Namun, delapan tahun kemudian atau pada 2014, setoran dividen meningkat menjadi Rp2,905 triliun atau melonjak 450%. Untuk setoran pajak, lanjutnya, pada 2007 hanya sebesar Rp1,399 triliun dan pada 2014 meningkat 116% menjadi Rp3,024 triliun.

Sedangkan, iuran ke Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengalami kenaikan sebesar 704% dari Rp8,37 miliar pada 2007 menjadi Rp67,31 miliar pada 2014. Irwan juga menambahkan, pada 2007, pendapatan PGN hanya sebesar Rp8,8 triliun dan pada 2014 naik menjadi Rp40,28 triliun. (bani)

BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…